Badung, PancarPOS | Gerakan perubahan di sektor transportasi pariwisata Bali kian menguat. Setelah konsolidasi, penyamaan persepsi, hingga penandatanganan kesepahaman antara 11 desa adat dan pengembang aplikasi Tri Hita Trans pada Minggu (19/4/2026), suara dari akar lapangan kini mulai terbuka dengan jujur dan tanpa sekat. Para pelaku transportasi lokal yang selama ini berada di garis depan akhirnya mengungkap realitas sebenarnya yang selama bertahun-tahun mereka hadapi.
Ketua Transport Desa Adat Canggu, I Wayan Tono, menjadi salah satu suara yang paling vokal dalam forum konsolidasi tersebut. Ia menggambarkan kondisi transportasi di kawasan pariwisata Bali bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan sistemik yang sudah lama dibiarkan tanpa arah penyelesaian yang jelas.
Menurutnya, selama ini persoalan transportasi selalu dilihat dari permukaan, seperti tarif, pembagian hasil, atau konflik antar driver. Padahal, akar masalahnya jauh lebih dalam, menyangkut struktur kekuasaan ekonomi yang tidak seimbang. “Ini bukan hanya soal angka, bukan soal 20 persen atau 50 persen. Masalahnya ada di tengah, bagaimana sistem ini bekerja sejak awal. Siapa yang menguasai, siapa yang menikmati,” tegasnya.
Ia secara terbuka menyinggung adanya dominasi kekuatan besar atau konglomerasi dalam sistem transportasi yang selama ini berjalan. Dalam pandangannya, sistem tersebut telah membentuk pasar yang tidak sehat, di mana pelaku lokal sering kali hanya menjadi pelengkap. “Kalau kita bicara jujur, ini sudah seperti sistem yang dikuasai oleh kekuatan besar. Semua sudah terstruktur. Yang di bawah hanya mengikuti,” ujarnya.
Kondisi ini, lanjut Tono, membuat pelaku transportasi lokal berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka tidak hanya bersaing dengan sesama, tetapi juga menghadapi sistem yang sejak awal tidak berpihak kepada mereka. Ia bahkan menggambarkan tekanan yang dialami oleh driver lokal sebagai sesuatu yang melelahkan, baik secara fisik maupun mental. Persaingan yang tidak sehat, ketidakpastian order, hingga konflik di lapangan menjadi bagian dari keseharian mereka.
“Ini bukan pekerjaan yang ringan. Banyak teman-teman kita yang bertahan dengan kondisi yang sangat sulit. Dari pagi sampai malam, bahkan sampai dini hari, terus bergerak tanpa kepastian,” ungkapnya. Dalam situasi seperti itu, muncul berbagai praktik yang sebenarnya tidak diinginkan, tetapi dianggap sebagai jalan bertahan. Salah satunya adalah praktik “order tembak” atau penentuan harga di luar sistem aplikasi.
Tono tidak menampik bahwa praktik tersebut terjadi. Namun ia menegaskan bahwa hal itu bukan semata kesalahan individu, melainkan akibat dari sistem yang tidak memberikan ruang yang adil. “Kalau sistemnya tidak sehat, orang akan cari cara untuk bertahan. Itu realita di lapangan,” katanya. Ia juga menyoroti maraknya penggunaan kendaraan ilegal atau tidak terdaftar dalam sistem resmi. Menurutnya, hal ini semakin memperkeruh situasi karena menciptakan persaingan yang tidak seimbang.
“Kalau semua tidak tertata, siapa saja bisa masuk. Ini yang membuat kondisi semakin kacau,” ujarnya. Lebih jauh, Tono mengungkapkan bahwa konflik di lapangan bukan hanya soal perebutan penumpang, tetapi juga menyangkut rasa keadilan. Banyak driver lokal merasa bahwa mereka kehilangan ruang di wilayahnya sendiri.
Ia bahkan menyinggung kondisi di beberapa titik strategis seperti kawasan Canggu, di mana akses bagi driver lokal sering kali menjadi persoalan. “Kadang kita sendiri di wilayah kita, tidak bisa masuk dengan bebas. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” tegasnya. Dalam konteks inilah, ia melihat kehadiran Tri Hita Trans sebagai peluang untuk melakukan penataan ulang secara menyeluruh. Bukan hanya memperbaiki sistem, tetapi juga mengembalikan kontrol kepada masyarakat lokal.
“Harapan kita sederhana. Dengan sistem ini, kita bisa punya kendali. Kita tidak lagi hanya ikut arus,” ujarnya. Namun ia juga mengingatkan bahwa perubahan tidak akan terjadi secara instan. Diperlukan proses, komitmen, dan kerja sama yang kuat dari semua pihak. “Ini tidak bisa langsung selesai. Tapi kalau kita tidak mulai sekarang, kita akan terus seperti ini,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua Transport Desa Adat Beraban, I Made Sujana, memberikan perspektif yang lebih luas terkait posisi desa adat di tengah arus modernisasi. Ia menegaskan bahwa desa adat tidak bisa menolak perubahan. Modernisasi adalah keniscayaan yang harus dihadapi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana desa adat mengambil posisi dalam perubahan tersebut.
