Pemprov Bali Peringkat Dua Nasional Indeks Demokrasi Indonesia 2025
Bukti Tata Kelola Pemerintahan Kian Berkualitas
Semarang, PancarPOS | Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih peringkat kedua Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 tingkat nasional dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia 2025 yang digelar di Horison Ultima Sentraland, Simpang Lima, Semarang, Kamis (21/5/2026).
Capaian tersebut menegaskan konsistensi Bali dalam menjaga kualitas demokrasi daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran dan dinamika pembangunan nasional.
Berdasarkan hasil pengukuran IDI Tahun 2025, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi pertama dengan nilai 89,79. Sementara Bali berada di peringkat kedua dengan nilai 89,73 dan Jawa Tengah di posisi ketiga dengan nilai 86,72.
Prestasi tersebut sekaligus menunjukkan peningkatan kualitas demokrasi Bali dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, Bali berhasil meningkatkan nilai IDI sebesar 0,39 poin, terutama pada aspek kebebasan dan pemenuhan hak-hak pekerja yang mengalami peningkatan signifikan.
Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sebagai bagian dari pembangunan daerah menuju Bali yang maju, harmonis, dan sejahtera.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Lodewijk F. Paulus, dalam sambutannya menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas pembangunan nasional sekaligus menjadi refleksi bersama bagi pemerintah daerah dalam membangun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Demokrasi yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam forum evaluasi nasional tersebut.
Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Bali diterima melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan diserahkan langsung oleh Lodewijk F. Paulus sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Bali menjaga stabilitas politik daerah, kualitas demokrasi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Dalam agenda evaluasi nasional itu juga dibahas rencana pengembangan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah pusat mendorong penyusunan rencana aksi daerah sebagai strategi penguatan demokrasi yang lebih terukur, sistematis, dan berkelanjutan.
Forum nasional tersebut menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki daerah, melainkan oleh kesungguhan pemerintah dalam membangun tata kelola yang responsif, inklusif, dan berpihak kepada rakyat.
Di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan efisiensi, Pemerintah Provinsi Bali dinilai berhasil menunjukkan bahwa kerja kolaboratif, stabilitas politik, serta komitmen konsisten terhadap demokrasi mampu melahirkan capaian nasional yang membanggakan. mas/ama/*
