Denpasar, PancarPOS | Polemik imbauan PLN terkait jarak aman pemasangan penjor kembali memicu kemarahan masyarakat Bali. Instruksi agar penjor dipasang minimal 2–2,5 meter dari kabel listrik dinilai sebagai bentuk ketidaktahuan dan ketidakpekaan PLN terhadap kultur Bali yang hidup turun-temurun.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Oka Antara, menjadi salah satu yang paling keras menolak imbauan tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal teknis, tetapi menyentuh jantung kebudayaan Hindu Bali.
Menurut Oka Antara, imbauan tersebut menunjukkan ketidakpahaman PLN terhadap makna dan sejarah penjor. “Penjor sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Setiap Galungan orang Bali memasang penjor. Baru sekarang muncul peringatan seperti ini dari PLN,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa yang perlu dibenahi bukan tradisi penjor, melainkan jaringan kabel PLN yang masih semrawut dan rendah di banyak titik. “Kalau kabel itu berbahaya, merekalah yang harus menata ulang. Jangan kabel ditarik rendah di pinggir jalan, di depan rumah orang. Jadi bukan penjor yang harus menyesuaikan PLN,” tegasnya.
Oka Antara juga menyinggung soal penempatan pejabat PLN yang dinilainya tidak memahami nilai-nilai budaya Bali. “Jangan sampai ada pejabat yang cenderung mengerdilkan budaya Bali. Orang Bali bisa tersinggung. Penjor itu bukan hiasan. Itu lambang kemenangan Dharma melawan Adharma,” katanya. Ia mengingatkan bahwa penjor Galungan disembahyangi hingga lewat Kuningan, sehingga tidak bisa diperlakukan sembarangan.
Meski PLN sudah menyampaikan permohonan maaf, ia menilai persoalan belum selesai. “Kita maafkan, tetapi tidak sesederhana itu. Ini bukan masalah sepele,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kabel-kabel rendah yang sering mengganggu prosesi adat, termasuk saat pemangku dan warga melintas dalam upacara suci. Bahkan, ia mengungkap dugaan pungutan tinggi ketika masyarakat menggelar upacara besar. “Ada yang diminta bayar 25 juta, 50 juta, bahkan ratusan juta hanya untuk menaikkan kabel. Ini apa? Bisnis?” tegasnya.
Oka Antara mencontohkan pengalamannya sendiri saat prosesi ngaben di Karangasem yang hampir terhambat kabel rendah. Karena itu, ia berencana mengusulkan regulasi khusus agar jaringan kabel udara dihapus. “Saya akan usulkan ketetapan bahwa tidak boleh ada kabel di atas, khusus di Bali,” ucapnya.
Menurutnya, kabel udara tidak hanya merusak estetika, tetapi juga mengganggu kelancaran upacara adat yang menjadi identitas orang Bali. Ia menutup pernyataannya dengan mendesak PLN menempatkan pejabat yang benar-benar memahami kultur lokal. “Bali mayoritas Hindu. Siapa pun yang bertugas di sini harus menghormati adat dan kultur kami,” tegasnya. aya/ama/kel