“Kita tidak bisa menolak modernisasi. Budaya itu harus bergerak. Tapi kita harus tahu posisi kita di mana,” ujar Sujana mengingatkan bahwa jika desa adat tidak mengambil peran aktif, maka mereka hanya akan menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi yang terjadi di wilayahnya sendiri. Ia mengacu pada pengalaman masa lalu, di mana banyak potensi ekonomi di Bali justru dikelola oleh pihak luar, sementara masyarakat lokal hanya mendapatkan sedikit manfaat.
“Dulu kita sudah pernah mengalami. Banyak yang masuk, banyak yang mengelola, tapi kita hanya melihat,” katanya. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terulang. Desa adat harus mampu mengambil kembali peran strategis dalam mengelola potensi ekonomi, termasuk di sektor transportasi. Namun ia juga realistis bahwa proses tersebut tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, sistem, hingga perubahan pola pikir. “Tidak semua bisa dibangun dengan cepat. Ini butuh proses. Tapi kita harus mulai,” ujarnya.
Sujana juga menyoroti pentingnya membangun sistem yang tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga memiliki nilai. Ia menekankan bahwa kekuatan desa adat tidak hanya pada organisasi, tetapi pada kepercayaan dan kebersamaan. “Kita mungkin tidak punya kekuatan besar seperti mereka. Tapi kita punya keyakinan dan kebersamaan. Itu yang harus kita jaga,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa dalam menghadapi persaingan, desa adat tidak boleh kehilangan jati diri. Profesionalitas harus berjalan seiring dengan nilai budaya.
“Kita harus tetap sopan, tetap sesuai dengan adat. Tapi kita juga harus kuat,” katanya. Dalam diskusi tersebut, Sujana juga menyinggung fenomena praktik-praktik yang tidak sehat di lapangan, seperti tarif tidak resmi dan kendaraan ilegal. Ia menilai bahwa hal tersebut terjadi karena tidak adanya sistem yang mampu mengatur secara menyeluruh. “Kalau tidak ada sistem yang jelas, orang akan jalan sendiri-sendiri. Ini yang harus kita benahi,” ujarnya.
Ia berharap bahwa dengan adanya Tri Hita Trans, seluruh aktivitas transportasi dapat lebih tertata dan terintegrasi. Dengan demikian, konflik dapat ditekan dan keadilan bisa lebih dirasakan. “Kita ingin sistem yang jelas, yang adil, dan bisa dijalankan bersama,” katanya. Lebih jauh, Sujana menekankan bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada komitmen bersama. Tidak cukup hanya dengan aturan, tetapi harus ada kesadaran dari semua pihak. “Kalau hanya aturan tanpa kesadaran, tidak akan jalan. Semua harus punya komitmen,” tegasnya.
Di tengah berbagai dinamika tersebut, kehadiran Tri Hita Trans yang dikembangkan oleh PT Sentrik Persada Nusantara dipandang sebagai momentum penting untuk melakukan pembenahan. Sistem ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini terjadi, mulai dari ketimpangan ekonomi, konflik lapangan, hingga lemahnya posisi desa adat. Namun para pelaku di lapangan menyadari bahwa teknologi hanyalah alat. Yang menentukan adalah bagaimana alat tersebut digunakan dan dijaga.
“Ini kesempatan kita. Tapi kalau tidak dijaga, bisa saja kita kembali ke kondisi lama,” ujar Tono. Optimisme dan kekhawatiran berjalan beriringan. Di satu sisi, ada harapan besar untuk perubahan. Di sisi lain, ada kesadaran bahwa tantangan tidak akan hilang begitu saja. Namun satu hal yang menjadi benang merah dari seluruh diskusi adalah keinginan kuat untuk tidak lagi menjadi penonton. Desa adat, driver, dan masyarakat lokal kini mulai bergerak. Mereka tidak lagi hanya bereaksi, tetapi mulai mengambil inisiatif.
Tri Hita Trans menjadi simbol dari gerakan tersebut. Bukan hanya tentang aplikasi, tetapi tentang upaya kolektif untuk membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Di tengah perubahan yang terus berlangsung, Bali kini dihadapkan pada pilihan penting. Apakah akan terus mengikuti arus tanpa kendali, atau mulai membangun sistemnya sendiri yang berakar pada kekuatan lokal. Dari suara-suara yang muncul dalam konsolidasi ini, jawabannya mulai terlihat jelas. Mereka memilih untuk bergerak dan bergabung bersama Tri Hira Trans. ama/ksm
