Sidak Dapur MBG di Penebel, Komisi IV DPRD Tabanan Temukan Persoalan Higienitas dan Menu Susu
Tabanan, PancarPOS | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tabanan mendapat sorotan tajam dari DPRD setempat. Komisi IV DPRD Tabanan turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur pusat serta sejumlah sekolah di Kecamatan Penebel pada Rabu (4/3/2026) untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa benar-benar higienis, bergizi, dan sesuai standar kesehatan.
Dalam sidak tersebut, DPRD menemukan sejumlah catatan penting terkait pengelolaan dapur hingga komposisi menu yang diberikan kepada siswa. Temuan di lapangan memicu peringatan keras agar standar kesehatan, keamanan pangan, dan kualitas gizi dalam program MBG tidak sampai dikompromikan.
Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana bersama rombongan anggota dewan. Pengawasan juga menyasar pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdiri dari kepala SPPG, chef, ahli gizi, tenaga dapur, petugas porsi, distribusi makanan hingga tenaga keamanan.
Seluruh komponen tersebut menjadi perhatian dalam pengawasan karena memiliki peran langsung dalam memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar kesehatan.
Pengawasan dilakukan sebagai bagian dari agenda lanjutan DPRD setelah sebelumnya Komisi IV juga meninjau pelaksanaan program MBG di wilayah Kecamatan Tabanan.
Dalam kunjungan tersebut, tim DPRD meninjau langsung pelaksanaan program MBG di SD Negeri 2 Jegu dan SD Negeri 3 Jegu di Kecamatan Penebel. Selain itu, rombongan juga memeriksa dapur pusat milik SPPG Desa Jegu yang menjadi lokasi utama pengolahan makanan untuk para siswa penerima program.
DPRD menekankan bahwa pengawasan ini dilakukan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar gizi, higienitas, dan keamanan pangan. Hal tersebut menjadi sangat penting karena program MBG menyasar siswa sekolah yang membutuhkan asupan nutrisi seimbang untuk mendukung tumbuh kembang mereka.
Dalam sidak tersebut, Komisi IV DPRD Tabanan juga menyoroti pentingnya Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) bagi pengelola dapur. Sertifikat tersebut menjadi indikator bahwa pengolahan makanan dilakukan sesuai standar kebersihan dan kesehatan yang telah ditetapkan.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya memastikan seluruh tenaga kerja di dapur bebas dari penyakit menular, termasuk hepatitis, sehingga keamanan makanan yang disajikan kepada siswa benar-benar terjamin.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian DPRD adalah adanya menu susu dalam paket makanan siswa. Menurut Komisi IV, komposisi tersebut dinilai perlu dievaluasi karena dianggap berpotensi tidak sejalan dengan konsep gizi seimbang yang dikenal dengan prinsip “4 sehat 5 sempurna”.
Komisi IV menilai komposisi menu dalam program MBG harus dirancang secara matang oleh ahli gizi agar benar-benar memberikan manfaat optimal bagi siswa, bukan sekadar memenuhi kuota distribusi makanan.
Karena itu, DPRD menegaskan bahwa pengawasan terhadap program MBG akan terus diperketat agar pelaksanaannya tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi siswa sekaligus memastikan keamanan pangan.
Ke depan, Komisi IV DPRD Tabanan juga berencana memanggil seluruh pengelola SPPG yang berjumlah sekitar 31 unit di Kabupaten Tabanan. Langkah ini dilakukan untuk membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Tabanan.
DPRD menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk memastikan program yang menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda benar-benar berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Dengan pengawasan yang ketat serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat, DPRD berharap program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Tabanan dapat berjalan lebih optimal dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para siswa. mas/ama/*
