Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan melalui siaran pers pada Sabtu (28/3/2026), di tengah sorotan publik terhadap orientasi pembangunan daerah.
Dalam pernyataannya, gubernur koster menekankan bahwa APBD bukan sekadar instrumen administratif atau angka-angka dalam laporan keuangan, melainkan alat strategis untuk menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi harus dilihat dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. “Yang paling penting bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung,” tegas gubernur koster.
Penegasan ini menjadi penting dalam konteks pembangunan Bali 2026 yang tengah memasuki fase percepatan. Sebelumnya, gubernur koster juga menekankan pentingnya keseriusan seluruh aparatur dalam menjalankan program pembangunan berbasis visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali sebagai fondasi arah pembangunan daerah .
Dalam kerangka tersebut, APBD Bali dirancang tidak hanya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga untuk memperkuat sektor ekonomi rakyat, khususnya UMKM dan ekonomi desa. Pemerintah Provinsi Bali melihat bahwa sektor ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan pemerataan kesejahteraan.
Gubernur koster menegaskan bahwa kebijakan anggaran harus berpihak pada masyarakat kecil. Program pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi berbasis desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan APBD. Pendekatan ini diyakini mampu mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal secara lebih cepat dan berkelanjutan.
Secara data, struktur APBD Bali 2026 memang menunjukkan skala yang signifikan. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp6,33 triliun, sementara belanja daerah menembus Rp7,16 triliun dengan alokasi besar pada belanja operasional, pelayanan publik, serta belanja modal untuk pembangunan strategis . Angka ini menggambarkan besarnya kapasitas fiskal daerah yang harus dikelola secara tepat sasaran.
Namun, bagi gubernur koster, besarnya angka tersebut tidak berarti apa-apa jika tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Ia bahkan secara tegas menyatakan bahwa APBD harus “bekerja untuk rakyat” dan menjadi instrumen yang hidup, bukan sekadar dokumen perencanaan. “APBD harus kerja untuk rakyat. Itu prinsip utama yang kami pegang dalam setiap kebijakan,” ujarnya.
Dalam siaran pers tersebut, Pemprov Bali juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan daerah. Infrastruktur dinilai sebagai fondasi untuk meningkatkan daya saing Bali, terutama dalam sektor pariwisata, konektivitas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Namun, pendekatan pembangunan kini tidak lagi bersifat tunggal. Pemprov Bali mengedepankan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Artinya, pembangunan jalan, fasilitas publik, dan infrastruktur strategis harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Langkah ini juga menjadi respons atas berbagai kritik publik yang menilai pembangunan sering kali lebih terlihat secara fisik, tetapi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Pemerintah Provinsi Bali tampak ingin menggeser paradigma tersebut dengan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memiliki dampak nyata.
Gubernur koster menilai bahwa tantangan pembangunan Bali ke depan semakin kompleks. Tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal pemerataan, keberlanjutan, serta ketahanan ekonomi lokal di tengah dinamika global. Ia menegaskan bahwa Bali tidak boleh hanya bergantung pada sektor pariwisata semata. Oleh karena itu, penguatan ekonomi berbasis lokal melalui UMKM dan desa menjadi strategi penting untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. “Kita harus bangun ekonomi dari bawah. Kalau ekonomi desa kuat, UMKM kuat, maka Bali akan lebih tahan menghadapi krisis,” tegasnya.
Dalam konteks ini, APBD diposisikan sebagai instrumen utama untuk mendorong transformasi ekonomi tersebut. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya mengikuti pola pembangunan lama yang berorientasi pada proyek.
Selain itu, Pemprov Bali juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam setiap kebijakan pembangunan. Infrastruktur yang dibangun harus memiliki nilai jangka panjang, sementara program pemberdayaan ekonomi harus mampu menciptakan efek berkelanjutan bagi masyarakat.
Keseimbangan antara manfaat jangka pendek dan visi jangka panjang menjadi kunci utama dalam strategi pembangunan Bali. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan saat ini, tanpa mengorbankan masa depan. “Pembangunan harus memberi manfaat hari ini, sekaligus menjadi fondasi kuat untuk Bali ke depan,” ujar gubernur koster.
Pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan Bali yang menekankan harmoni antara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pemerintah daerah berupaya menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan nilai-nilai lokal dan keberlanjutan lingkungan. Dalam implementasinya, Pemprov Bali juga mengandalkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Kolaborasi ini dianggap penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan efektif.
Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak pasti, kebijakan APBD yang berpihak pada rakyat dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki daya tahan ekonomi, terutama dalam menghadapi potensi krisis. Gubernur koster juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang optimal.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Bali berharap dapat menciptakan model pembangunan yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga adil dan inklusif. Pembangunan yang tidak hanya terlihat megah secara fisik, tetapi juga terasa nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penegasan gubernur koster ini sekaligus menjadi sinyal bahwa arah pembangunan Bali ke depan akan lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara langsung. APBD tidak lagi sekadar menjadi simbol kekuatan fiskal daerah, tetapi menjadi alat nyata untuk menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Bali. ama/ksm/*
