Badung, PancarPOS | Pemerintah Kabupaten Badung tancap gas dalam perang melawan sampah. Melalui pencanangan Aksi Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (ASPER PSBS), seluruh desa, kelurahan, hingga kecamatan di Badung digerakkan secara serentak dalam sebuah gerakan masif yang tidak lagi bersifat seremonial, melainkan sistematis, terukur, dan berkelanjutan, Minggu (8/3/2026).
Gerakan ini menandai babak baru tata kelola sampah di Badung yang berbasis dari hulu, yakni langsung dari sumbernya. Tidak hanya pemerintah, seluruh elemen masyarakat dilibatkan, mulai dari perangkat desa dan kelurahan, tokoh masyarakat, pelaku usaha, PKK, pelajar, hingga organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi ini dirancang sebagai kekuatan utama untuk memutus mata rantai persoalan sampah yang selama ini membebani lingkungan dan citra pariwisata Bali.
Perangkat daerah, camat, hingga perbekel dan lurah ditunjuk sebagai koordinator lapangan di masing-masing wilayah. Mereka bertugas memastikan gerakan ini berjalan efektif melalui pendataan, sosialisasi, pengawasan, hingga pelaporan yang terstruktur.
Keseriusan gerakan ini terlihat jelas saat Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa turun langsung meninjau pelaksanaan aksi di Lingkungan Tegal Permai, Perumahan Dalung Permai, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara. Kehadiran Bupati di tengah masyarakat bukan sekadar simbol, melainkan bentuk pengawasan langsung sekaligus motivasi agar gerakan ini benar-benar berjalan di lapangan.
Dalam keterangannya, Adi Arnawa menegaskan bahwa ASPER PSBS merupakan tonggak awal perubahan sistem pengelolaan sampah di Badung menuju pola yang terpadu dan berkelanjutan. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada warga Tegal Permai yang dinilai berhasil menerapkan sistem pengelolaan sampah secara disiplin dan terorganisir.
“Ini contoh nyata bahwa masalah sampah tidak bisa hanya diselesaikan pemerintah. Harus ada keterlibatan masyarakat. Saya melihat di Dalung Permai ini, walaupun masyarakatnya heterogen, tapi dengan semangat gotong royong, persoalan sampah bisa diatasi. Ini yang harus ditiru oleh wilayah lain,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran penting kelompok PKK dan perangkat lingkungan seperti kepala lingkungan serta kelian tempekan yang menjadi motor penggerak di tingkat akar rumput. Sinergi ini dinilai sebagai fondasi utama keberhasilan pengelolaan sampah berbasis sumber.
Namun di balik apresiasi tersebut, Bupati juga menyampaikan peringatan keras. Ia mengungkapkan bahwa status pengelolaan sampah di Kabupaten Badung kini telah masuk dalam pengawasan serius, bahkan berpotensi masuk ranah hukum jika ditemukan pelanggaran.
“Dengan status ini, siapapun yang tidak mengelola sampah dengan benar, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, bisa berpotensi dikenakan sanksi pidana. Jadi ini bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban,” tegasnya.
Sebagai bentuk pendekatan yang berimbang, Pemkab Badung tidak hanya mengedepankan sanksi, tetapi juga memberikan insentif berupa reward berbasis prestasi bagi masyarakat yang mampu mengelola sampah dengan baik.
Adi Arnawa menegaskan bahwa reward tersebut bukan diberikan secara cuma-cuma, melainkan berdasarkan capaian nyata di lapangan.
“Saya membuka ruang untuk memberikan reward kepada masyarakat yang berhasil. Tapi ini berbasis prestasi, bukan sekadar pemberian biasa. Tujuannya untuk memotivasi masyarakat agar lebih serius dalam mengelola sampah,” ujarnya.
Kebijakan ini menjadi strategi baru dalam membangun kesadaran kolektif, di mana masyarakat tidak hanya didorong oleh kewajiban, tetapi juga oleh motivasi untuk berprestasi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Badung, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Badung I Made Agus Aryawan, Kepala BKPSDM Badung I Wayan Putra Yadnya, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung Made Rai Warastuthi, Camat Kuta Utara I Putu Eka Parmana, Lurah Kerobokan Kaja I Gst. Agung Ngurah Marhaena Yasana Putra, serta Bendesa Desa Adat Kerobokan Anak Agung Ngurah Putra Suryaningrat.
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Badung tidak lagi dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai gerakan sosial yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Dengan pencanangan ASPER PSBS ini, Badung mengirim pesan tegas bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari sumber, dilakukan secara disiplin, dan diawasi secara kolektif. Jika gerakan ini konsisten dijalankan, maka bukan hanya persoalan sampah yang dapat diatasi, tetapi juga terbentuk budaya baru masyarakat Bali yang lebih sadar lingkungan. mas/ama/*
