Denpasar, JARRAKPOS.com – Keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengratiskan pemberian Vaksin Corona atau Covid-19 menjadi angin segar masyarakat di seluruh Indonesia, menjelang akhir tahun 2020. Namun di sisi lain juga muncul kebijakan pemerintah pusat yang diteruskan dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Gubernur Bali No. 2021 Tahun 2020, per tanggal 18 Desember 2020 yang dianulir kembali menjadi dimulai per tanggal 19 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021, mewajibkan persyaratan untuk terbang ke Bali akan mengalami perubahan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama dari 2 x 24 jam yang kemudian diubah menjadi 2 x 24 jam sebelum keberangkatan.
Terkait terbitnya SE Natal dan Tahun Baru (Nataru) tersebut dikabarkan memicu gejolak sektor pariwisata di Bali, karena terjadi pembatalan tiket pesawat dan pesanan kamar hotel besar-besaran. Namun ternyata dibalik isu miring tersebut kedatangan penumpang di Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai akan mengalami lonjakan dari sebelumnya yang difungsikan untuk melayani 18 penerbangan setiap jamnya, kini menjadi 26 penerbangan per jam. 14 penerbangan kedatangan, dan 12 keberangkatan. Bercermin dari isu pembatan tiket besar-besaran tersebut, Bandara Ngurah Rai malah akan menerima kurang lebih total 434 pengajuan extra flight yang diperkirakan akan mengangkut sebanyak 55 ribu penumpang. Rinciannya, 124 flight dari Air Asia, dan 310 dari Citilink. Cukup banyak. Di Posko Nataru tahun lalu, ada 367 pengajuan. Di akhir tahun 2020 ini berarti trafik penerbangan akan naik 18%.
Diperkirakan sebanyak kurang lebih 350 ribu penumpang pesawat udara akan terlayani oleh Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan rincian sebanyak 177.606 penumpang datang dan 171.778 penumpang berangkat. Diperkirakan, puncak kedatangan penumpang akan terjadi pada hari Jum’at, 25 Desember, atau pada Hari Raya Natal, dengan perkiraan jumlah kedatangan penumpang sebanyak 11.726 jiwa. Sedangkan untuk perkiraan puncak keberangkatan penumpang adalah pada hari Selasa, 29 Desember, di mana diperkirakan sebanyak 12.922 penumpang akan keluar dari Pulau Bali. Melihat antusias kedatangan wisatawan domestik ke Bali, I Wayan Disel Astawa selaku Anggota DPRD Bali akhirnya juga angkat bicara. “Kita bicara Bali tergantung jasa pariwisata, bukan industri,” jelasnya saat dihubungi PancarPOS, Kamis (18/12/2020) malam.
Dijelakan sebagai pelaku pariwisata, Disel sapaan akrabnya meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang benar-benar pro terhadap rakyat. Pemkab Badung, Pemprov Bali dan Pemerintah Pusat semestinya bisa membedakan antar daerah, karena memiliki potensi pendapatan yang berbeda. Katakanlan Provinsi Bali dengan mengandalkan sektor pariwisata, akan berbeda jauh dengan daerah lainnya untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Untuk itulah, Desel meminta ada peran pemerintah untuk kembali memulihkan pariwisata Bali secara lebih serius. “Jadi harus beda kebijakan kalau pusat sungguh-sungguh bangkitkan Bali. Karena harapan masyarakat Bali sebagai jasa pariwissta, tahun baru ini adalah emas, karena hampir setahun karyawan hotel, sopir pariwisata sudah lesu diam,” tandas Bendesa Adat Ungasan itu yang telah berhasil menyulap Pantai Melasti menjadi destinasi wisata dunia.
Di sisi lain, pariwisata Bali juga sudah sangat siap menerima kedatangan wisatawan domestik, bahkan wisatawan asing pun sudah siap jika sudah dibuka dan ada penerbangan dari luar negeri. Apalagi sudah bisa dan terbiasa menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat yang dibuktikan dari setiap destinasi sudah penerimaan Sertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety & Environment). “Intinya new normal adalah Prokes. Jadi kapan rakyat bisa nikmati uang negara? Negara kaya kan karena rakyat bayar pajak, daripada dikorupsi,” sentil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Badung itu, seraya menegaskan semestikan biaya swab dan rapid test di Bali seluruhnya bisa ditanggung pemerintah, khususnya pada saat perayaan Nataru. Karena bercermin dari daerah lain yang bisa memberikan pelayanan swab dan rapid test gratis kepada masyarakatnya. “Surabaya saja mampu bayarin masyarakatnya untuk swab dan rapid test gratis. Bali jangan hanya pencitraaan aja. Ujungnya rakyat melarat karena imbauan,” tegasnya.
Apa yang dikatakan Disel itu, karena adanya ketentuan PCR negative untuk PPDN (Pelaku Perjalanan Dalam Negeri) yang hanya dikecualikan untuk anak di bawah 12 tahun, crew pesawat, penumpang transit, penumpang pesawat divert dan penumpang dari wilayah yang tidak ada fasilitas swab, tetapi di bandara akan disediakan tes rapid antigen serta ASN/ TNI/ Polri mendapat perintah mendadak. ama/ksm
