Nasional

Dewan Sepakat Segera Wujudkan Bandara Bali Utara


Denpasar, PancarPOS | Impian masyarakat Bali untuk pembangunan bandara baru di Bali utara nampaknya akan segera terwujud. Hal itu, nampak dari hasil final pertemuan antara DPRD Bali yang diperluas dengan Komisi I dan Komisi III DPRD Bali yang sepakat untuk segera mewujudkan bandara di Bali utara, saat menerima audensi penyampaian aspirasi LSM Gema Nusantara Bali bersama sejumlah eksponen masyarakat Buleleng di Ruang Rapat Kantor DPRD Bali, Selasa (19/1/2021) siang. Hal itu dipertegas oleh Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry yang mewakili Pimpinan DPRD Bali menyatakan siap menampung aspirasi terkait rencana pembangunan airport baru di Buleleng untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

1bl#ik-31/12/2020

Seperti disampaikan Ketua LSM Gema Nusantara, Antonius Sanjaya sangat mengapresiasi Gubernur Bali Wayan Koster dan jajaran DPRD Bali yang sudah menerbitkan Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2020 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang diumumkan pada Jumat (29/5/2020). Apalagi berdasarkan Perpres No.109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terkait pembangunan bandara Bali utara yang wajib ditutaskan hingga akhir tahun 2022 atau paling lambat awal tahun 2023 harus didukung semua pihak. Ia memandang bandara Bali utara sangat penting didorong untuk kepentingan bersama dengan mengesampingkan semua ego sektoral untuk segera mewujudkan impian masyarakat Bali.

1bl#ik-23/12/2020

“Bandara Bali utara harus dicari benang merahnya, apa perlu atau apa tidak? Karena sudah belasan tahun masyarakat Bali menunggu, sehingga tolong jangan bekerja di luar sistem,” sentilnya saat penyampaian aspirasi yang juga dihadiri Ketua Komisi I DPRD Bali, Nyoman Adnyana bersama Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adi Ardhana dengan anggota komisi terkait lainnya, yakni Jro Nyoman Rai Yusa, Wayan Arta dan Kadek Setiawan serta Ni Putu Yuli Artini maupun Sekwan DPRD Bali, Gede Suralaga tersebut. Namun, pihaknya merasa sangat keberatan jika bandara Bali utara ini akan dipindahkan ke barat. “Jika di Sumberklampok sebagai bandara yang baru disana kan lahan konservasi sangat tidak tepat digunakan untuk investasi. Berapa produk hukum akan yang dilabrak disana?,” bebernya.

1bl-bn#21/12/2020

Karena itu LSM Gema Nusantara meminta jangan disalahgunakan kepentingan ini. Selain itu, Perpres No.109 agar dipertahankan dan dikawal. “Jangan sampai melabrak lahan konservasi, kalau tidak kami akan bergerak menolak. Karena disana ada hutan lindung, dan harus tetap dijaga dan dibiarkan seperti itu. Apalagi investasi Rp7 triliun sudah disiapkan sehingga harusnya Penlok segera diturunkan sehingga bandara Bali utara bisa segera selesai,” tandasnya, sembari sepakat bandara Bali utara agar segera terwujud. “Apalagi sudah ada aturan dan regulasi untuk bandara di Kubutambahan, kenapa jika ada masalah disana tidak diselesaikan dan dituntaskan masalah itu? Bukan membuat bandara baru di barat. Kan harusnya diselesaikan apa persoalannya sebenarnya, agar dipaparkan dan dibuka. Jadi kita dorong agar persoalan ini segera diselesaikan,” tutupnya.

1bl#ik-25/12/2020

Mendengar aspirasi tersebut, Sugawa Korry menegaskan dari apa yang disampaikan itu sudah gayung bersambut agar bandara Bali utara harus diwujudkan sebagai salah satu proyek strategis nasional. “Kita harus menunggu apa keputusan pusat. Kan Penlok akan menyesuaikan aturan di Bali. Karena bandara baru ini untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar dan juga keselamatan lingkungan. Apalagi pendapat kami semua di dewan sudah sama, meskipun beda partai. Jadi kita tunggu Penlok dan jangan bertengkaran dan beropini ke barat kebirit, karena kita harus meletakan semua kepentingan untuk kemakmuran masyarakat dan keamanan lingkungan sebagai pegangan,” papar mantan calon Bupati Buleleng yang akrab dikenal SGK tersebut. “Kita menghimbau semua pihak, agar menjaga konduksifitas, apalagi pandemi Covid-19 sehingga harus memikirkan kepentingan yang lebih besar,” pungkas Sugawa.

1bl#ik-25/12/2020

Sementara itu saat dihubungi terpisah, terkait keputusan DPRD Bali yang sepakat mempercepat terwujudnya bandara Bali utara, Direktur Utama PT. Pembangunan Bali Mandiri (Pembari), Ketut MB. Suardhana memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya rapat di DPRD Bali yang membahas aspirasi masyarakat Bali Utara berkenaan dengan keinginan percepatan Pembangunan Bandara di Bali utara. “Semoga dengan adanya rapat hari ini semua pihak memahami situasi terkini atas proses pengurusan perijinan yang begitu panjang, karena persyaratan teknik dan kajian KKOP atau Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangannya tidak sederhana yang dibayangkan,” jelas Ketut Suardhana. Sebagaimana diketahui, PT. Pembari sejak tahun 2011 secara intens terus menerus tiada henti berupaya mengurus perijinan pembangunan bandara baru ini, yang dimulai dari tingkat Desa Adat Kubutambahan, tingkat Kabupaten Buleleng, tingkat Provinsi Bali dan melakukan diskusi berkali-kali serta pembahasan secara detail di Kementerian Perhubungan RI sampai akhirnya rencana ini, masuk dalam daftar Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. ama/ksm

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close