Badung, PancarPOS | Gubernur Bali, Wayan Koster, secara lugas memetakan ancaman serius terhadap keberlanjutan Bali saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik “Sang Pewahyu Rakyat” di Universitas Udayana, Rabu (18/2/2026).
Di hadapan mahasiswa dan akademisi, ia menyebut pembangunan Bali saat ini berada di persimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian nilai luhur budaya.
Menurutnya, tekanan terhadap alam Bali semakin nyata. Alih fungsi lahan pertanian terus meningkat, volume sampah melonjak, ekosistem rusak, serta ancaman terhadap ketersediaan air bersih makin terasa. Kemacetan dan ketimpangan wilayah juga menjadi persoalan krusial.
“Kesempatan berusaha masyarakat lokal semakin berkurang. Praktek pembelian aset memakai nama masyarakat lokal meningkat. Kasus narkoba, prostitusi, hingga komunitas orang asing eksklusif juga menjadi tantangan,” paparnya.
Ia menambahkan, munculnya penodaan tempat suci serta rusaknya pakem dan keorisinilan budaya Bali menjadi alarm keras yang tidak boleh diabaikan.
Untuk itu, pembangunan Bali ke depan harus berbasis keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yang menjadi fondasi konsolidasi pembangunan Bali secara tematik dan terintegrasi.
Koster menekankan bahwa Bali harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia juga menyinggung pentingnya manajemen risiko dalam menghadapi dinamika global, investasi, serta tekanan sosial budaya yang semakin kompleks.
Sementara itu, Rektor Universitas Udayana, Prof. I Ketut Sudarsana, menegaskan kampus harus hadir sebagai mitra kritis pemerintah, bukan sekadar institusi akademik yang terpisah dari realitas sosial.
Diskusi Publik “Sang Pewahyu Rakyat” yang digagas BEM PM Unud menjadi momentum penting membangun ruang dialog terbuka antara pemerintah dan mahasiswa dalam merumuskan kebijakan berbasis aspirasi dan kajian ilmiah. mas/ama/*.
