Gubernur Koster Tegas! Warga Asing Nakal Bakal Ditertibkan, Bali Siap Terapkan Sistem Kuota Wisatawan

Jakarta, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster kembali melakukan audiensi dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun penuh ketegasan itu, Gubernur Koster memaparkan berbagai langkah strategis untuk menjaga marwah dan kualitas pariwisata Pulau Dewata agar tidak kehilangan jati diri di tengah derasnya arus wisatawan asing yang datang setiap tahun.

Di hadapan Menteri Pariwisata, Gubernur Koster menegaskan bahwa arah pembangunan pariwisata Bali kini difokuskan pada konsep berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020. Ia menilai, hanya dengan berpijak pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, pariwisata Bali bisa bertahan menghadapi kompetisi global yang semakin keras, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Bali.

“Bali tidak boleh menjadi tempat yang hanya menjual pemandangan. Kita harus menjual nilai, budaya, dan karakter yang membuat Bali istimewa,” ujar Gubernur Koster dalam pertemuan tersebut.

Lebih lanjut, ia meminta agar promosi pariwisata Bali dilakukan secara sinergis dan kolaboratif antara Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, promosi yang tumpang tindih justru membuang anggaran tanpa hasil optimal. “Kalau kita bersatu dalam promosi, Bali akan lebih kuat di mata dunia,” tegasnya.

Namun, yang paling menarik perhatian publik adalah langkah berani Koster untuk menerapkan sistem kuota wisatawan asing. Kebijakan ini dirancang agar hanya wisatawan asing berkualitas yang datang ke Bali — yaitu mereka yang menghormati budaya lokal, menaati peraturan, memiliki cukup uang, tinggal lebih lama, berbelanja lebih banyak, dan tidak menimbulkan masalah sosial. “Kami ingin wisatawan yang datang benar-benar menikmati Bali, bukan memanfaatkan Bali,” tegasnya.

Gubernur Koster juga menyoroti maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing dan pelaku usaha ilegal di sektor pariwisata. Banyak vila yang disalahgunakan sebagai tempat usaha tanpa izin dan tidak membayar pajak, yang pada akhirnya merugikan pendapatan daerah. Ia meminta dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata untuk menertibkan wisatawan asing nakal dan vila tanpa izin usaha.

“Bali bukan tempat bebas aturan. Siapa pun yang tinggal dan berusaha di sini harus patuh pada hukum dan menghormati budaya kami. Kalau melanggar, akan kami tindak tegas,” ujarnya dengan nada tegas yang mendapat sambutan positif dari pihak kementerian.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyambut positif gagasan tersebut. Ia bahkan memuji langkah Gubernur Koster sebagai kebijakan brilian yang akan membawa pariwisata Bali menuju era baru yang lebih tertata dan berkelanjutan. “Kebijakan ini bukan hanya melindungi Bali, tapi juga menjaga citra pariwisata Indonesia di mata dunia,” ucapnya.

Pertemuan antara Gubernur Bali dan Menteri Pariwisata ini pun menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai tonggak penting bagi masa depan pariwisata Bali. Dengan arah kebijakan yang lebih tegas dan terukur, Bali diyakini akan kembali memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata kelas dunia yang tidak hanya indah, tetapi juga berbudaya, tertib, dan bermartabat. ama/mas/*