Badung, PancarPOS | Di tengah riuh polemik transportasi pariwisata yang tak kunjung menemukan titik temu, sebuah gerakan besar berbasis kearifan lokal Bali kini mencapai fase krusial. Aplikasi transportasi digital Tri Hita Trans dikabarkan hampir rampung 100 persen dan siap diluncurkan pada 16 Mei 2026. Momentum ini tidak hanya dinantikan sebagai peluncuran teknologi semata, tetapi sebagai tonggak penting dalam perjuangan panjang masyarakat lokal Bali untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi di sektor transportasi pariwisata yang selama ini didominasi platform global.
Harapan besar pun mengemuka agar peluncuran ini dapat dilakukan langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, sekaligus menghadirkan 29 bendesa adat dari berbagai kawasan strategis pariwisata Bali yang sebelumnya telah menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan sistem ini. Kehadiran gubernur dan para bendesa adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi legitimasi kuat bahwa gerakan ini merupakan bagian dari transformasi ekonomi berbasis desa adat yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Sebelum mencapai fase hampir rampung seperti saat ini, proses panjang telah dilalui dengan pendekatan yang tidak biasa. Owner PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, mengungkapkan bahwa fondasi awal dibangun melalui konsolidasi dan penyamaan persepsi langsung di tingkat akar rumput. Hal ini dilakukan agar sistem yang dibangun benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek teknologi dari atas.
Sudiana menjelaskan bahwa konsolidasi awal dilakukan bersama 11 bendesa adat dan pelaku transportasi yang tergabung sebagai komunitas mitra driver. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor BUPDA Desa Adat Canggu pada Minggu, 19 April 2026. Forum ini menjadi titik awal yang sangat menentukan, karena di sinilah terjadi penyamaan visi antara pemangku adat dan pelaku utama transportasi di lapangan.
Dalam suasana diskusi yang intens dan terbuka, berbagai persoalan mendasar dibedah secara jujur. Mulai dari konflik antara driver lokal dan transportasi online global, ketimpangan pembagian pendapatan, hingga lemahnya posisi desa adat dalam mengendalikan aktivitas ekonomi di wilayahnya sendiri. Semua isu tersebut menjadi latar belakang lahirnya gagasan besar bernama Tri Hita Trans. “Ini bukan sekadar aplikasi. Ini adalah gerakan bersama. Kita harus punya kesamaan persepsi sejak awal, agar tidak ada konflik di tengah jalan,” tegas Sudiana dalam forum tersebut.
Dari pertemuan awal di Canggu inilah kemudian dukungan meluas hingga melibatkan 29 bendesa adat dari kawasan-kawasan strategis seperti Beraban, Cemagi, Seseh, Pererenan, Canggu, Berawa, Tandeg, Padonan, Seminyak, Legian, Kuta, Tuban, Kelan, Bualu, Kampial, Kedonganan, Jimbaran, Kutuh, Pecatu, Ungasan, Tengkulung, Peminge, Tanjung Benoa, Serangan, Intaran, Sanur, hingga Kesiman. Kawasan-kawasan ini selama ini dikenal sebagai episentrum pariwisata Bali sekaligus titik paling rawan konflik transportasi.
Pertemuan besar yang memperkuat dukungan tersebut digelar di Gedung Jayasabha, rumah jabatan gubernur, pada 10 Maret 2026. Dalam forum itu, seluruh bendesa adat menyatakan komitmen untuk mendukung transformasi ekonomi desa adat melalui pemanfaatan teknologi digital. Konteks lahirnya Tri Hita Trans tidak bisa dilepaskan dari realitas pahit yang selama ini terjadi. Sektor transportasi pariwisata Bali berkembang pesat, tetapi tidak diikuti dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal. Banyak keuntungan ekonomi justru mengalir ke luar daerah, sementara masyarakat lokal hanya menjadi pelaku lapangan dengan margin yang terbatas.
Situasi ini memicu berbagai konflik horizontal, terutama di kawasan seperti Canggu dan Kuta, di mana terjadi perebutan penumpang antara driver lokal dan driver berbasis aplikasi global. Ketidakhadiran sistem yang adil dan terintegrasi membuat konflik ini terus berulang tanpa solusi yang tuntas. Dalam kondisi inilah Tri Hita Trans hadir sebagai alternatif. Sudiana menegaskan bahwa tujuan utama aplikasi ini adalah menata ulang sistem transportasi secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis komunitas. “Kita ingin membalik keadaan. Ekonomi harus dinikmati oleh masyarakat lokal. Jangan sampai kita hanya jadi penonton,” ujarnya tegas.
