Denpasar, PancarPOS | Potret buram infrastruktur kembali mencuat di Kota Denpasar. Kali ini, ruas jalan di kawasan Keboiwa Utara menjadi sorotan tajam setelah kondisinya yang berlubang-lubang dan tergenang air dinilai membahayakan pengguna jalan. Di tengah keluhan yang terus membesar, publik justru mempertanyakan sensitivitas anggota DPRD Kota Denpasar yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret, bahkan disorot karena malah sering masih melakukan kegiatan perjalanan dinas ke luar kota.
Pantauan di lokasi pada Senin 6 April 2026 memperlihatkan sejumlah lubang besar menganga di badan jalan, tepat di titik strategis persimpangan yang padat kendaraan menuju perbatasan Kwanji Badung. Genangan air menutupi lubang, menciptakan jebakan berbahaya bagi pengendara, khususnya sepeda motor. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga mengancam keselamatan.
Kerusakan jalan di Keboiwa Utara bukan persoalan baru. Seperti kondisi jalan di Kabupaten Gianyar yang belum lama ini viral di media sosial, warga Denpasar juga menyebut kondisi ini serupa telah berlangsung cukup lama, dengan perbaikan yang dilakukan hanya bersifat sementara. Tambal sulam dinilai tidak efektif, karena lubang kembali muncul setiap kali hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
Sorotan tajam dari Sekretaris Ormas Arun Bali, A A Gede Agung Aryawan ST, mengaku miris melihat kondisi ini. Ia menilai ada ketimpangan antara keluhan masyarakat dengan respons para pemangku kebijakan. “Ini sangat memprihatinkan. Jalan rusak seperti ini terjadi di jantung kota, tapi penanganannya lambat. Sementara di sisi lain, kita lihat aktivitas dewan masih sibuk jalan-jalan. Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya,” ujarnya di Denpasar, Senin 6 April 2026.
Menurutnya, persoalan jalan rusak bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola dan prioritas kebijakan. Ia menekankan bahwa keselamatan masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama. “Kalau jalan berlubang dibiarkan, itu artinya ada potensi korban. Jangan sampai ada yang jatuh dulu baru diperbaiki. Ini soal nyawa,” tegasnya.
Keluhan warga pun semakin menguat. Made Sutama, seorang pengendara ojek online, mengaku sering hampir terjatuh saat melintasi jalan tersebut, terutama saat malam hari atau setelah hujan. “Kalau siang mungkin masih bisa dihindari, tapi kalau malam bahaya sekali. Lubangnya tidak kelihatan karena tertutup air. Banyak teman-teman ojol juga mengeluh,” katanya. Hal serupa disampaikan Ni Luh Komang Sri, pedagang di sekitar lokasi. Ia menyebut kondisi jalan rusak berdampak langsung pada usahanya. “Jalan rusak, becek, takut jatuh. Kami yang kecil-kecil ini yang kena dampaknya,” ujarnya.
Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar menunjukkan bahwa kerusakan jalan di wilayah perkotaan umumnya dipicu oleh kombinasi faktor, seperti tingginya volume kendaraan, beban berlebih, serta sistem drainase yang belum optimal. Curah hujan tinggi juga mempercepat kerusakan struktur jalan.
Pengamat infrastruktur, Ketut Jana menilai bahwa pendekatan tambal sulam yang selama ini dilakukan tidak akan menyelesaikan masalah secara permanen. Diperlukan perbaikan menyeluruh, termasuk peningkatan kualitas material dan sistem drainase. “Kalau hanya tambal sulam, itu hanya memperpanjang masalah. Harus ada perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang ketat,” ujarnya.
Sorotan terhadap anggota DPRD Kota Denpasar pun mengemuka di media sosial. Sejumlah netizen mempertanyakan komitmen wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama terkait infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Kritik yang muncul bukan tanpa alasan. Warga menilai bahwa persoalan jalan rusak adalah masalah klasik yang seharusnya bisa diantisipasi dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat.
Gung De sapaan akrab A.A. Gede Agung Aryawan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan nyata. “Kami akan dorong ini sampai ada perbaikan permanen. Masyarakat sudah terlalu lama bersabar,” tegasnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak diam dan terus menyuarakan keluhan agar mendapat perhatian serius dari pemerintah. “Kita harus kritis. Ini uang rakyat, harus kembali untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. ama/ksm
