Terjunkan 8.416 Agen, Gubernur Koster Minta Data Digitalisasi Penerima Bansos Dibenahi Total Agar Tepat Sasaran

Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya pembenahan data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak memunculkan persoalan di tengah masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5/2026), dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.

Dalam arahannya, Koster menilai digitalisasi bantuan sosial bukan sekadar perubahan sistem administrasi, tetapi menjadi langkah strategis memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Ia menekankan, validitas data penerima bantuan menjadi faktor paling penting agar masyarakat miskin dan rentan yang benar-benar membutuhkan dapat menerima haknya secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi.

“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegas Gubernur Bali dua periode tersebut.

Menurut Koster, persoalan bantuan sosial selama ini sering kali muncul karena data yang tidak akurat, penerima ganda, hingga warga yang sebenarnya layak menerima bantuan justru tidak tercatat dalam sistem. Karena itu, ia meminta seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga agen lapangan, bekerja serius melakukan pembenahan dan sinkronisasi data.

Program digitalisasi bantuan sosial yang kini mulai diterapkan di Bali merupakan bagian dari transformasi digital nasional yang didorong pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, Bali dipercaya menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang dijadikan percontohan penerapan pemerintahan berbasis digital khususnya dalam proses penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.

“Bali satu-satunya provinsi yang dijadikan sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital terkait dengan proses dan mekanisme bantuan sosial khususnya penyaluran program PKH dan bantuan pangan,” ujar Koster.

Kepercayaan tersebut dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi Bali untuk membangun sistem pelayanan publik yang lebih modern, efektif, dan akuntabel. Koster menilai keberhasilan Bali dalam uji coba digitalisasi bantuan sosial akan menjadi model nasional dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis digital di masa depan.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial telah disiapkan di seluruh Bali. Para agen ini nantinya menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di lapangan, terutama membantu warga dalam proses pengajuan bantuan sosial, pendataan, hingga pendampingan administratif.

“Di Bali ada sebanyak 8.416 agen. Mereka ini yang akan membantu masyarakat untuk mengajukan permohonan PKH maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya,” jelasnya.

Koster menekankan, para agen yang telah direkrut harus benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya secara detail. Selain memiliki kemampuan teknis terkait sistem digital, mereka juga dituntut mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, khususnya warga desa yang sebagian besar menjadi penerima bantuan sosial.

“Karena itu kita harus memastikan agen dapat memahami tugasnya dengan detail, terukur serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan warga yang ada di wilayahnya. Karena sudah pasti warga yang akan mendapat bantuan ini kebanyakan berada di desa,” tegasnya lagi.

Menurut Koster, transformasi digital yang saat ini diterapkan pada sektor bantuan sosial ke depan akan diperluas ke berbagai bidang pelayanan pemerintahan lainnya. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan sistem pemerintahan berbasis digital dapat berjalan secara lebih komprehensif sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

“Ke depan akan kita kembangkan jadi penyelenggaraan berbasis digital secara lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada bantuan sosial,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Koster kembali mengingatkan bahwa tujuan utama program ini adalah menuntaskan persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Karena itu, validitas data harus menjadi perhatian serius seluruh pihak agar tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan untuk menyukseskan program tersebut. Menurutnya, sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci utama keberhasilan digitalisasi bantuan sosial.

“Kolaborasi diperlukan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen penuh Gubernur Bali beserta jajaran Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial.

Menurut Tirta, Bali menjadi salah satu provinsi yang dinilai paling siap dalam pelaksanaan uji coba karena seluruh kabupaten/kota ikut terlibat secara aktif dalam program tersebut. Karena itu, keberhasilan Bali akan menjadi contoh penting bagi implementasi sistem serupa di daerah lain secara nasional.

“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, namun atas dukungan Gubernur Bali beserta jajaran serta agen di lapangan acara bisa berjalan lancar. Melalui momentum ini, kami berharap kesejahteraan di Provinsi Bali bisa kita upayakan bersama untuk ditingkatkan,” imbuhnya.

Tirta menjelaskan, melalui skema digitalisasi dan sistem on demand yang sedang diuji coba, masyarakat miskin dan rentan yang selama ini belum terdata diharapkan dapat melakukan registrasi bantuan sosial secara mandiri. Dengan sistem tersebut, proses pengajuan bantuan diharapkan menjadi lebih terbuka, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan perlindungan sosial lainnya seperti program kesehatan, Program Indonesia Pintar, serta berbagai program peningkatan pendapatan masyarakat yang menjadi prioritas nasional pemerintahan Presiden RI.

“Provinsi Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan perlindungan dan jaminan sosial lainnya khususnya program kesehatan, Program Indonesia Pintar serta program peningkatan pendapatan dalam kerangka program kerja prioritas nasional yang telah diarahkan oleh Presiden. Sehingga kesejahteraan berkelanjutan bisa terwujud untuk seluruh masyarakat Bali,” tutupnya. mas/ama/*