Menanti Kota Kuta, Salah Satu Kelahiran Tiga Kabupaten Baru di Utara dan Selatan Pulau Dewata
Jakarta, PancarPOS | Bayangkan Pulau Bali di masa depan: tidak hanya terkenal dengan pura dan pantainya, tetapi juga dengan sistem pemerintahan yang lebih merata dan responsif. Inilah gambaran yang tengah dirintis lewat rencana pemekaran wilayah Bali menjadi tiga kabupaten/ kota sebagai daerah otonomi baru. Jika rencana ini terwujud, Bali tak lagi hanya punya sembilan kabupaten/kota, tapi akan ada tiga wilayah baru yang lahir dari rahim Buleleng dan Badung: Kabupaten Buleleng Barat, Kota Singaraja, dan Kota Kuta.
Rencana ini bukan sekadar administratif. Ia merupakan jawaban atas kegelisahan panjang tentang ketimpangan pembangunan antara Bali utara dan selatan, serta beban pengelolaan wilayah yang semakin kompleks.
Bagi banyak orang, nama Gerokgak atau Seririt mungkin belum sefamiliar Denpasar atau Ubud. Tapi wilayah-wilayah inilah yang akan membentuk jantung Kabupaten Buleleng Barat. Dengan bentang alam subur, hutan lindung, serta garis pantai yang masih alami, Buleleng Barat menyimpan potensi ekonomi hijau dan agrowisata yang selama ini tersembunyi di balik pusat-pusat pariwisata besar. “Kalau jadi kabupaten sendiri, kami bisa kelola potensi lokal lebih fokus. Tidak numpang di belakang Buleleng lagi,” ujar I Wayan Ardika, petani jeruk dari Busungbiu.
Singaraja punya kisah panjang sebagai bekas ibu kota Bali pada masa kolonial Belanda. Jalanan kota ini masih menyimpan jejak arsitektur kuno dan semangat pendidikan, karena jadi rumah bagi kampus-kampus besar dan sekolah kejuruan. Wacana menjadikan Singaraja sebagai kota otonom bukan sekadar prestise administratif, tapi sebuah pengakuan bahwa kota ini telah tumbuh cukup dewasa untuk berdiri sendiri.
“Dengan status kota, Singaraja bisa lebih cepat berkembang, terutama dari segi layanan publik dan pembangunan perkotaan,” kata Ida Bagus Wijaya, dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Singaraja.
Kuta adalah wajah global Bali. Ribuan wisatawan menjejaki pantainya tiap hari. Tapi di balik itu, pengelolaan Kuta saat ini masih berada dalam cakupan luas Kabupaten Badung, yang wilayahnya membentang dari utara sampai selatan. Dengan kepadatan penduduk tinggi dan kompleksitas isu seperti kemacetan, sampah, dan keamanan wisatawan, Kuta dirasa sudah saatnya menjadi kota mandiri.
Pemekaran ini diharapkan membuat pengelolaan pariwisata lebih efektif, sekaligus mendorong Kuta menjadi kota wisata kelas dunia yang berkelanjutan. Di atas kertas, pemekaran ini tampak menjanjikan. Pemerataan anggaran, efisiensi pelayanan publik, dan dorongan ekonomi lokal adalah mimpi indah yang ingin diraih. Tapi seperti semua hal besar, rencana ini menyimpan tantangan.
Pertama, kesiapan anggaran dan SDM lokal. Membentuk DOB tak sekadar mengganti papan nama kantor camat menjadi kantor bupati atau wali kota. Diperlukan struktur birokrasi baru, pelatihan pegawai, dan perencanaan anggaran yang matang. Kedua, resistensi sosial. Tak semua warga sepakat. Ada yang merasa perubahan ini hanya akan menambah beban, atau menciptakan dualisme identitas daerah. Ketiga, transisi kewenangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten induk harus duduk bersama memastikan aset, layanan dasar, dan regulasi berjalan mulus.
Sejauh ini, rencana pemekaran masih berada di tahap usulan dan pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Dukungan masyarakat, kajian akademis, dan sinkronisasi kebijakan menjadi penentu apakah Bali benar-benar siap menata ulang wajah pemerintahannya.
Yang jelas, bila terwujud, tiga DOB ini akan menjadi titik balik penting bagi masa depan Bali—bukan hanya dalam peta geografis, tapi juga dalam semangat pemerataan, keadilan pembangunan, dan pemberdayaan lokal.
Bali bersiap menulis cerita baru. Tak hanya tentang surga wisata, tetapi juga tentang bagaimana sebuah pulau kecil bisa tumbuh besar lewat tata kelola yang bijak dan berpihak pada rakyatnya. ama/ksm
