Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali, Wayan Koster kembali menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal. Selasa (10/3/2026), Gubernur Koster memimpin rapat penting di Jayasabha, rumah jabatan Gubernur Bali, untuk membahas pengembangan transportasi berbasis desa adat melalui konsep Trihita Trans.
Pertemuan strategis ini mempertemukan pemerintah provinsi, pengelola transportasi lokal, serta para pemimpin desa adat dari kawasan pariwisata utama Bali. Sebanyak 29 bendesa adat hadir langsung dalam pertemuan tersebut untuk menyampaikan pandangan serta dukungan terhadap penguatan sistem transportasi yang berbasis desa adat.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Turut hadir Founder PT Sentrik Persada Nusantara yang mengelola layanan transportasi Trihita Trans, I Made Sudiana, S.H., M.Si., yang memaparkan konsep pengembangan transportasi berbasis desa adat kepada para peserta rapat.
Dalam paparannya, I Made Sudiana menjelaskan bahwa Trihita Trans dirancang sebagai sistem transportasi yang tidak hanya melayani mobilitas masyarakat dan wisatawan, tetapi juga memberi ruang ekonomi bagi desa adat sebagai pemilik wilayah adat dan penjaga kawasan pariwisata.
Ia menegaskan bahwa konsep ini dibangun dengan filosofi Tri Hita Karana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan budaya. Melalui skema ini, desa adat tidak hanya menjadi penonton dalam industri pariwisata, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang mendapatkan manfaat langsung.
Para bendesa adat yang hadir berasal dari wilayah-wilayah strategis kawasan pariwisata Bali selatan, antara lain Desa Adat Beraban, Cemagi, Seseh, Pererenan, Canggu, Berawa, Tandeg, Padonan, Seminyak, Legian, Kuta, Tuban, Kelan, Bualu, Kampial, Kedonganan, Jimbaran, Kutuh, Pecatu, Ungasan, Tengkulung, Peminge, Tanjung Benoa, Serangan, Intaran, Sanur, hingga Kesiman.
Kehadiran para bendesa tersebut mencerminkan besarnya perhatian desa adat terhadap upaya penataan transportasi di kawasan pariwisata yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kemacetan hingga persoalan keberadaan transportasi daring yang kerap memicu konflik di lapangan.
Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar yang juga Bendesa Adat Kesiman, Jero Mangku Ketut Wisna (JMW), dalam kesempatan itu menyampaikan dukungan kuat terhadap pengembangan transportasi berbasis desa adat melalui Trihita Trans.
Menurut JMW, desa adat selama ini seringkali hanya menerima dampak dari perkembangan pariwisata tanpa mendapatkan manfaat ekonomi yang seimbang. Karena itu, inisiatif transportasi berbasis desa adat dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi desa adat dalam ekosistem pariwisata Bali.
“Saya mendukung penuh transportasi berbasis desa adat seperti Trihita Trans. Ini adalah konsep yang baik karena memberikan ruang bagi desa adat untuk terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi,” ujar Jero Mangku Ketut Wisna.
Ia menegaskan bahwa desa adat tidak seharusnya terus menerus menanggung beban dari dampak pariwisata tanpa memperoleh manfaat yang memadai. Desa adat selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian budaya Bali yang justru menjadi daya tarik utama sektor pariwisata.
“Jangan sampai desa adat hanya mendapat beban dari dampak pariwisata. Desa adat harus juga mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas yang berlangsung di wilayahnya,” tegasnya.
Lebih jauh JMW menilai, jika konsep transportasi berbasis desa adat ini berjalan dengan baik, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh desa adat di kawasan pariwisata, tetapi dapat diperluas ke seluruh desa adat di Kota Denpasar bahkan Bali secara keseluruhan.
Menurutnya, keterlibatan desa adat dalam pengelolaan transportasi akan memperkuat sistem pengamanan wilayah adat sekaligus menciptakan ketertiban yang lebih baik di sektor transportasi wisata.
Sebagai tokoh adat yang selama ini aktif memperkuat sistem pengamanan adat di Kota Denpasar, JMW juga menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah, desa adat, dan pelaku usaha transportasi sangat penting untuk menciptakan sistem transportasi yang adil dan berkelanjutan.
“Kalau desa adat dilibatkan secara nyata, maka pengaturan di lapangan akan jauh lebih mudah. Desa adat memiliki struktur sosial dan sistem pengamanan yang kuat. Ini bisa menjadi kekuatan dalam penataan transportasi,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah provinsi sangat terbuka terhadap konsep transportasi yang melibatkan desa adat sebagai bagian dari solusi penataan sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat.
Koster menilai desa adat memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan pembangunan Bali yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Menurutnya, model transportasi berbasis desa adat dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga harmoni sosial di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata.
Pertemuan di Jayasabha ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah, desa adat, dan pengelola transportasi untuk merumuskan pola kerja sama yang adil serta berkelanjutan bagi semua pihak.
Dengan melibatkan 29 bendesa adat dari berbagai wilayah strategis, pembahasan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem transportasi yang lebih tertata, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat lokal Bali.
Ke depan, konsep transportasi berbasis desa adat seperti Trihita Trans diharapkan tidak hanya menjadi solusi mobilitas, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan desa adat dalam menghadapi dinamika pariwisata global yang terus berkembang. ama/ksm
