Galang Dukungan 29 Bendesa Adat, Gubernur Koster Dorong Tri Hita Trans Jadi Motor Ekonomi Desa Adat Bali

Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster menggalang dukungan 29 bendesa adat dari berbagai kawasan strategis pariwisata Bali untuk memperkuat transformasi ekonomi desa adat melalui pemanfaatan teknologi digital. Dukungan tersebut dimobilisasi dalam pertemuan strategis yang digelar di Gedung Jayasabha, rumah jabatan Gubernur Bali, Selasa sore (10/3/2026), bersama PT Sentrik Persada Nusantara sebagai pengembang aplikasi Tri Hita Trans.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam arah baru pembangunan ekonomi Bali yang menempatkan desa adat sebagai aktor utama dalam pengelolaan aktivitas ekonomi di wilayahnya. Di hadapan para bendesa adat yang hadir, Koster menegaskan bahwa desa adat tidak boleh lagi hanya menjadi penonton dalam dinamika ekonomi modern yang berkembang pesat di Bali.

Ia menilai selama ini banyak potensi ekonomi yang tumbuh di wilayah desa adat justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak luar, sementara masyarakat adat hanya memperoleh manfaat yang sangat terbatas. Karena itu, Koster mendorong desa adat untuk mulai mengambil peran lebih aktif dan strategis dalam mengelola aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayahnya melalui unit usaha yang profesional, mandiri, dan terintegrasi.

“Desa adat tidak boleh lagi hanya menjadi penonton. Potensi ekonomi di wilayah desa adat harus dikelola sendiri oleh desa melalui unit usaha yang kuat dan profesional,” tegas Koster dalam arahannya. Menurutnya, Bali memiliki kekuatan sosial yang sangat unik melalui keberadaan desa adat yang selama ratusan tahun menjadi fondasi kehidupan masyarakat Bali. Struktur sosial tersebut tidak hanya menjaga nilai budaya dan tradisi, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai kekuatan ekonomi jika dikelola dengan baik.

Namun dalam perkembangan ekonomi modern, desa adat seringkali berada di posisi pinggiran. Banyak aktivitas ekonomi yang tumbuh di wilayah adat tanpa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan krama desa. Kondisi inilah yang menurut Koster harus segera diubah melalui pendekatan pembangunan ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal. Dalam konteks tersebut, kehadiran aplikasi Tri Hita Trans yang dikembangkan oleh PT Sentrik Persada Nusantara dinilai sebagai salah satu terobosan strategis untuk membangun ekosistem ekonomi desa adat yang terintegrasi.

“Aplikasi Tri Hita Trans ini merupakan gebrakan baru untuk kemandirian pengelolaan aset desa. Potensi ekonomi desa adat tidak boleh dibiarkan bebas dikuasai pihak luar. Ini milik semeton Bali. Artinya dari krama Bali, oleh krama Bali, untuk krama Bali,” tegas Koster. Menurutnya, desa adat memiliki peluang besar untuk mengelola berbagai sektor ekonomi yang selama ini berkembang di wilayahnya, termasuk sektor pariwisata, transportasi, jasa wisata, hingga berbagai usaha pendukung lainnya.

Jika dikelola dengan sistem yang terintegrasi, desa adat dapat membangun ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Koster menekankan bahwa seluruh aktivitas bisnis yang berlangsung di wilayah desa adat harus berada dalam kendali kebijakan desa adat, sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat kembali kepada masyarakat. “Bisnis di wilayah desa wajib dikelola langsung oleh desa adat melalui unit usaha yang kompeten, sehingga keuntungan kembali untuk kesejahteraan krama,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa model bisnis yang dikembangkan desa adat harus mampu menciptakan keterhubungan antara berbagai sektor ekonomi, khususnya di kawasan pariwisata. Dengan demikian, desa adat tidak hanya memperoleh manfaat dari satu sektor, tetapi dari seluruh rantai ekonomi yang berkembang di wilayahnya. “Dengan ekosistem terintegrasi, seperti di sektor pariwisata dan layanan travel, desa adat harus menciptakan model bisnis yang saling terhubung dari hulu hingga hilir,” kata Koster.

Dalam arahannya, Koster juga menyoroti pentingnya membangun proteksi ekonomi lokal agar desa adat tidak terjebak dalam persaingan ekonomi yang tidak sehat. Ia mengingatkan bahwa tanpa sistem pengelolaan yang kuat, desa adat berpotensi hanya menjadi objek ekonomi yang dimanfaatkan oleh pihak luar. “Jangan sampai kita hanya mencicipi sedikit, sementara pihak luar menikmati keuntungan besar. Ekonomi desa harus dibungkus dengan model yang menarik dan profesional, tetapi tetap dalam kendali penuh kebijakan desa adat,” tegasnya lagi.

Menurut Koster, kehadiran teknologi digital dapat menjadi alat penting untuk mempercepat transformasi ekonomi desa adat. Dengan sistem berbasis aplikasi yang terintegrasi, berbagai aktivitas ekonomi dapat dikelola secara lebih transparan, profesional, dan terkoordinasi. Karena itu, ia mendorong desa adat untuk mulai memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang modern namun tetap berakar pada nilai budaya Bali.

