Denpasar, PancarPOS | Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang belakangan viral di media sosial bukan sekadar fenomena konten hiburan. Di balik euforia “bikin happy” dan potensi cuan hingga Rp6 juta per hari dari sisi kreator, persoalan yang jauh lebih serius justru berada pada substansi program itu sendiri.
Program unggulan pemerintah ini sejak awal dirancang untuk mengatasi masalah gizi nasional, khususnya pada anak sekolah, ibu hamil, dan balita, serta menekan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia. Namun dalam implementasinya, berbagai kritik dan temuan di lapangan justru mengindikasikan adanya persoalan mendasar.
Salah satu yang paling disorot adalah kualitas makanan. Sejumlah ahli gizi menilai menu MBG di berbagai daerah belum memenuhi standar gizi seimbang. Bahkan ditemukan kasus menu yang minim protein, tidak ada sayuran, dan tidak sesuai pedoman “Isi Piringku”.
Tak hanya soal kualitas, aspek keamanan juga menjadi sorotan serius. Data menunjukkan ribuan siswa mengalami keracunan makanan sejak program ini berjalan. Bahkan jumlahnya mencapai lebih dari 16 ribu kasus hingga akhir 2025, dipicu oleh masalah sanitasi, distribusi, hingga pengolahan makanan.
Masalah lain muncul dari sisi tata kelola. Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi dalam pelaksanaan MBG, mulai dari penundaan, ketidaksesuaian prosedur, hingga indikasi penyimpangan.
Tak berhenti di situ, isu konflik kepentingan juga mencuat. Di beberapa daerah, dapur MBG diduga terkait dengan elite politik lokal, memunculkan kekhawatiran praktik rente dalam program yang seharusnya berorientasi pada pelayanan publik.
Dari sisi anggaran, MBG juga menjadi polemik besar. Program ini menyerap dana sangat besar, bahkan disebut mencapai ratusan triliun rupiah dan memicu kritik karena dianggap berpotensi membebani fiskal negara serta menggeser prioritas sektor lain seperti pendidikan.
Meski demikian, pemerintah tetap membela program ini sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bahkan diklaim telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Pengamat media sosial, A.A. Gede Agung, menilai polemik MBG hari ini sering kali salah arah karena publik lebih fokus pada viralitas konten dibanding akar persoalan kebijakan. “Yang ramai itu permukaannya, padahal problem utamanya ada di desain dan implementasi program. Ini soal kebijakan publik, bukan sekadar konten,” ujarnya kepada awak media di Denpasar, pada Rabu (24/3/2026).
Menurutnya, fenomena viral hanya mempercepat eksposur, tetapi tidak boleh mengaburkan kritik substantif. Ia menekankan bahwa MBG harus dilihat sebagai program besar negara yang menyangkut gizi, anggaran, dan masa depan generasi. “Kalau tidak dibenahi, ini bukan sekadar gagal program, tapi bisa jadi krisis kepercayaan publik,” tegasnya. ama/ksm
