Bupati Kembang Hartawan Minta LPD Jadi Garda Terdepan Program Kredit PMI Tanpa Bunga
Jembrana, PancarPOS | Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan secara resmi membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) IV Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Kabupaten Jembrana di Ballroom Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Senin (18/5/2026).
Dalam forum yang dihadiri Ketua BKS LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan ini, mempertemukan seluruh pengurus LPD se-Kabupaten Jembrana tersebut, Bupati Kembang Hartawan menegaskan pentingnya transformasi pelayanan LPD di tengah persaingan lembaga keuangan yang semakin ketat.
Menurutnya, kekuatan LPD saat ini tidak lagi hanya diukur dari rendahnya suku bunga, melainkan dari kemampuan memberikan rasa aman, kenyamanan, serta pelayanan cepat dan profesional kepada masyarakat adat sebagai nasabah utama.
“LPD harus bisa tanggap dan menyesuaikan diri dengan situasi daerah, regional, maupun internasional,” tegasnya.
Lebih jauh, Kembang Hartawan meminta seluruh LPD di Jembrana mengambil peran strategis dalam menyukseskan program prioritas Pemerintah Kabupaten Jembrana, khususnya Program Dana Talangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang disubsidi penuh tanpa bunga dan tanpa jaminan.
Ia menilai program tersebut menjadi langkah nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang ingin meningkatkan taraf hidup melalui pekerjaan di luar negeri.
“Saya harap LPD menjadi garda terdepan yang bekerja sama dengan Pemkab untuk menyalurkan kredit talangan PMI ini. Ini adalah wujud nyata LPD hadir untuk krama,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antara Pemkab dan LPD akan mempermudah akses pembiayaan keberangkatan calon PMI asal Jembrana tanpa harus terbebani bunga maupun syarat jaminan yang memberatkan.
Program tersebut juga dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa adat, sekaligus memperkuat posisi LPD sebagai lembaga keuangan berbasis adat yang benar-benar hadir membantu kebutuhan krama.
Sementara itu, Ketua BKS-LPD Kabupaten Jembrana, I Kadek Arnaya menyatakan kesiapan seluruh jajaran LPD di Jembrana untuk mendukung penuh program prorakyat tersebut.
Ia menyebut Jembrana saat ini memiliki kekuatan jaringan yang cukup besar dengan keberadaan 64 LPD dan total 407 karyawan yang tersebar di berbagai desa adat.
Menurut Kadek Arnaya, pelaksanaan Muskab IV tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa serta AD/ART BKS-LPD Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana.
Dalam Muskab kali ini, BKS-LPD mengusung tema penguatan persatuan dan kebersamaan untuk memperkuat peran serta fungsi LPD dalam menopang ekonomi adat demi kesejahteraan krama desa.
“Dengan adanya program bersama seperti kredit talangan PMI tanpa bunga dan jaminan ini, kami optimis LPD dapat terus berkontribusi nyata dan semakin dirasakan manfaatnya bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jembrana,” pungkas Kadek Arnaya.
Muskab IV BKS-LPD Kabupaten Jembrana tersebut juga menjadi momentum konsolidasi lembaga keuangan adat di tengah tantangan ekonomi modern, sekaligus mempertegas posisi LPD sebagai benteng ekonomi kerakyatan berbasis adat di Bali. mas/ama
