Politik dan Sosial Budaya

Tambah Sress Masyarakat Bali, Rencana Lalu Lintas Ganjil Genap Terlalu “Kejam”


Denpasar, PancarPOS | Penurunan pembatasan PPKM dari level 4 ke Level 3 di Bali memberikan sedikit kelonggaran bagi aktifitas masyarakat, setelah hampir 2 tahun mengalami keterbatasan akibat pandemi. Namun sayangnya ada rencana pemerintah memberlakukan pengaturan lalu lintas ganjil genap sekitar akhir September 2021 kembali menjadi tanda tanya besar dibalik kebijakan aneh tersebut. “Ini otomatis masyarakat yang mencoba kembali bangkit kembali merasa terkekang. Padahal masyarakat berharap kalau bisa PPKM sekarang bisa diturunkan lagi ke level 2, agar bisa lebih leluasa mempersiapkan memasuki masa transisi. Seperti yang sudah tegaskan Presiden Jokowi bahwa pandemi ini akan menjadi endemi dan nanti kita akan terbiasa hidup dengan covid sama dengan penyakit flu lainnya,” ungkap Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta, saat ditemui di Be Sanur Pantai Matahari Terbit, Sanur, Denpasar, Senin (20/9/2021).

1bl#ik-21/8/2021

Seperti diketahui, rencana pemberlakuan lalu lintas ganjil-genap di dua Daerah Tujuan Wisata (DTW) Sanur dan Kuta pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur serta hari libur fakultativ Pemda dikatakan politisi senior asal Jembrana itu terlalu berlebihan, karena tidak ada urgensinya. Menurutnya kalaupun ada kemacetan di antara jam-jam tertentu itu hal wajar. Mudarta berharap kebijakan yang sekiranya akan menambah stress masyarakat, agar ditinjau ulang, kalau bisa sedikit dilonggarkan, dan dipermudah upaya masyarakat membangun kembali perekonomiannya yang sudah terpuruk akibat pandemi. “Kondisi masyarakat sekarang ini sudah tidak punya apa-apa, mau ke mana lagi? Pantai mungkin satu-satunya tempat di mana masyarakat bisa melepas penat, karena untuk ke tempat-tempat khusus, seperti mal rasanya sudah tidak mungkin. Apalagi pantai itu ruang terbuka luas, sedikit kemungkinan akan terjadi penumpukan, asal Prokes dijalankan dan aturan 3 M diterapkan. Jangan terlalu kejamlah sama masyarakat,” ujar Mudarta.

1bl#il-10/9/2021

Menurutnya, apa yang disebut pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan dan menjaga fluktuasi kunjungan di dua DTW tersebut justru lebih banyak mudaratnya, Karena itu, pengusaha pariwisata ini meminta pemerintah bisa realistis dalam membuat kebijakan, sedianya kebijakan dibuat agar ada manfaat bagi masyarakat. “Kunjungan wisatawan belum juga ada kenaikan signifikan yang bisa menyebabkan kemacetan parah. Ini kan masih masyarakat sekitar yang ingin berakhir pekan ke pantai, lain hal kalau kemacetan itu terjadi disentra bisnis. Ini malah nanti akan ada pos-pos penjagaan untuk pemeriksaan yang justru akan menimbulkan kemacetan dan kerumunan baru kalau sistem ganjil genap ini diterapkan,” kata Mudarta. day/ama/ksm

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close