Dewan Sentil Pungutan di Kintamani, Jangan Sampai Citra Pariwisata Bali Jadi Rusak!
Denpasar, PancarPOS | Sorotan terhadap praktik pungutan di kawasan wisata Kintamani, Bangli, terus bergulir. Setelah berbagai keluhan muncul dari wisatawan dan pelaku pariwisata, kini giliran kalangan legislatif angkat suara. Anggota DPRD Bangli dari Partai Golkar, Ida Bagus Santosa, mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan pembenahan total terkait sistem dan metode pungutan di kawasan tersebut.
“Ya, perlu pembenahan yang segera, menyangkut metode pemungutan retribusi dan lokasi pemungutan retribusi, sehingga tidak merusak citra Kintamani sebagai objek pariwisata dan citra pemerintah daerah sebagai pemungut sekaligus pemilik objek rekreasi,” ujar Santosa kepada PancarPOS, pada.Sabtu (2/11/2025).
Menurutnya, pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga harus memiliki dasar yang jelas, baik dari sisi objek, subjek, maupun fasilitas pendukung yang disediakan pemerintah daerah. “Pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga ini harus jelas objek dan retribusinya, serta fasilitas khusus yang disiapkan oleh pemerintah daerah sebagai syarat untuk memungut retribusi. Dengan begitu, pungutan ini akan memenuhi ketentuan perundang-undangan, transparan, berkeadilan, dan tidak diskriminatif,” tegasnya.
Santosa menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata cara dan lokasi pungutan yang selama ini dikeluhkan wisatawan. “Perlu kejelasan dan ketegasan siapa yang masuk kategori wajib retribusi serta subjek retribusi, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan, kurang profesionalisme, atau praktik yang tidak transparan. Jangan sampai warga atau wisatawan yang hanya melintas di jalan umum juga ikut dipungut,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas khusus sebagai prasyarat pemungutan retribusi tempat rekreasi. Tanpa hal itu, kata dia, pungutan menjadi tidak memiliki legitimasi dan justru mencoreng kepercayaan publik. “Pemerintah jangan hanya berpikir memungut, tapi juga harus memenuhi hak publik atas kenyamanan dan kejelasan fasilitas yang disediakan,” pungkasnya.
Desakan ini muncul setelah sebelumnya seorang pengamat dan pelaku pariwisata Kintamani menyoroti banyaknya pungutan liar di lapangan, bahkan dengan cara menghadang kendaraan wisatawan di tengah jalan tanpa seragam resmi. Unggahan keluhan juga ramai di media sosial, salah satunya di akun @wartadewata yang memperlihatkan wisatawan mengeluh karena diminta tiket di beberapa titik berbeda.
Sementara itu, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik ini. Sayangnya upaya konfirmasi yang dilakukan PancarPOS melalui pesan singkat hingga berita ini diterbitkan, belum direspons. ama/ksm
