Samsat Denpasar Gelar Forum Konsultasi Publik, Komit Perkuat Inovasi dan Layanan Prima untuk Wajib Pajak
Denpasar, PancarPOS | Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal dan transparan, UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kota Denpasar (Samsat Denpasar) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu (14/5/2025) di Aula Dinas Pendapatan Provinsi Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas layanan perpajakan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kinerja.
Forum ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, perwakilan Ombudsman, pengamat kebijakan publik, awak media, wajib pajak, hingga instansi terkait lainnya. Mereka diundang untuk memberikan masukan, saran, serta evaluasi terhadap pelayanan dan kinerja Samsat Denpasar selama ini.
Kepala UPTD PPRD Provinsi Bali Kota Denpasar, Anak Agung Rai Sugiartha, dalam pemaparannya menyampaikan sejumlah capaian positif yang berhasil diraih hingga tahun 2024. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 115,88 persen atau lebih dari Rp 692 miliar dari target Rp 575 miliar. Sementara itu, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melampaui target 139,39 persen atau sebesar Rp 557 miliar dari target Rp 399 miliar. Capaian lainnya adalah realisasi Pajak Air Permukaan yang mencapai 106,26 persen atau Rp 188 juta dari target Rp 177 juta.
Ia juga mengungkapkan sejumlah inovasi pelayanan yang telah dijalankan Samsat Denpasar untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Beberapa di antaranya yakni program Samsat Kerthi, kolaborasi dengan LPD dan BUMDes, serta layanan Drive Thru Gelis yang kini sedang dalam proses perluasan ke Terminal Ubung.
“Kami bekerja secara tim dalam merancang dan menerapkan inovasi layanan. Semua langkah kami fokuskan untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak,” ujarnya.
FKP ini disebut sebagai wadah diskusi terbuka dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan kemandirian fiskal. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan pajak dan retribusi secara berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan pelayanan publik kita makin berkualitas, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tandas Sugiartha. ama/ksm
