Badung, PancarPOS | Dukungan terhadap kehadiran Tri Hita Trans di industri transportasi wisata Bali terus mengalir. Kali ini datang dari Anggota DPRD Badung Fraksi Gerindra, I Made Wijaya, S.E., yang menilai platform berbasis nilai Tri Hita Karana tersebut berpotensi memperkuat posisi sopir lokal di tengah ketatnya persaingan industri transportasi digital.
Pernyataan itu disampaikan Made Wijaya saat dihubungi melalui pesan singkat pada Sabtu (28/2/2026). Politisi yang akrab disapa Yonda tersebut menegaskan bahwa perkembangan pariwisata Bali tidak boleh hanya menguntungkan pemilik modal besar, sementara masyarakat lokal tersisih di tanahnya sendiri.
Menurut Yonda, kemajuan Bali selama ini bertumpu pada kearifan lokal, seni, dan budaya yang dijaga oleh masyarakat adat. Karena itu, sektor-sektor penunjang pariwisata, termasuk transportasi wisata, semestinya menjadi ruang ekonomi yang adil bagi putra daerah.
“Sopir Bali bukan sekadar pengantar tamu, mereka adalah duta budaya. Melalui implementasi Tri Hita Trans milik PT Sentrik Persada Nusantara, profesi sopir memiliki nilai lebih,” ujarnya.
Ia menyoroti kekhawatiran yang berkembang di masyarakat terkait dominasi perusahaan bermodal besar dalam lini transportasi berbasis aplikasi. Jika seluruh ekosistem bisnis dikuasai investor luar daerah, maka warga Bali berisiko hanya menjadi pekerja dengan daya tawar rendah, bukan pelaku usaha yang berdaulat.
“Bali berkembang karena tradisinya. Jika orang Bali kehilangan akses ekonominya karena tergeser kapitalis, maka siapa lagi yang akan punya waktu dan biaya untuk menjaga adat dan budaya itu?” tegasnya.
Dalam pandangan Yonda, pendekatan Tri Hita Trans yang mengusung nilai keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam menjadi diferensiasi penting. Nilai tersebut bukan sekadar jargon, tetapi diterjemahkan dalam sistem kemitraan dan penguatan solidaritas sopir lokal.
Tri Hita Trans besutan PT Sentrik Persada Nusantara, lanjutnya, menawarkan tiga konsep utama bagi driver lokal yang selaras dengan filosofi Tri Hita Karana.
Pertama, Pawongan. Konsep ini menekankan penguatan persaudaraan antar-sopir lokal agar tidak terjebak dalam persaingan tidak sehat. Solidaritas dianggap penting untuk menjaga stabilitas pendapatan sekaligus membangun ekosistem yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan.
Kedua, Palemahan. Para sopir didorong memiliki kesadaran menjaga kebersihan dan kelestarian alam Bali. Kendaraan harus laik jalan, terawat, dan ramah lingkungan. Perilaku berkendara pun dituntut santun, karena mereka membawa citra Bali sebagai destinasi dunia.
Ketiga, Parhyangan. Di tengah kesibukan melayani wisatawan, sopir tetap diingatkan menjalankan kewajiban adat dan agama. Aktivitas ekonomi tidak boleh memutus keterikatan pada tradisi dan spiritualitas yang menjadi identitas Bali.
Bagi Yonda, tiga pilar tersebut menjadi fondasi penting agar transformasi digital di sektor transportasi tidak menggerus nilai lokal. Justru sebaliknya, teknologi dimanfaatkan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa industri transportasi wisata memiliki peran strategis dalam rantai nilai pariwisata. Sopir adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan wisatawan, memberikan informasi, bahkan membentuk kesan pertama tentang Bali. Jika profesi ini terpinggirkan, maka dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga citra budaya.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah memberi ruang dan dukungan terhadap model kemitraan yang berpihak pada sopir lokal. Regulasi, pengawasan, dan fasilitasi perlu berjalan beriringan agar persaingan tetap sehat dan adil.
“Putra Bali harus menjadi tuan rumah yang bermartabat di negerinya sendiri. Bukan hanya pekerja di tanah kelahirannya,” tandasnya.
Dengan dukungan politik dari legislatif dan konsolidasi di tingkat pengemudi, Tri Hita Trans kini berada dalam sorotan sebagai alternatif model transportasi wisata yang menggabungkan teknologi, koperasi, dan nilai budaya. Apakah model ini mampu bertahan di tengah arus kapital besar, akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan dukungan kolektif masyarakat Bali. ama/ksm
