DPRD Tabanan Soroti Banyak LPJU Mati, Dorong Tambahan Anggaran dan Pembenahan Irigasi
Tabanan, PancarPOS | Banyaknya lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang mati menjadi sorotan tajam Komisi II DPRD Kabupaten Tabanan. Dalam rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung DPRD Tabanan, Rabu (15/10/2025), Dewan menilai efektivitas LPJU masih jauh dari harapan dan meminta Dinas Perhubungan untuk segera meningkatkan kualitas layanan, terutama dalam hal pemeliharaan.
Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Wayan Lara menegaskan perlunya peningkatan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan LPJU yang tersebar di sekitar 18 ribu titik. Dari total anggaran tahun ini sebesar Rp14 miliar, sebanyak Rp12,8 miliar terserap hanya untuk membayar listrik dan gaji petugas, sementara hanya Rp1 miliar dialokasikan untuk pemeliharaan.
“Kualitas dan keberlanjutan LPJU harus ditingkatkan, apalagi keamanan jalan kerap menjadi sorotan masyarakat,” ujar Lara. Untuk tahun anggaran 2026, Komisi II mendorong penambahan anggaran LPJU menjadi Rp15,1 miliar, termasuk pengadaan mobil lift guna menunjang perawatan lampu jalan yang selama ini tidak optimal.
Selain LPJU, Komisi II juga menyoroti persoalan lain yang dinilai krusial, yakni pengelolaan sampah dan irigasi pertanian. Dewan meminta agar OPD terkait menyusun program kerja dan anggaran tahun 2026 secara lebih terukur dengan hasil nyata di lapangan.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas rencana perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mandung senilai Rp29 miliar. Dewan mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memaparkan secara rinci rencana pengadaan alat berat dan desain pelaksanaan program agar transparan dan akuntabel.
Anggota Komisi II, I Nyoman Wiyarsa, mengingatkan bahwa penanganan sampah tidak semata soal anggaran. “Regulasi sudah lengkap, tapi pelaksanaan di lapangan belum maksimal. Tabanan perlu roadmap penanganan sampah yang konkret dan berkelanjutan,” tegasnya.
Di sektor pertanian, masalah irigasi juga menjadi perhatian serius. Dari total 43.000 hektare lahan baku sawah (LBS), baru sekitar 60 persen yang memiliki jaringan irigasi. Dewan mendorong agar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi dijadikan prioritas, serta melibatkan kelompok tani dalam proses perencanaan agar program benar-benar tepat sasaran.
Dinas PUPRPKP dalam laporannya menyampaikan telah melakukan sejumlah perbaikan irigasi, termasuk di Subak Aseman serta pembangunan sumur bor bekerja sama dengan Kodim Tabanan. Namun Dewan mendesak agar perbaikan Bendungan Samsaman yang rusak dapat segera direalisasikan.
Rapat juga membahas penataan pedagang di kawasan Dangin Carik yang dilakukan melalui kerja sama antara UPTD Gedung Mario dan Desa Adat Tabanan. Komisi II meminta agar penataan dilakukan lebih tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat, sekaligus menjaga kebersihan kawasan. mas/ama/*
