Denpasar, PancarPOS | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menegaskan pentingnya kolaborasi antara negara, pemerintah daerah, dan wajib pajak dalam menjaga ketahanan ekonomi Bali. Pajak tidak boleh dipersepsikan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata masyarakat Bali dalam membangun daerah secara berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan, dalam kegiatan Tax Gathering Tahun 2025 bertema “Kolaborasi Pajak untuk Ekonomi Bali yang Tangguh” yang digelar di Balai Diklat Keuangan (BDK) Denpasar, Senin (16/12/2025). Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta perwakilan asosiasi.
Menurut Darmawan, pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional dan daerah, termasuk di Bali yang sangat bergantung pada kualitas infrastruktur, pelestarian budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Seluruh sektor tersebut membutuhkan dukungan fiskal yang kuat dan berkesinambungan.
“Pajak yang dibayar masyarakat Bali dan pelaku usaha, khususnya sektor pariwisata, sejatinya adalah investasi jangka panjang. Investasi untuk memastikan Bali tetap kompetitif, nyaman, dan berdaya saing sebagai destinasi unggulan dunia,” ujarnya.
Ia mencontohkan, manfaat pajak dapat dirasakan langsung melalui pembangunan dan perbaikan jalan menuju destinasi wisata, pengembangan bandara dan pelabuhan, penyediaan fasilitas umum, hingga penataan lingkungan yang dilakukan pemerintah daerah. Semua itu, kata Darmawan, tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan penerimaan pajak yang kuat.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan perspektif pemerintah daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar, A.A. Gde Semara Putra, menekankan bahwa pajak memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pariwisata, khususnya di wilayah Gianyar yang menjadi salah satu pusat kunjungan wisata di Bali.
“Pemerintah daerah terus berupaya menjaga kenyamanan pariwisata, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu langkah konkret adalah perbaikan jalan rusak dan pelebaran persimpangan untuk mengurai kemacetan seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Gianyar berkomitmen memperkuat kerja sama dan kolaborasi dengan otoritas perpajakan pusat agar penerimaan pajak dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan daerah.
Dari sisi pelaku usaha, I Gusti Ketut Wira Widiana yang mewakili Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bali menyampaikan bahwa isu perpajakan selalu menjadi perhatian serius kalangan pengusaha. Pajak, menurutnya, hampir selalu menjadi topik utama dalam setiap forum diskusi pengusaha.
“Para pengusaha muda berharap pendekatan perpajakan ke depan lebih menekankan sosialisasi dan pembinaan. Dengan begitu, hubungan antara pengusaha dan otoritas pajak bisa semakin sinergis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan dan kesadaran bersama, Darmawan pada kesempatan tersebut menyerahkan Piagam Wajib Pajak untuk dibacakan oleh lima perwakilan yang berasal dari unsur wajib pajak, akademisi, dan asosiasi. Piagam ini memuat delapan hak dan delapan kewajiban wajib pajak.
“Piagam Wajib Pajak bertujuan menciptakan hubungan yang saling percaya, saling menghormati, dan saling bertanggung jawab antara negara dan wajib pajak. Sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan hanya dapat terwujud jika terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak,” tegas Darmawan.
Di penghujung kegiatan, Kepala Kanwil DJP Bali didampingi para Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyerahkan piagam penghargaan kepada wajib pajak dari masing-masing KPP yang dinilai patuh dan memberikan kontribusi signifikan sepanjang tahun 2025.
“Penghargaan ini bukan sekadar simbol kepatuhan, tetapi cerminan komitmen bersama dalam memperkuat ekonomi Bali yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Darmawan. mas/ama
