Denpasar, PancarPOS | Perjuangan menyetarakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali dengan UMP DKI Jakarta dinilai bukan sekadar persoalan kenaikan gaji bulanan, melainkan menyangkut masa depan kesejahteraan masyarakat Bali hingga generasi mendatang.
Sekretaris ARUN Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST, yang akrab disapa Gung De, menegaskan perjuangan meningkatkan UMP dan UMK harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan kualitas hidup pekerja, sekaligus mewariskan fondasi ekonomi yang lebih baik bagi anak cucu Bali.
“Perjuangan UMP/UMK itu bukan cuma soal slip gaji bulan ini. Ini soal daya beli, biaya hidup, dan warisan ekonomi buat anak cucu kita nanti,” tegas Gung De di Denpasar, pada Minggu (5/7/2026).
Ia memaparkan, berdasarkan data tahun 2026, UMP Bali ditetapkan sebesar Rp3.207.459 atau naik 7,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara UMP DKI Jakarta mencapai Rp5.729.876 dengan kenaikan 6,17 persen. Selisih keduanya kini telah melampaui Rp2,5 juta.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat kontras jika dibandingkan sekitar 15 tahun lalu. Pada 2010, UMK di Bali masih berada di kisaran Rp1,11 juta, sedangkan UMP Jakarta sebesar Rp1,18 juta. Saat itu perbedaannya relatif kecil, namun kini kesenjangannya semakin melebar.
“Ironisnya, dulu hampir setara. Sekarang jurangnya sangat jauh, padahal Bali dikenal sebagai surga pariwisata dunia dengan hotel-hotel berkelas internasional, tingkat okupansi tinggi, harga properti terus naik, dan biaya hidup yang semakin mahal,” ujarnya.
Gung De menilai biaya kebutuhan hidup layak (KHL) di Bali, terutama bagi pekerja sektor pariwisata, justru semakin tinggi. Pengeluaran untuk sewa rumah, kebutuhan pangan, transportasi hingga biaya hidup lainnya terus meningkat, namun belum diimbangi dengan kenaikan upah yang memadai.
Ia juga menyoroti masih terjadinya kesenjangan struktural akibat dominasi investasi berskala besar yang dinilai belum sepenuhnya memberikan keberpihakan kepada pekerja lokal Bali.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, generasi berikutnya akan memulai kehidupan ekonominya dari titik yang lebih rendah. Padahal UMP dan UMK menjadi dasar perhitungan gaji, pesangon hingga jaminan sosial. Kalau fondasinya rendah sejak awal, butuh waktu puluhan tahun untuk mengejarnya,” katanya.
Karena itu, Gung De mengajak seluruh elemen masyarakat memandang perjuangan meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai perjuangan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, sebagaimana perjuangan para pendahulu merebut kemerdekaan.
“Melawan upah murah harus dipandang seperti perjuangan kemerdekaan sampai puputan. Tidak selesai dalam sekali perjuangan. Dulu butuh ratusan tahun karena setiap generasi menambah perjuangan dan pengorbanannya. Begitu juga perjuangan UMP, harus diperjuangkan terus setiap tahun melalui Dewan Pengupahan bersama pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi kenaikan UMP Bali tahun 2026 yang mencapai 7,04 persen, tertinggi dibandingkan sejumlah daerah di sekitarnya. Nilai tersebut juga telah melampaui UMP di NTB, NTT, bahkan rata-rata provinsi di Pulau Jawa, kecuali DKI Jakarta.
Namun, menurutnya, untuk mengejar UMP Jakarta diperlukan kebijakan yang lebih progresif karena struktur ekonomi Bali berbeda. Bali merupakan daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata dengan jumlah pekerja informal dan musiman yang masih sangat besar.
Gung De menawarkan sejumlah langkah strategis agar UMP Bali dapat terus meningkat. Salah satunya melalui kebijakan diskresi dari Gubernur maupun Bupati/Wali Kota dengan memasukkan komponen biaya pelestarian adat, budaya, dan upacara keagamaan sebagai faktor perhitungan upah minimum.
“Bali adalah destinasi pariwisata budaya internasional. Karena itu biaya pelestarian adat dan budaya sudah semestinya menjadi salah satu komponen dalam perhitungan upah. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu didorong untuk menyusun formula khusus UMP dan UMK bagi daerah pariwisata seperti Bali,” pungkasnya. ama/ksm
