Kena Prank Bantuan “Be Celeng” Rp2 juta? Dagang Meterai di Badung Kebanjiran Untung Hingga Stok Habis
Badung, PancarPOS | Pencairan bantuan hari raya “be celeng” sebesar Rp2 juta bagi warga di Badung membawa dampak tak terduga. Pedagang meterai mendadak meraup keuntungan besar akibat tingginya permintaan dari masyarakat yang mengurus dokumen pencairan. Bahkan, di beberapa tempat, stok meterai dilaporkan habis dalam waktu singkat.
Banyak warga mengeluhkan kebijakan pencairan yang mengharuskan mereka melengkapi persyaratan administrasi, termasuk pembubuhan meterai. Beberapa di antaranya merasa terbebani dengan biaya tambahan untuk meterai yang bisa mencapai Rp25 ribu untuk dua lembar. Sementara itu, Kelian Dinas di berbagai wilayah mengaku serba salah karena bantuan diberikan secara pukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing penerima.
Mantan anggota DPRD Bali dapil Badung, I Wayan Rawan Atmaja, menilai bahwa bantuan seharusnya diberikan per kepala keluarga (KK) dengan skema yang lebih jelas dan tanpa administrasi yang berbelit. Ia mengusulkan agar bantuan Rp2 juta per KK dapat langsung digunakan untuk kebutuhan upacara adat dalam rangkaian Galungan dan Kuningan.
Menurutnya, skema yang lebih sederhana akan lebih efektif, di mana dana bantuan dialokasikan untuk tiga keperluan utama, yaitu Rp500 ribu untuk penjor, Rp1 juta untuk sodaan atau banten, dan Rp500 ribu tetap diberikan dalam bentuk “be celeng” atau uang tunai. Dengan cara ini, bantuan langsung terasa manfaatnya bagi masyarakat tanpa harus menghadapi proses administrasi yang berbelit.
Ia juga menyoroti bahwa mekanisme pencairan saat ini tidak sepenuhnya mengena dengan visi dan misi kompanya, terutama karena persyaratan administrasi yang mengharuskan warga memiliki KK miskin dengan penghasilan di bawah Rp5 juta. Padahal, banyak warga yang membutuhkan tetapi tidak masuk dalam kategori tersebut.
Sebagai perbandingan, ia menyebutkan program makan bergizi gratis dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tidak memerlukan regulasi administrasi yang rumit. “Kalau bantuan ini bisa langsung diberikan tanpa administrasi yang menyulitkan, tentu lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan pendekatan yang lebih sederhana dan berbasis kebutuhan nyata, ia berharap kebijakan bantuan di masa depan bisa lebih tepat sasaran dan tidak membebani warga dengan biaya tambahan seperti meterai yang justru mengurangi manfaat bantuan tersebut. ama/ksm
