Denpasar, PancarPOS | I Nyoman Giri Prasta menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI yang berlangsung di Auditorium Bima, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh para bupati dan wali kota yang berada dalam lingkup kerja Ditjen PKN VI, menandai dimulainya tahapan resmi pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Entry meeting merupakan tahapan awal dalam proses audit keuangan daerah. Dalam forum ini, BPK RI menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi yang digunakan, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara auditor dan pemerintah daerah agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan objektif.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk, menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan hanya soal administrasi, tetapi juga wujud pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.
Sementara itu, Rudy Mas’ud selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan kesiapan para kepala daerah di lingkungan Ditjen PKN VI dalam menyukseskan proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Entry meeting tersebut dihadiri 15 gubernur di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI, yakni Gubernur Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Selain itu, turut hadir tujuh wakil gubernur, termasuk Wakil Gubernur Bali, Papua Barat, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, agenda entry meeting juga diisi dialog interaktif antara Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, bersama Wamendagri Ribka Haluk dengan para kepala daerah lingkup Ditjen PKN VI.
Melalui kehadiran dalam entry meeting ini, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah, memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. mas/ama/*
