Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan utama dalam perumusan dan pelaksanaan program pembangunan agar tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (6/2/2026). Pertemuan ini membahas capaian indikator sosial ekonomi Bali tahun 2025 serta sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi perencanaan pembangunan Bali ke depan.
Gubernur Koster menegaskan bahwa data statistik yang kredibel merupakan kompas utama dalam mengakselerasi visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
“Data dari BPS ini sangat penting. Ini menjadi rujukan utama kita dalam merancang program pembangunan Bali agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan krama Bali,” tegas Gubernur Koster.
Dalam audiensi tersebut, Kepala BPS Bali memaparkan bahwa perekonomian Bali tahun 2025 tumbuh sebesar 5,82 persen secara tahunan (c-to-c), tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Struktur ekonomi Bali masih ditopang sektor pariwisata, perdagangan, transportasi, konstruksi, serta industri pengolahan.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,94 juta kunjungan pada 2025, melampaui capaian sebelum pandemi, sementara perjalanan wisatawan nusantara meningkat hingga lebih dari 26,6 juta perjalanan.
Dari sisi sosial, tingkat kemiskinan Bali pada September 2025 tercatat 3,42 persen, terendah sejak penghitungan kemiskinan tahun 1996 sekaligus terendah secara nasional. Jumlah penduduk miskin tercatat 160,09 ribu orang dengan garis kemiskinan rumah tangga Rp2,65 juta per bulan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali pada November 2025 tercatat 1,45 persen, juga terendah di Indonesia. Struktur ketenagakerjaan menunjukkan pekerja formal telah melampaui pekerja informal, dengan proporsi pekerja penuh terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali mencapai 80,53 dan menempatkan Bali pada peringkat kelima nasional, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
BPS Bali juga memaparkan proyeksi penduduk periode 2020–2050 yang menunjukkan jumlah penduduk Bali diperkirakan mencapai puncak sekitar tahun 2046 dengan 4,75 juta jiwa, sebelum melandai dan berpotensi menurun setelah 2047 seiring perlambatan laju pertumbuhan penduduk.
Menanggapi data tersebut, Gubernur Koster menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bekerja berbasis data. Ia menekankan pentingnya pemetaan detail rumah tangga miskin dan pengangguran agar intervensi program lebih presisi.
“Cari rumah tangga miskin yang masih tersisa ini, petakan secara detail. Kepala dinas sosial, PMD, dan perangkat daerah lain harus keroyokan. Target kita jelas, kemiskinan harus terus turun dan menuju nol di Bali,” ujarnya.
Gubernur juga menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja untuk memetakan pengangguran dan menggelar bursa kerja berskala besar guna mempertemukan lulusan SMK dan perguruan tinggi dengan dunia usaha.
“Pengangguran ini harus kita nolkan. Kita harus serius bikin job fair besar, datangkan perusahaan sebanyak-banyaknya, supaya anak-anak Bali terserap kerja,” tegasnya.
Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Gubernur Koster menegaskan implementasi program strategis “Satu Keluarga Satu Sarjana” sebagai investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program yang mulai berjalan Agustus 2025 ini menargetkan 1.450 mahasiswa dari keluarga kurang mampu dengan pembiayaan penuh biaya pendidikan serta bantuan biaya hidup Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per bulan, bekerja sama dengan 26 hingga 28 perguruan tinggi di Bali.
“Program Satu Keluarga Satu Sarjana ini adalah investasi jangka panjang Bali. Kita ingin setiap keluarga punya sarjana, sehingga kemiskinan bisa diputus dari akarnya,” ujar Gubernur Koster.
Merespons proyeksi perlambatan pertumbuhan penduduk, Gubernur Koster juga memaparkan Program Insentif Nyoman dan Ketut yang akan berlaku mulai 2026 sebagai strategi demografi sekaligus pelestarian identitas budaya Bali. Program ini menyasar anak ketiga dan keempat dengan insentif berupa perawatan ibu hamil, bantuan pangan, pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA, serta jaminan kuliah bagi keluarga kurang mampu.
“Program Nyoman dan Ketut ini bukan hanya soal demografi, tetapi juga pelestarian identitas budaya Bali. Nama Nyoman dan Ketut tidak boleh punah. Ini juga bagian dari strategi pembangunan manusia Bali ke depan,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, Kepala BPS Bali juga meminta dukungan Pemprov Bali untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan setiap satu dekade sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dukungan yang diharapkan meliputi surat dukungan gubernur, sosialisasi lintas perangkat daerah dan pelaku usaha, pencanangan sensus ekonomi tingkat provinsi, serta pendataan perdana oleh Gubernur sebagai simbol dimulainya Sensus Ekonomi 2026 di Bali.
Gubernur Koster menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan menegaskan sensus tersebut akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat basis data transformasi ekonomi Bali, termasuk ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dalam kerangka Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Audiensi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan BPS dalam menyediakan data pembangunan yang kredibel, mutakhir, dan terukur sebagai fondasi kebijakan pembangunan Bali yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. mas/ama/*
