Desa Naik Kelas! I Ketut Sae Tanju Resmi Jadi Korwil APUDSI Bali, Siap Guncang Ekonomi Nasional dari Akar Rumput
Jakarta, PancarPOS | Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI) resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada seluruh Koordinator Wilayah (Korwil) se-Indonesia dalam forum nasional yang digelar di Jakarta, 13–14 Februari 2026. Momentum ini menjadi penanda konsolidasi besar gerakan ekonomi desa di tingkat nasional.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum APUDSI, Maulidan Isbar, yang menegaskan bahwa desa tidak boleh lagi berada di pinggiran arus ekonomi nasional. Desa, tegasnya, harus naik kelas dan menjadi pemain utama dalam rantai nilai ekonomi Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, I Ketut Sae Tanju, S.E., M.M. resmi dipercaya sebagai Koordinator Wilayah APUDSI Provinsi Bali. Penunjukan ini dinilai strategis mengingat Bali memiliki kekuatan desa adat, UMKM kreatif, serta komoditas pertanian yang berpotensi besar menembus pasar global.
Mengusung semangat “Dari Desa Kami Bermula, Dari Satu Kami Melaju”, APUDSI mendorong transformasi desa melalui penguatan komoditas unggulan, pemberdayaan UMKM, serta pembangunan sistem distribusi dan pembiayaan yang berkelanjutan.
“Desa tidak boleh lagi hanya menjadi pelengkap. Desa harus mampu memproduksi, mengolah, hingga mengekspor produknya sendiri. APUDSI akan menjadi jembatan antara potensi desa dan pasar dunia,” tegas Maulidan dalam arahannya.
APUDSI juga menetapkan konsep Desa Tangguh sebagai poros perjuangan organisasi. Fokusnya meliputi penguatan produksi pangan, pengembangan komoditas primer, serta implementasi sistem resi gudang untuk menjaga stabilitas harga dan memperluas akses pembiayaan bagi petani serta pelaku UMKM desa.
Sistem resi gudang dinilai menjadi solusi konkret agar pelaku usaha desa tidak lagi terjebak fluktuasi harga. Dengan ekosistem pembiayaan terintegrasi, desa diharapkan memiliki daya tawar lebih kuat dalam rantai distribusi nasional.
Sebagai Korwil Bali, Tanju menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat. Ia menargetkan pembentukan Majelis Kesejahteraan Daerah (MKD) di seluruh kabupaten/kota di Bali rampung dalam 30 hari kerja.
“Kita akan percepat pembentukan MKD di masing-masing kabupaten/kota. Target 30 hari kerja seluruh MKD tuntas terbentuk,” tegasnya.
Menurut Tanju, penguatan struktur organisasi di daerah menjadi fondasi agar program APUDSI benar-benar menyentuh pelaku usaha desa di tingkat akar rumput, bukan sekadar berhenti pada seremoni nasional.
Tak hanya itu, APUDSI juga mulai merintis jejaring internasional dengan membentuk perwakilan di luar negeri guna membuka akses ekspor bagi produk unggulan desa. Langkah ini dinilai selaras dengan visi nasional membangun Indonesia dari desa, menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Dengan kepengurusan Korwil yang telah terbentuk di seluruh Indonesia, APUDSI optimistis transformasi ekonomi desa dapat dipercepat. Bali, dengan kekuatan desa adat dan UMKM-nya, diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak utama dalam mendorong desa naik kelas menuju pasar nasional dan global. ama/ksm/kel
