Gubernur Koster Kebut PLTS 1.000 MWp, Bisa Tambah Jadi 1.500 MWp

Jembrana, PancarPOS | Bali mencatat tonggak baru dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) atau 100.000 megawatt peak (MWp) di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Peluncuran tersebut menjadi bagian dari program nasional untuk membangun PLTS berkapasitas 100 GWp. Tahap awal program mencakup 14 PLTS di enam provinsi dengan total kapasitas 5,3 GWp.

Bagi Bali, momentum tersebut menjadi sangat strategis karena Pulau Dewata memperoleh kuota pengembangan PLTS hingga 1.000 MWp. Bahkan, peluang penambahan kapasitas hingga 1.500 MWp terbuka seiring kuatnya komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menyiapkan lahan untuk proyek energi bersih tersebut.

Presiden Prabowo hadir langsung di Site PLTS Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sekaligus melakukan peluncuran dan peletakan batu pertama. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan target pembangunan PLTS 100 GWp secara nasional harus dapat diwujudkan dalam waktu tiga tahun, bahkan ia optimistis target tersebut dapat dicapai lebih cepat.

Kehadiran Presiden didampingi sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri, Wakil Panglima TNI, jajaran Kementerian ESDM, jajaran PT PLN, serta Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.

Di lokasi yang sama, Presiden juga meninjau pembangunan PLTS Gilimanuk. Proyek ini berada di atas lahan sekitar 321 hektare dengan kapasitas PLTS 300 MWp dan dukungan Battery Energy Storage System (BESS) 1.000 MWh. Proyek tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 470 GWh energi listrik dan menjadi bagian penting dari upaya menggantikan pembangkit berbahan bakar BBM di sistem kelistrikan Bali.

Bagi Gubernur Bali Wayan Koster, pembangunan PLTS tersebut bukan sekadar proyek pembangkit listrik. Program ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.

Koster menegaskan Pemprov Bali berkomitmen menyiapkan lahan negara yang kering dan tidak produktif untuk mendukung pembangunan PLTS. Untuk mengejar kuota 1.000 MWp, kebutuhan lahan diperkirakan mencapai sedikitnya 1.000 hektare yang tersebar di Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem.

Saat ini, lahan sekitar 321 hektare di kawasan Gilimanuk telah disiapkan. Sementara lahan di Buleleng dan Karangasem masih terus disurvei dan dioptimalkan. Pemprov Bali menyatakan lahan negara yang tidak produktif akan diarahkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan energi.

Komitmen tersebut bahkan membuka peluang bagi Bali memperoleh tambahan kuota hingga 1.500 MWp. Dengan dukungan pemerintah pusat dan PLN, percepatan penyediaan lahan menjadi kunci agar kapasitas PLTS Bali dapat terus ditingkatkan.

Koster memandang program PLTS 1.000 MWp sangat sejalan dengan arah pembangunan Bali yang telah ditetapkan sejak lama. Kebijakan tersebut antara lain berlandaskan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih serta Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang menjadi bagian dari arah pembangunan Bali Era Baru.

Menurut Koster, pembangunan energi bersih juga merupakan bagian dari implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.

Bali tidak ingin selamanya bergantung pada pasokan energi dari luar daerah. Karena itu, pembangunan PLTS 1.000 MWp akan dipadukan dengan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas dengan kapasitas sekitar 1.550 MW.

Kombinasi tersebut ditargetkan memperkuat ketahanan pasokan listrik Bali sekaligus menjadi jembatan menuju sistem energi yang semakin bersih. Rencana tambahan pembangkit berbasis gas sebesar 1.550 MW sebelumnya juga telah disiapkan Pemprov Bali sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bali mandiri energi.

Dengan percepatan pembangunan PLTS 1.000 MWp dan tambahan pembangkit 1.550 MW, Koster optimistis Bali paling lambat pada 2030 sudah mampu mewujudkan kemandirian energi dengan energi yang lebih bersih.

Bagi Bali, target tersebut bukan sekadar persoalan listrik. Koster melihat energi bersih sebagai fondasi masa depan Pulau Dewata.

Dengan dimulainya program PLTS 1.000 MWp, Bali diproyeksikan menjadi salah satu daerah dengan pengembangan energi baru terbarukan terbesar di Indonesia. Penggunaan energi surya diharapkan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil dan BBM impor.

Dampaknya pun tidak berhenti pada sektor energi. Penggunaan sumber energi matahari dari dalam negeri akan memperkuat ketahanan energi, menekan ketergantungan terhadap bahan bakar impor, sekaligus mendorong biaya energi yang lebih efisien dalam jangka panjang.

Koster juga menilai transisi energi bersih akan memberikan manfaat langsung terhadap kualitas lingkungan. Semakin kecil ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, semakin besar peluang Bali menjaga udara dan alam tetap bersih sehingga kualitas kesehatan masyarakat ikut meningkat.

Lebih jauh, energi bersih juga menjadi bagian penting dari masa depan pariwisata Bali.

Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali membutuhkan lingkungan yang sehat, bersih dan berkelanjutan. Karena itu, pembangunan PLTS bukan hanya memperkuat sistem kelistrikan, tetapi juga memperkuat daya saing dan ketangguhan pariwisata Bali dalam menghadapi perubahan dan dinamika global.

Koster menyebut keputusan Bali mendapatkan kuota PLTS 1.000 MWp lahir dari proses koordinasi yang berlangsung sangat cepat.

Pembahasan intensif dilakukan Koster bersama Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beserta jajaran pejabat tinggi Kementerian ESDM pada Sabtu, 22 Agustus 2026 sekitar pukul 23.00 WITA.

Pembahasan tersebut kemudian mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Koster menyebut proses cepat tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam menyiapkan lahan sekaligus memastikan program energi bersih dapat segera direalisasikan.

Ia juga menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses tersebut, seraya mengaitkannya dengan restu Ida Bhatara Sasuhunan, Ida Dalem Raja-raja Bali, para Guru Suci dan leluhur Bali.

“Karena niat baik, tulus dan lurus, proses pembahasan berjalan sangat cepat, lancar dan sukses dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih,” demikian inti pernyataan Koster.

Gubernur Bali pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo atas kebijakan memberikan kuota Program PLTS 1.000 MWp untuk Bali. “Program ini didedikasikan untuk rakyat Bali,” tegas Gubernur Koster. ama/ksm/*