“Transformasi ini adalah langkah konkret untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, di mana pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan pelestarian adat, budaya, dan kesejahteraan krama Bali,” pungkasnya. Pertemuan di Gedung Jayasabha tersebut berlangsung dinamis dan penuh perhatian dari para bendesa adat yang hadir. Mereka tidak hanya mendengarkan pemaparan konsep yang disampaikan oleh pemerintah provinsi dan pengembang aplikasi, tetapi juga aktif menyampaikan pandangan mengenai berbagai peluang serta tantangan yang dihadapi desa adat dalam mengelola aktivitas ekonomi di wilayahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Founder PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, S.H., M.Si., memaparkan secara rinci konsep pengembangan aplikasi Tri Hita Trans kepada para bendesa adat. Ia menjelaskan bahwa Tri Hita Trans tidak hanya dirancang sebagai layanan transportasi berbasis aplikasi, tetapi sebagai platform ekonomi yang mampu menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi desa adat. Konsep tersebut dibangun dengan landasan filosofi Tri Hita Karana yang selama ini menjadi nilai dasar kehidupan masyarakat Bali.

Melalui pendekatan tersebut, Tri Hita Trans diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, serta kesejahteraan masyarakat lokal. Sudiana menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama dari platform tersebut adalah memberikan ruang yang lebih besar bagi desa adat untuk terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi yang selama ini banyak didominasi oleh pihak luar. Menurutnya, desa adat memiliki potensi besar untuk mengelola berbagai layanan yang berkaitan dengan sektor pariwisata, termasuk transportasi wisata, layanan perjalanan, hingga berbagai usaha pendukung lainnya.

Jika potensi tersebut dikelola secara terintegrasi melalui platform digital, desa adat dapat membangun sistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Paparan tersebut mendapat perhatian serius dari para bendesa adat yang hadir. Sebagian besar menyambut positif gagasan tersebut karena dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian desa adat di tengah perubahan ekonomi global yang semakin kompetitif. Dukungan terhadap konsep tersebut juga datang dari Ketua Majelis Desa Adat Kota Denpasar yang sekaligus Bendesa Adat Kesiman, Jero Mangku Ketut Wisna.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan transportasi berbasis desa adat melalui platform Tri Hita Trans. Menurut Jero Mangku Ketut Wisna, desa adat selama ini berada di garis depan dalam menjaga stabilitas sosial di kawasan pariwisata Bali. Melalui peran pecalang serta struktur adat lainnya, desa adat berperan penting menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian budaya yang menjadi daya tarik utama pariwisata Bali. Namun dalam praktiknya, desa adat seringkali hanya menerima dampak dari perkembangan pariwisata tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang seimbang.

Karena itu, ia menilai konsep transportasi berbasis desa adat seperti Tri Hita Trans merupakan langkah strategis untuk menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.n“Saya mendukung penuh transportasi berbasis desa adat seperti Tri Hita Trans. Ini adalah langkah baik untuk memberikan ruang ekonomi bagi desa adat,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa desa adat tidak boleh terus menerus berada dalam posisi menanggung beban akibat perkembangan pariwisata. “Jangan sampai desa adat hanya menerima dampak pariwisata saja. Desa adat harus juga mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayahnya,” tegasnya.

Sebagai Bendesa Adat Kesiman yang aktif memperkuat sistem pengamanan adat di Kota Denpasar, Jero Mangku Ketut Wisna juga melihat bahwa keterlibatan desa adat dalam sistem transportasi akan memberikan dampak positif bagi penataan kawasan wisata. Menurutnya, desa adat memiliki sistem sosial yang kuat serta mekanisme pengawasan yang selama ini terbukti efektif dalam menjaga ketertiban wilayah. Jika sistem transportasi juga melibatkan desa adat secara langsung, maka pengaturan aktivitas transportasi di lapangan akan menjadi lebih tertib dan terkoordinasi.

Ia juga berharap konsep Tri Hita Trans dapat berkembang tidak hanya di kawasan pariwisata Bali selatan, tetapi juga di berbagai wilayah desa adat lainnya di Bali. Dengan dukungan kebijakan pemerintah serta partisipasi aktif desa adat, model bisnis berbasis teknologi tersebut diyakini dapat menjadi salah satu pilar baru dalam pembangunan ekonomi Bali yang lebih berkeadilan. Dalam rapat strategis tersebut, hadir pula sejumlah bendesa adat dari berbagai kawasan pariwisata utama di Bali. Mereka berasal dari Desa Adat Beraban, Cemagi, Seseh, Pererenan, Canggu, Berawa, Tandeg, Padonan, Seminyak, Legian, Kuta, Tuban, Kelan, Bualu, Kampial, Kedonganan, Jimbaran, Kutuh, Pecatu, Ungasan, Tengkulung, Peminge, Tanjung Benoa, Serangan, Intaran, Sanur hingga Kesiman.

Selain para bendesa adat, rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah provinsi, desa adat, serta pengelola transportasi untuk merumuskan sistem transportasi yang lebih tertata, berkeadilan, serta berpihak pada masyarakat Bali. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan Bali dapat membangun model ekonomi baru yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan pariwisata, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat lokal melalui desa adat. ama/ksm