Buleleng, PancarPOS | Mencuatnya isu mengenai rencana pembangunan Bandara Bali Utara menjelang Pilkada 2024 di Bali menuai sorotan tajam. Politisi dan tokoh muda Bali, I Wayan Setiawan menilai bahwa wacana tersebut tidak lebih dari sekadar “gorengan politik” yang sengaja diciptakan untuk kepentingan segelintir pihak. Melalui pemberitaan nasional, Setiawan merujuk pada pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menginstruksikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk menahan alokasi anggaran bagi proyek infrastruktur baru, termasuk Bandara Bali Utara. Langkah ini, menurut Setiawan, semakin menguatkan dugaan bahwa pembangunan bandara ini lebih dipengaruhi oleh ambisi politik ketimbang kebutuhan rakyat.
Presiden Prabowo memerintahkan penghentian sementara dana untuk proyek infrastruktur baru hingga ada peta arah yang jelas mengenai penggunaan anggaran negara. Perintah ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru yang dianggap belum mendesak, meskipun ada kaitannya dengan ketahanan pangan. Pemerintah, di bawah arahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), memilih untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada. Langkah ini menegaskan bahwa anggaran negara lebih baik dialokasikan untuk proyek-proyek yang telah direncanakan dan memiliki urgensi tinggi.
“Isu Bandara Bali Utara itu hanya goreng politik saja. Tidak ada urgensinya. Ini hanya upaya beberapa pihak untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat,” ujar I Wayan Setiawan ketika dihubungi pada Selasa (19/11/2024). Menurut Setiawan, penciptaan isu ini semakin mencurigakan karena timing yang sangat strategis—sekaligus bertepatan dengan agenda politik menjelang Pilkada. Bagi Setiawan, hal ini jelas menunjukkan bahwa banyak pihak, terutama dari kalangan elite politik, yang memanfaatkan isu ini sebagai alat untuk meraup dukungan dan keuntungan, meskipun sebenarnya proyek tersebut lebih banyak berisiko merugikan masyarakat Bali.
Lebih lanjut, Setiawan dengan tegas menyatakan bahwa klaim pembangunan Bandara Bali Utara sebagai proyek untuk kepentingan rakyat patut dipertanyakan. “Saya tahu siapa saja yang ngebet sekali ingin bandara ini direalisasikan. Mereka adalah para spekulan tanah, makelar proyek, dan segelintir orang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi mereka. Mereka mengaku-aku mewakili suara rakyat, padahal mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri,” ujarnya dengan nada geram.
Setiawan juga menyoroti bahwa pembangunan Bandara Bali Utara tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul, terutama bagi masyarakat sekitar yang akan terdampak oleh proyek besar ini. Ia khawatir bahwa proyek ini akan lebih menguntungkan para investor besar dan spekulan tanah yang berupaya menguasai wilayah tersebut, sementara masyarakat Bali justru tidak mendapatkan manfaat yang signifikan.
Pernyataan Presiden Prabowo tentang penghentian anggaran untuk infrastruktur baru semakin memperjelas bahwa rencana pembangunan Bandara Bali Utara bukanlah prioritas bagi pemerintah pusat saat ini. Terlebih lagi, Presiden mengarahkan agar semua anggaran lebih difokuskan pada program-program yang benar-benar mendesak dan berpotensi memberikan manfaat langsung bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan keputusan pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada, seperti bandara dan pelabuhan yang sudah beroperasi di Bali.
Menurut Setiawan, publik perlu lebih kritis terhadap berbagai isu yang muncul menjelang Pilkada, terutama yang berkaitan dengan pembangunan proyek besar yang melibatkan anggaran negara. Ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh klaim-klaim yang belum tentu benar, dan lebih selektif dalam menilai proyek-proyek yang diklaim akan menguntungkan rakyat. “Rakyat Bali tidak membutuhkan janji-janji kosong tentang pembangunan yang tidak jelas manfaatnya. Yang mereka butuhkan adalah pemerataan kesejahteraan, lapangan kerja, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan demikian, isu pembangunan Bandara Bali Utara, menurut Setiawan, harus dipandang dengan skeptisisme. Proyek ini harus dilihat dari berbagai aspek, termasuk potensi keuntungan yang hanya dinikmati segelintir orang, dan bukan sebagai solusi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Bali. tra/ama
