Badung, PancarPOS | IGN Kesuma Kelakan, ST., M.Si., yang akrab dikenal Alke, selaku Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan menghadiri pertemuan para Tokoh Biluk dan Banjar Mumbul, Kuta Selatan, Badung, bersama dengan Anggota DPRD Provinsi Bali dan DPRD Kabupaten Badung dari Fraksi PDI Perjuangan yang dilaksanakan pada Minggu, 16 April 2023. Alke menyambangi pertemuan tatap muka tersebut, turut mendampingi I Ketut Tama Tenaya, Anggota DPRD Provinsi Bali, dan I Wayan Luwir Wiana, Anggota DPRD Badung yang menggaungkan “Gubernur Koster 2 Periode”.
Pada Kesempatan tersebut, mewakili Tokoh Biluk dan Banjar Mumbul, I Made Suarma sekaligus Kelian Adat Br. Mumbul menyampaikan bahwa hasil kerja nyata kader-kader PDI Perjuangan, baik di eksekutif maupun legialatif membuatnya meyakini dengan kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster untuk memimpin kembali 2 Periode. Terbukti berdampak kepada hal-hal yang spesifik, seperti dengan disahkannya RUU Provinsi Bali terkait dengan seni budaya, tradisi, subak, kearifan lokal dan desa adat yang dinilai akan menjadi lebih baik.
“Dampaknya terutama hal-hal spesifik untuk Bali adalah menjaga adat, tradisi dan seni budaya, kearifan lokal, desa adat dan subak serta kearifan lokal Sat Kerti,” ujarnya. Seperti diketahui sebelumnya, DPR RI secara resmi mengesahkan RUU delapan provinsi menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di kompleks Parlemen, pada tanggal 4 April 2023. Hal itu, juga berkat kerja keras dan perjuangan Gubernur Koster, bersama jajaran PDI Perjuangan di tingkat pusat, salah satunya IGN Kesuma Kelakan yang ditugaskan untuk mengawal dan meyakinkan Pemerintah dan DPR RI, hingga disahkannya RUU Provinsi Bali.
Wajar saja Tokoh Biluk dan Banjar Mumbul menggemakan Wayan Koster 2 Periode, karena juga membuktikan program Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih yang digagas oleh Gubernur Koster sangat luar biasa. Dari awal masyarakat telah mendukung visi Gubernur Koster yaitu, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, untuk bersama-sama memajukan kebudayaan Bali yang bersumber dari Agama Hindu. “Salah satu hal yang diwujudkan Bapak Gubernur ialah menata kawasan Suci Pura Agung Besakih. Mengingat kawasan ini adalah tempat suci Agama Hindu yang terbesar ada di Bali,” imbuhnya.
Sebelumnya diketahui, Pura Agung Besakih oleh masyarakat Bali, termasuk para wisatawan kondisinya dulu tidak tertata, sehingga menyebabkan nampak amburadul. Dikatakan Alke yang juga Wakil Gubernur Bali periode 2003–2008, saat mendampingi Dewa Made Beratha itu, dengan masuknya konsep Gubernur Koster dimulailah program penataan tempat atau fasilitas kawasan suci ini, seperti parkir yang tidak teratur, sampah yang berserakan tidak karuan, dan macet di sana-sini. Namun kini dengan ditatanya tempat ini parkir menjadi teratur, arus lalu lintasnnya menjadi teratur.
“Sekarang pas Karya Agung Ida Bhatara Turun Kabeh, kita datang ke Pura Agung Besakih merasakan keamanan dan kenyamanan untuk melakukan persembahyangan di pura,” ungkap Anggota DPR-RI Dapil Bali newcomer dengan perolehan suara sebesar 176.385 itu, seraya memberkan keberhasilan melaksanakan program prioritas pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi sebagai implementasi dari visi pembangunan Bali yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. “Ini dapat dilihat dan bermanfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujarnya.
Di antaranya pembangunan jalan shortcut Singaraja-Mengwi, pembangunan tiga pelabuhan sekaligus, yakni Pelabuhan Sanur di Denpasar, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan, pembangunan Turyupada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng, pembangunan bendungan Tamblang di Buleleng, pembangunan bendungan Sidan di wilayah Badung, Bangli dan Gianyar, dan pembangunan tol Jagat Kerthi Bali sepanjang 96 km menghubungkan Gilimanuk-Mengwi. “Semua capaian ini hanya selama 4 tahun kepemimpinan Pak Koster yang pertama ini, fokus kepada pembangunan untuk masyarakat Bali,” tegasnya.
Karena itu, bersama Gubernur Koster pihaknya beserta jajaran PDI Perjuangan akan terus mengawal aspirasi masyarakat. Bahkan Anggota DPD RI Perwakilan Bali periode 2009-2014 ini, menegaskan akan selalu berusaha meningkatkan kesehteraan masyarakat Bali, karena Gubernur Bali saat ini terus mencari potensi-potensi pendapatan daerah yang belum tergarap, mengakses anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta melakukan efisiensi anggaran. “Yang tidak perlu atau kurang perlu, anggarannnya digeser sehingga program yang dibuat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Alke. ama/ksm
