Kuatkan Layanan dan Keamanan Data, BKS LPD Bali Gelar Diskusi dan Koordinasi dengan BPD Bali dan Fastpay
Denpasar, PancarPOS | Guna memperkuat kerja sama yang telah terjalin dengan baik, Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali menggelar diskusi dan koordinasi bersama PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali serta PT. Bimasakti Multi Sinergi (Fastpay). Acara ini berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025, bertempat di Aula BPD Bali, Renon, Denpasar.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, SH., M.Si., serta jajaran pengurus BKS LPD, perwakilan LPD dari berbagai daerah di Bali, perwakilan BPD Bali, dan perwakilan PT. Bimasakti Multi Sinergi (Fastpay). Diskusi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara LPD dengan BPD Bali dan Fastpay, khususnya dalam peningkatan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penguatan aspek keamanan transaksi digital.
Dalam kesempatan ini, Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, SH., M.Si., menegaskan bahwa layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Fastpay untuk LPD sudah tersedia dan hanya tinggal pendalaman teknis agar layanan ini bisa segera dioptimalkan.
“Dengan adanya tambahan layanan PBB melalui Fastpay, masyarakat dan nasabah LPD di Bali akan semakin dimudahkan dalam membayar pajak mereka. Ini membuktikan bahwa LPD terus berkembang dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Nyoman Cendikiawan.
Ia juga menyoroti pentingnya Fastpay dalam memastikan layanan yang prima bagi LPD di Bali. Menurutnya, keberhasilan kerja sama ini tidak hanya bergantung pada perjanjian awal, tetapi juga pada konsistensi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.
“Fastpay harus bisa memberikan layanan prima untuk LPD agar semakin berkembang pesat. Saya berharap Fastpay tidak hanya memberikan janji manis di awal, tetapi juga benar-benar berkomitmen untuk mendukung LPD dalam jangka panjang. Jangan sampai di awal menjanjikan banyak hal, tetapi di ujungnya justru LPD yang mengalami kesulitan,” tegasnya.
Selain manfaat bagi nasabah, layanan ini juga memberikan dampak positif bagi LPD secara bisnis. Dengan adanya fasilitas pembayaran PBB di LPD melalui Fastpay, peran LPD dalam perekonomian lokal semakin kuat. Selain sebagai lembaga simpan pinjam, LPD juga bisa berkembang ke sektor layanan transaksi keuangan lainnya, yang tentunya memberikan keuntungan tambahan bagi keberlangsungan usaha LPD di Bali.
Selain membahas layanan pembayaran PBB, Ketua BKS LPD juga memberikan peringatan kepada seluruh LPD di Bali agar lebih waspada terhadap maraknya penipuan online yang mengatasnamakan LPD. “LPD harus lebih cermat dan cerdas dalam menghadapi modus penipuan online. Jangan sampai ada LPD yang menjadi korban karena kurang waspada terhadap transaksi mencurigakan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa jika ada konfirmasi terkait penarikan dana yang tidak masuk akal atau permintaan transaksi yang tidak jelas, Ketua LPD harus segera melakukan pengecekan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.
“Kesigapan Ketua LPD sangat diperlukan agar tidak ada kasus penipuan yang merugikan LPD dan nasabah. Saat ini banyak modus kejahatan digital yang menargetkan lembaga keuangan seperti LPD, sehingga kita harus lebih berhati-hati,” tambahnya.
Dalam diskusi ini, Deputi Direktur PT. Bimasakti Multi Sinergi, Suruto, menyoroti aspek keamanan data LPD sebagai salah satu tantangan utama yang harus diatasi. Menurutnya, sistem layanan keuangan di LPD sangat rentan terhadap ancaman kebocoran data, yang bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik.
“Salah satu tantangan terbesar dalam layanan keuangan LPD adalah keamanan data. LPD menyimpan saldo yang besar, sehingga menjadi target yang menggiurkan bagi pelaku kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus bagi pengelola LPD agar mereka memahami cara melindungi sistem keuangan mereka dari ancaman digital,” jelas Suruto.
Ia juga menambahkan bahwa oknum-oknum yang berniat buruk bisa saja berusaha mencuri data penting LPD jika sistem keamanannya lemah. Oleh sebab itu, Fastpay dan pihak terkait harus memastikan bahwa setiap transaksi dan layanan digital yang digunakan oleh LPD memiliki perlindungan keamanan yang kuat.
Lebih lanjut, Suruto menyoroti bahwa keberadaan LPD di Bali memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam pengelolaan tagihan masyarakat. LPD telah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan lokal di Bali, menggantikan peran bank dalam banyak aspek transaksi keuangan masyarakat.
“Bank sulit menjangkau daerah-daerah tertentu di Bali, sementara LPD hadir dan menjadi basis ekonomi masyarakat. Ini merupakan potensi besar bagi LPD untuk berkembang lebih jauh dalam mengelola berbagai transaksi, termasuk pembayaran pajak, tagihan, dan layanan keuangan lainnya,” ujarnya.
Namun, menurutnya, layanan pengelolaan transaksi di LPD saat ini masih sangat terbatas. Padahal, jika dikembangkan dengan baik, layanan ini bisa menjadi sumber pendapatan pasif (passive income) bagi LPD, yang akan semakin memperkuat posisi mereka dalam bisnis simpan pinjam.
“Pasar layanan keuangan di Bali sangat luas, dan LPD memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan bisnisnya, tidak hanya di sektor simpan pinjam, tetapi juga sebagai penyedia layanan transaksi keuangan bagi masyarakat,” tambahnya.
Diskusi dan koordinasi yang digelar BKS LPD Bali bersama BPD Bali dan Fastpay ini menjadi langkah penting dalam memperkuat layanan keuangan bagi masyarakat Bali. Dengan semakin berkembangnya layanan pembayaran PBB melalui Fastpay, nasabah LPD kini memiliki kemudahan lebih dalam melakukan transaksi.
Namun, di balik kemajuan ini, tantangan besar masih harus dihadapi, terutama dalam aspek keamanan data dan perlindungan terhadap penipuan online. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam ekosistem keuangan LPD diharapkan bisa bekerja sama untuk meningkatkan keamanan layanan dan memastikan bahwa LPD di Bali tetap menjadi pilar utama ekonomi masyarakat setempat. tra/ama