Nama Tri Hita sendiri diambil dari filosofi Tri Hita Karana, yang mengajarkan harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan. Filosofi ini kemudian diterjemahkan dalam sistem operasional yang menempatkan keseimbangan sebagai prinsip utama. Enam pilar menjadi fondasi sistem ini. Pertama, desa adat sebagai pengambil kebijakan lokal. Kedua, BUPDA sebagai pengelola ekonomi. Ketiga, Bakamda sebagai pengawas keamanan dan ketertiban. Keempat, komunitas driver sebagai pelaku utama dan koperasi yang mewadahi legalitas para driver, serta Sentrik sebagai pengelola aplikasi Tri Hita Trans.
Salah satu keunggulan yang langsung menarik perhatian adalah skema pembagian hasil yang dinilai jauh lebih adil dibandingkan platform global. Dalam sistem Tri Hita Trans, driver mendapatkan 70 persen dari setiap transaksi. Sebanyak 20 persen dialokasikan untuk desa adat melalui BUPDA, termasuk untuk pecalang dan komunitas driver. Sementara 10 persen sisanya digunakan untuk operasional koperasi dan aplikator.
Model ini disebut sebagai ekonomi gotong royong berbasis digital, di mana setiap transaksi tidak hanya menghasilkan keuntungan individu, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi desa. Konsep ini semakin dipertegas oleh Sekretaris Koperasi Jasa Pusat Transportasi Trihita Dewata Lestari, I Nyoman Suarsadana. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa operasional Tri Hita Trans sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018.
Regulasi tersebut menegaskan bahwa aplikasi bukanlah penyedia kendaraan, melainkan penyelenggara sistem elektronik yang wajib bermitra dengan badan hukum seperti koperasi. Karena itu, Tri Hita Trans dibangun dengan model kemitraan yang kuat antara aplikasi dan koperasi. “Kami tidak ingin driver berjalan sendiri. Mereka harus berada dalam sistem yang memiliki perlindungan hukum dan pembinaan,” tegas Suarsadana.
Ia juga menekankan bahwa Tri Hita Trans tidak sekadar menjadi platform transaksi, tetapi membangun ekosistem yang mengintegrasikan teknologi, koperasi, dan nilai budaya lokal. Dalam Road to Launch, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama. Driver tidak hanya dilatih secara teknis, tetapi juga dibekali nilai-nilai pelayanan seperti kejujuran, etika, dan profesionalisme. Prinsip Sapa, Senyum, Salam menjadi standar yang wajib diterapkan. Bahkan, pelatihan berkelanjutan akan melibatkan para ahli untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
“Di era digital, reputasi dibangun dari pelayanan. Satu kesalahan bisa berdampak besar. Karena itu, karakter driver menjadi kunci,” jelasnya. Selain itu, aspek keamanan juga diperkuat dengan teknologi barcode dan pemindaian wajah. Setiap driver wajib terverifikasi secara resmi sebelum dapat beroperasi. Sistem ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan identitas dan praktik ilegal yang selama ini meresahkan. Peran pecalang juga diperluas. Mereka tidak hanya menjadi simbol keamanan adat, tetapi juga pengawas aktif di lapangan. Jika terjadi pelanggaran, pecalang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan.
Hingga saat ini, sekitar 200 driver telah bergabung dalam sistem Tri Hita Trans. Angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring intensifikasi sosialisasi. Namun, di balik optimisme tersebut, tantangan besar tetap ada. Industri transportasi digital sangat kompetitif. Faktor seperti harga, kecepatan layanan, dan promosi menjadi penentu utama. Tri Hita Trans harus mampu membuktikan bahwa pendekatan berbasis nilai tidak kalah dengan kekuatan modal besar. Sistem harus tetap efisien, cepat, dan responsif. Di sisi lain, dukungan pemerintah menjadi faktor krusial. Gubernur Bali, Wayan Koster, sebelumnya telah menegaskan bahwa desa adat tidak boleh lagi menjadi penonton dalam dinamika ekonomi modern. “Potensi ekonomi desa adat harus dikelola sendiri. Ini milik krama Bali,” tegasnya.
Ia juga menyebut Tri Hita Trans sebagai terobosan strategis dalam membangun kemandirian ekonomi desa adat. Gibermur Koster menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi, di mana seluruh aktivitas bisnis di wilayah desa adat berada dalam kendali desa melalui unit usaha profesional. “Jangan sampai kita hanya menikmati sedikit, sementara pihak luar menikmati lebih banyak,” ujarnya. Dengan pendekatan ini, Tri Hita Trans tidak hanya menjadi solusi transportasi, tetapi bagian dari strategi besar pembangunan Bali berbasis adat dan teknologi. Jika peluncuran pada 16 Mei 2026 benar-benar terlaksana dengan dukungan penuh gubernur dan 29 bendesa adat, maka ini akan menjadi titik balik. Ini bukan sekadar peluncuran aplikasi. Ini adalah deklarasi bahwa Bali siap mengambil kembali kendali atas ruang ekonominya. ama/ksm
