Gubernur Koster Siap Launching Tri Hita Trans, Era Baru Transportasi Berbasis Desa Adat Segera Dimulai

Denpasar, PancarPOS | Kepastian kehadiran Wayan Koster dalam peluncuran aplikasi transportasi berbasis kearifan lokal Tri Hita Trans menjadi penanda kuat bahwa gerakan ini tidak lagi sekadar inisiatif komunitas, melainkan telah memasuki fase strategis dengan dukungan penuh pemerintah daerah. Gubernur Bali itu bahkan menegaskan kesiapannya untuk hadir sekaligus meresmikan langsung peluncuran yang direncanakan akan berlangsung pada Sabtu, 16 Mei 2026.

“Ya saya siap hadir nanti. Saya akan yang melaunching,” ujar Koster saat dihubungi belum lama ini. Pernyataan singkat tersebut memiliki makna besar. Di tengah kompleksitas persoalan transportasi pariwisata Bali yang selama ini penuh tarik-menarik kepentingan, kehadiran gubernur sebagai figur sentral menjadi simbol legitimasi sekaligus arah kebijakan. Ini bukan hanya soal seremoni peluncuran, tetapi tentang keberpihakan terhadap model baru pengelolaan ekonomi berbasis desa adat.

Tri Hita Trans sendiri merupakan aplikasi transportasi digital yang dikembangkan oleh PT Sentrik Persada Nusantara dengan pendekatan berbeda dari platform global. Sistem ini tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga mengintegrasikan struktur sosial Bali, terutama desa adat, sebagai bagian dari ekosistem operasionalnya. Dalam beberapa bulan terakhir, geliat konsolidasi terus dilakukan. Desa adat, komunitas driver, hingga pelaku pariwisata mulai menyatukan persepsi untuk membangun sistem transportasi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kehadiran gubernur dalam launching menjadi momentum penting untuk memperkuat gerakan ini secara formal. Bagi banyak pihak, dukungan pemerintah bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga perlindungan. Selama ini, berbagai konflik transportasi di Bali sering kali muncul akibat tidak adanya sistem yang mampu menjembatani kepentingan lokal dan global. Dalam kondisi tersebut, masyarakat lokal kerap berada pada posisi yang lemah.

Lebih jauh, kehadiran Koster juga menjadi sinyal bahwa transformasi ekonomi berbasis desa adat bukan sekadar wacana. Ini adalah langkah konkret yang mulai dijalankan. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Koster memang dikenal konsisten mendorong penguatan peran desa adat dalam pembangunan ekonomi Bali. Ia menilai bahwa desa adat memiliki potensi besar yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Menurutnya, banyak aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah desa adat justru tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal. Kondisi ini harus diubah melalui pendekatan yang lebih berpihak kepada krama Bali. “Desa adat tidak boleh lagi hanya menjadi penonton. Potensi ekonomi di wilayah desa adat harus dikelola sendiri,” tegasnya dalam salah satu arahannya.

Pernyataan tersebut kini menemukan relevansinya dalam konteks Tri Hita Trans. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi alat bagi desa adat dalam mengelola sektor transportasi yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung pariwisata Bali. Dengan sistem yang terintegrasi, desa adat tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga pelaku aktif dalam ekonomi digital. Keuntungan yang dihasilkan tidak lagi terpusat, tetapi didistribusikan kembali ke komunitas.

Model ini dianggap sebagai terobosan penting. Di tengah dominasi platform global, Tri Hita Trans menawarkan pendekatan berbasis lokal yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Founder PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, S.H., M.Si., menegaskan bahwa sejak awal, aplikasi ini memang dirancang untuk menjawab ketimpangan tersebut.

Ia menyebut bahwa selama ini potensi ekonomi di sektor transportasi belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat lokal. Banyak keuntungan justru mengalir ke luar daerah, sementara pelaku lokal hanya mendapatkan bagian kecil. “Kita ingin membalik keadaan. Jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton di rumah sendiri,” ujarnya dalam salah satu forum konsolidasi.

Sudiana menjelaskan bahwa Tri Hita Trans bukan sekadar aplikasi, tetapi gerakan kolektif. Karena itu, proses pembangunannya tidak dilakukan secara top-down, melainkan melalui pendekatan partisipatif. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah konsolidasi dengan desa adat dan komunitas driver. Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus membedah berbagai persoalan yang selama ini terjadi di lapangan.

Dalam forum tersebut, berbagai isu krusial dibahas secara terbuka. Mulai dari konflik antara driver lokal dan transportasi online, ketimpangan pendapatan, hingga lemahnya posisi desa adat dalam mengendalikan aktivitas ekonomi. “Ini bukan proyek individu. Ini kerja bersama. Semua harus punya pemahaman yang sama sejak awal,” tegas Sudiana. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kekuatan kolektif. Tidak ada ruang untuk ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu visi.

Dalam implementasinya, Tri Hita Trans dibangun di atas empat pilar utama. Desa adat sebagai pengambil kebijakan, BUPDA sebagai pengelola ekonomi, pecalang sebagai pengawas, dan komunitas driver sebagai pelaku utama. Model ini diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Setiap pihak memiliki peran yang jelas, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir. Selain itu, skema pembagian hasil juga dirancang lebih adil. Driver mendapatkan porsi terbesar, sementara desa adat memperoleh bagian yang dapat digunakan untuk pengembangan komunitas.

Pendekatan ini disebut sebagai ekonomi gotong royong berbasis digital. Setiap transaksi tidak hanya menghasilkan keuntungan individu, tetapi juga memberikan dampak sosial. Sudiana juga menekankan pentingnya aspek keamanan. Sistem Tri Hita Trans dilengkapi dengan teknologi verifikasi yang memastikan identitas driver jelas dan terdaftar. Langkah ini diambil untuk menjawab berbagai kekhawatiran terkait praktik ilegal yang selama ini terjadi. Dengan sistem yang transparan, kepercayaan pengguna diharapkan meningkat.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama. Driver tidak hanya dilatih secara teknis, tetapi juga dibekali nilai-nilai pelayanan. Prinsip seperti kejujuran, etika, dan keramahan menjadi bagian dari standar operasional. Hal ini penting untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata berbasis budaya. “Pelayanan adalah kunci. Kita tidak hanya menjual transportasi, tapi juga pengalaman,” ujar Sudiana. ama/ksm