Nasional

Perhitungan PPh 21 Lebih Mudah, Berikut Ketentuannya


Jakarta, PancarPOS | Pemberi kerja kini dapat menghitung pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lebih mudah. Hal ini diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. PMK.ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2023.

1th#ik-001.5/1/2024

“Untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja. PMK ini diterbitkan agar bisa mengakomodir penyesuaian tarif pemotongan menggunakan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh” ujar Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 13 PMK-168 tahun 2023 secara khusus mengatur ketentuan mengenai penggunaan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) untuk memudahkan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21. Lebih lanjut tarif efektif yang dimaksud terdiri atas tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian.

Siapa Pasangan Pilihan Anda Pada Pilpres Tahun 2024
  • GANJAR-MAHFUD
    52949 votes - 78.93%
  • PRABOWO-GIBRAN
    9138 votes - 13.62%
  • ANIS-MUHAIMIN
    4994 votes - 7.44%
Total Votes: 67081
25 Oktober 2023 9:53 pm - 10 Februari 2024 12:00 am
Voting sudah ditutup

Guna semakin memudahkan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21, DJP juga menyiapkan dua instrumen untuk mengasistensi pemberi kerja. Dua instrumen tersebut adalah alat bantu hitung PPh Pasal 21 (kalkulator pajak) yang dapat diakses melalui situs pajak.go.id mulai pertengahan Januari 2024 dan penerbitan buku pedoman penghitungan pemotongan PPh 21 yang dapat diakses melalui tautan berikut: pajak.go.id/id/sinopsis-ringkas-dan-unduh-buku-cermat-pemotongan-pph-pasal-2126.

1th#ik-072.21/8/2023
Partai Manakah Pilihan Anda Pada Pemilu Tahun 2024?
  • 3. PDI Perjuangan
    26908 votes - 62.32%
  • 4. Partai Golkar
    5398 votes - 12.5%
  • 2. Gerindra
    3162 votes - 7.32%
  • 14. Partai Demokrat
    2242 votes - 5.19%
  • 5. Partai NasDem
    1656 votes - 3.84%
  • 15. PSI
    1227 votes - 2.84%
  • 16. Perindo
    841 votes - 1.95%
  • 11. Partai Garuda
    603 votes - 1.4%
  • 8. PKS
    374 votes - 0.87%
  • 1. PKB
    252 votes - 0.58%
  • 9. PKN
    131 votes - 0.3%
  • 17. PPP
    112 votes - 0.26%
  • 24. Partai Ummat
    86 votes - 0.2%
  • 12. PAN
    67 votes - 0.16%
  • 10. Hanura
    65 votes - 0.15%
  • 6. Partai Buruh
    33 votes - 0.08%
  • 7. Partai Gelora
    14 votes - 0.03%
  • 13. PBB
    7 votes - 0.02%
Total Votes: 43178
18 November 2023 11:15 pm - 10 Februari 2024 12:00 am
Voting sudah ditutup

Ketentuan lebih lengkap dapat dilihat pada Salinan PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan
Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Salinan tersebut dapat diakses dan diunduh dari laman landas pajak.go.id. tim/ama

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan


Back to top button