Denpasar, PancarPOS | Pemerintah Kota Denpasar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar menggelar High Level Meeting (HLM) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Maret 2026. Pertemuan penting tersebut berlangsung di Ruang Rapat Praja Madya Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (10/3/2026) siang, dipimpin langsung Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya.
Rapat tingkat tinggi ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang dua momentum besar, yakni Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1948 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kedua perayaan tersebut secara tradisional memicu peningkatan permintaan bahan pokok yang berpotensi menekan stabilitas harga di pasar.
Turut hadir dalam forum tersebut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan, Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar Made Juli Ariana, Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Bali Eko Yudi Miranto, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Denpasar dan unsur terkait lainnya yang tergabung dalam TPID Kota Denpasar.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan bahwa pelaksanaan HLM TPID ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat tetap terjaga selama periode HBKN. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, lembaga statistik, hingga badan logistik.
“Kami menyambut baik arahan dari Bank Indonesia, BPS, dan Bulog sehingga dapat segera disinergikan dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi di Kota Denpasar,” ujar Jaya Negara. Ia menambahkan, stabilitas harga bukan sekadar soal ekonomi semata, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial masyarakat. Karena itu, koordinasi yang kuat menjadi kunci agar setiap kebijakan yang diambil mampu menjawab tantangan di lapangan secara cepat dan tepat.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menekankan pentingnya forum HLM ini sebagai ruang terbuka untuk mengurai berbagai hambatan yang selama ini dihadapi dalam pengendalian inflasi. Menurut Eddy Mulya, berbagai kendala yang muncul di lapangan harus disampaikan secara terbuka agar dapat dicarikan solusi bersama oleh seluruh mitra kerja Pemkot Denpasar.
“Terutama yang menjadi perhatian yakni jenis komoditas penyebab inflasi di Kota Denpasar serta kelancaran pasokan dan distribusi. Selain itu kita juga harus menyikapi tantangan dari pergerakan ekonomi global yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi rantai distribusi,” ujarnya. Di sisi lain, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemkot Denpasar dalam menggelar HLM TPID menjelang HBKN.
Ia menilai, langkah tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah kota dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurut Ronald, Kota Denpasar memiliki posisi strategis dalam pengendalian inflasi di Bali, mengingat perannya sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan distribusi barang. “Kami melihat Kota Denpasar memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Pengendalian inflasi juga berkaitan langsung dengan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Ia berharap HLM TPID ini dapat memperkuat koordinasi lintas instansi, mulai dari OPD, Perumda hingga pelaku usaha, sehingga stabilitas harga kebutuhan masyarakat dapat terus terjaga. Dalam pemaparannya, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar I Putu Agus Jayadi menjelaskan berbagai langkah konkret yang telah dan akan dilakukan oleh Pemkot Denpasar bersama TPID dalam menjaga stabilitas harga menjelang HBKN 2026.
Beberapa langkah strategis tersebut antara lain pemantauan harga dan stok bahan pokok untuk memastikan ketersediaan barang di pasar, pelaksanaan rapat teknis TPID, menjaga kelancaran pasokan bahan pokok dan barang penting, serta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor guna mencegah praktik penimbunan barang. Selain itu, Pemkot Denpasar juga melakukan koordinasi dengan daerah penghasil komoditas guna menjamin kelancaran pasokan bahan pangan ke Kota Denpasar.
Agus Jayadi juga memaparkan sejumlah program yang akan digelar dalam waktu dekat sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi menjelang HBKN. Program tersebut antara lain operasi pasar oleh Perumda Pasar di Pasar Badung dan Pasar Kereneng sebanyak 10 kali selama bulan Maret serta dua kali di Plaza Pasar Badung. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga akan menggelar pasar murah sebanyak empat kali.
Pemantauan harga melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) juga akan dilakukan setiap hari di Pasar Badung, Pasar Nyanggelan, dan Pasar Kereneng oleh Disperindag Kota Denpasar. Tak hanya itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar juga akan menggelar Bazar Pangan sebanyak satu kali serta melakukan pemantauan langsung ke pasar tradisional menjelang HBKN. “Untuk menjaga kelancaran distribusi juga dilakukan kerja sama antara Perumda Pasar Sewakadarma dengan Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan, serta gerakan menanam oleh Dinas Pertanian,” jelasnya. Selain itu, koordinasi intensif dengan pemerintah pusat juga terus dilakukan melalui Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri serta melalui forum HLM TPID. mas/ama/*
