Selasa, April 28, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
BerandaDaerahLantik Enam Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Bali, Gubernur Koster Tancap Gas Periode...

Lantik Enam Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Bali, Gubernur Koster Tancap Gas Periode Kedua

Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (3/2/2025). Pelantikan ini menandai langkah awal percepatan kerja birokrasi di periode kedua kepemimpinan Koster.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Bali Nomor 175/04-C/HK/2026. Sejumlah pejabat strategis mengalami rotasi dan promosi untuk mengisi posisi kunci pemerintahan provinsi.

Enam pejabat yang dilantik yakni Dr. Drs. I Made Rentin, AP., M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Masyarakat, dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H. dilantik sebagai Inspektur Daerah Provinsi Bali, sebelumnya menjabat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Posisi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali kini dijabat oleh I Made Dwi Arbani, S.TP., M.Si yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.

Sementara itu, tiga jabatan lainnya diisi melalui promosi pejabat administrator. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dijabat Ida Bagus Alit Suryana, S.Ag., M.Si, promosi dari Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali dijabat Ngurah Satria Wardana, S.H., M.H., promosi dari Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM. Sedangkan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dijabat I Made Suparta, AP., MT, promosi dari Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Gubernur Koster menegaskan pelantikan ini dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas birokrasi sebagai tulang punggung pemerintahan daerah. Ia menyatakan tidak ingin terlalu banyak perubahan struktural di periode kedua kecuali karena pensiun atau kebutuhan khusus.

“Di periode kedua ini saya ingin tancap gas. Karena itu sebisa mungkin tidak ada perubahan lagi agar kerja birokrasi lebih fokus dan konsisten,” tegasnya. mas/ama/*

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

spot_img
spot_img
spot_img