Jakarta, PancarPOS | Wacana pembangunan bandara baru di Bali Utara kembali menyeruak ke permukaan. Proyek ambisius yang disebut-sebut sebagai Airport Bali Utara (ABU) ini digadang-gadang bakal membuka pemerataan ekonomi di Pulau Dewata, khususnya bagi masyarakat Buleleng, Karangasem, hingga Bangli yang selama ini memang kerap merasa ‘terpinggirkan’ di balik gegap-gempita pariwisata Bali Selatan. Tapi, benarkah airport ini memang benar-benar mendesak dibangun? Atau jangan-jangan hanya sekadar ‘ABU’ atau angan-angan yang akan hilang ditiup angin begitu saja?
Menanggapi fenomena tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, N. Adi Wiryatama, secara tegas menilai bahwa rencana pembangunan Airport Bali Utara sejatinya tidak memiliki urgensi mendesak untuk Bali saat ini. Menurutnya, ada banyak persoalan fundamental di Pulau Dewata yang justru lebih genting untuk segera dipecahkan. “Pembangunan airport di Bali Utara itu tidak ada urgensinya untuk Bali. Yang sangat urgent adalah bagaimana memecahkan persoalan kemacetan, sampah, listrik mandiri, dan air bersih,” tegas Adi Wiryatama saat dimintai tanggapannya di Jakarta, pada Jumat (11/7/2025).
Ia menyoroti bahwa Bali sejatinya adalah daerah pariwisata yang sangat rentan dengan isu kesehatan dan keamanan. Kita sama-sama belajar dari hantaman pandemi Covid-19 yang nyaris melumpuhkan jantung perekonomian pulau ini, pun rentetan isu global seperti konflik di Gaza atau perang Teluk yang turut memengaruhi sektor wisata. Karena itulah, Adi menekankan bahwa penanganan isu mendasar seperti sampah tidak bisa ditawar-tawar lagi. “Kalau sampah belum terurai dengan baik, itu justru membawa isu negatif. Saya sangat apresiasi usaha semua pihak untuk perang terhadap sampah plastik, tapi ini harus diperkuat lagi. Pemerintah pusat saya mohon betul juga lebih memperhatikan petani Bali. Selama ini sudah baik, tapi bisa ditingkatkan,” imbuh mantan Bupati Tabanan dua periode itu.
Lalu bagaimana dengan argumentasi klasik soal pemerataan? Tidak sedikit yang berpendapat bahwa kehadiran Airport Bali Utara bisa mendorong distribusi kunjungan wisatawan, sekaligus menurunkan beban Bali Selatan yang sudah ‘sesak napas’. Apalagi potensi wisata di Karangasem, Bangli, hingga Buleleng sendiri sebenarnya belum tergarap maksimal. Akan tetapi, publik pun patut bertanya: uangnya dari mana? Mengingat proyek sebesar ini akan menghabiskan investasi triliunan rupiah. Pengadaan tanah di Bali bukan perkara gampang. Di lapangan, seringkali justru biaya pembebasan lahannya lebih mahal dari pembangunan infrastruktur itu sendiri. Sementara di sisi lain, pemerintah pusat juga sedang giat mengampanyekan efisiensi anggaran.
Belum lagi jika wacana membangun landasan pacu di laut kembali dilirik. Seorang praktisi konstruksi yang enggan disebut namanya mengingatkan, tekstur pantai Buleleng cenderung terjal, jauh berbeda dengan pantai Kuta yang landai. “Kalau dibangun di laut, biayanya bisa membengkak luar biasa. Ini realitas teknis yang tidak bisa diabaikan,” ujar mantan Ketua DPRD Provinsi Bali ini.
Argumen selanjutnya, airport baru diyakini membuka lapangan kerja bagi masyarakat Bali Utara. Namun demikian, sejarah selalu berbicara: kawasan baru yang berkembang seringkali justru didominasi kaum pendatang yang lebih siap bersaing, punya modal, dan jejaring usaha. Tanpa kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah untuk benar-benar berpihak pada penduduk lokal, sulit rasanya janji manis ‘pekerjaan bagi warga sekitar’ benar-benar terwujud maksimal.
Tak kalah penting, pembangunan bandara tidak akan berdampak banyak kalau infrastruktur penunjangnya mandek. Jalan, akomodasi, hingga destinasi wisata di sekitarnya perlu digarap serius agar wisatawan mau singgah lebih lama. Kalau tidak, mimpi Airport Bali Utara hanya akan menjadi proyek menara gading yang ujung-ujungnya menyedot dana tanpa memberi nilai tambah signifikan. “Bali itu tidak hanya pariwisata, kita juga daerah agraris. Petani harus dipikirkan lebih serius. Percuma kalau tamu datang tapi isu mendasarnya belum beres, yang muncul justru sentimen negatif,” tegas Adi Wiryatama lagi.
Akhir kata, kalau realitas di lapangan masih sumpek dengan kemacetan yang kian parah, tumpukan sampah plastik yang belum terurai tuntas, ketergantungan listrik dari luar yang belum dipecahkan, serta distribusi air bersih yang belum merata, maka rasanya bandara di Bali Utara memang belum menjadi jawaban paling mendesak. Biarlah ABU ini tetap jadi ABU atau pergi ditiup angin mamiri. ama/ksm
