Denpasar, PancarPOS | Masalah klasik distribusi gas elpiji 3 kilogram kembali mencuat di Kota Denpasar. Setelah sempat mereda, kelangkaan gas melon subsidi ini kembali dirasakan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pangkalan dan pengecer dilaporkan kehabisan stok, sementara harga di tingkat pengecer melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Pantauan PancarPOS pada Jumat (23/1/2026) di sejumlah wilayah, seperti Denpasar Barat, warga harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain hanya untuk mendapatkan satu tabung gas 3 kg. Tidak sedikit pula yang akhirnya membeli di pengecer kabarnya dengan harga Rp 30 ribu hingga Rp 40 ribu per tabung, jauh di atas HET resmi.
Kondisi ini paling dirasakan oleh pelaku usaha kecil, seperti pedagang makanan, warung kopi, dan usaha rumahan yang sepenuhnya bergantung pada gas subsidi tersebut. Mereka mengaku terpaksa mengurangi produksi, bahkan ada yang menutup usaha lebih awal karena tidak mendapatkan pasokan gas. “Sudah dua hari ini susah sekali cari gas. Kalau pun ada, harganya mahal. Padahal gas 3 kg ini untuk usaha kecil seperti kami,” keluh Dek Na, seorang pedagang nasi di kawasan Denpasar Timur.
Kambuhnya persoalan elpiji 3 kg ini kembali menimbulkan pertanyaan soal tata kelola distribusi. Sejumlah warga menilai masalah ini bukan hal baru, melainkan persoalan lama yang terus berulang tanpa solusi permanen. Dugaan penyebabnya beragam, mulai dari distribusi yang tidak merata, lonjakan permintaan, hingga kebocoran penggunaan gas subsidi oleh pihak yang seharusnya tidak berhak.
Pemerintah daerah dan instansi terkait didesak untuk segera turun tangan. Pengawasan di tingkat pangkalan dinilai perlu diperketat agar gas subsidi benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Selain itu, transparansi kuota dan distribusi elpiji di wilayah Denpasar juga menjadi tuntutan masyarakat agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Jika tidak segera ditangani, kelangkaan gas elpiji 3 kg dikhawatirkan akan berdampak lebih luas, tidak hanya pada ekonomi rumah tangga, tetapi juga pada keberlangsungan usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar. ama/ksm
