Badung, PancarPOS | Pemerintah Provinsi Bali melalui UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Badung kembali menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, cepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Memasuki awal tahun 2026, UPTD Samsat Badung langsung tancap gas dengan menggulirkan layanan Samsat Keliling secara masif dan terstruktur sepanjang Januari 2026, menyasar desa dan kelurahan strategis di wilayah Kecamatan Kuta Selatan.
Langkah ini bukan sekadar rutinitas administratif tahunan. Di balik jadwal yang rapi dan tersebar merata tersebut, terdapat strategi besar yang dirancang untuk memperkuat kepatuhan pajak kendaraan bermotor, memperluas akses layanan, sekaligus menegaskan transformasi pelayanan publik berbasis inovasi melalui program Semus atau Samsat Mobile Unggulan Sinergi.
Kepala UPTD Samsat Badung, I Ketut Sadar, S.Sos., M.H., yang akrab disapa Jro Gede Pacung, menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh lagi berjarak dengan masyarakat. Negara, menurutnya, harus hadir sampai ke desa, bukan menunggu warga datang berbondong-bondong ke kantor.
“Prinsip kami sederhana. Pajak itu kewajiban, tapi negara juga punya kewajiban menghadirkan layanan yang mudah, dekat, dan manusiawi. Itulah roh dari Samsat Keliling dan inovasi Semus yang kami jalankan di Badung,” ujar Jro Gede Pacung pada Sabtu (3/1/2026).
Pelayanan menyebar, warga tak lagi tersisih. Berdasarkan jadwal resmi yang diterbitkan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung, layanan Samsat Keliling selama Januari 2026 menjangkau sedikitnya 16 titik layanan yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan.
Pelayanan dimulai pada Senin, 5 Januari 2026 di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, dengan lokasi pelayanan di Bank BPD Bali Poltek Jimbaran. Keesokan harinya, Selasa, 6 Januari 2026, Samsat Keliling bergeser ke Desa Pecatu, tepatnya di Lapangan Kuru Ksetra Desa Pecatu.
Pada Rabu, 7 Januari 2026, layanan hadir di Desa Ungasan dengan lokasi Kantor Perbekel Desa Ungasan. Dilanjutkan Kamis, 8 Januari 2026 di Desa Kutuh, bertempat di Kantor Perbekel Desa Kutuh. Setelah jeda akhir pekan, pelayanan kembali dibuka Senin, 12 Januari 2026 di Desa Kampial, Kecamatan Kuta Selatan, dengan lokasi Wantilan Pura Desa Puseh Desa Kampial.
Selasa, 13 Januari 2026, Samsat Keliling hadir di Kelurahan Benoa, tepatnya di Kantor Lurah Benoa. Rabu, 14 Januari 2026 menyasar Kelurahan Tanjung Benoa dengan lokasi BUPDA Tanjung Benoa (Tenten Mart). Kamis, 15 Januari 2026, pelayanan kembali ke Kelurahan Jimbaran di Sekretariat Serati Banten Desa Adat Jimbaran.
Pola ini kemudian diulang pada pekan berikutnya. Senin, 19 Januari 2026 kembali di Jimbaran (Bank BPD Bali Poltek Jimbaran), Selasa, 20 Januari 2026 di Desa Pecatu (Lapangan Kuru Ksetra), Rabu, 21 Januari 2026 di Desa Ungasan, Kamis, 22 Januari 2026 di Desa Kutuh, Senin, 26 Januari 2026 di Desa Kampial, Selasa, 27 Januari 2026 di Kelurahan Benoa, Rabu, 28 Januari 2026 di Kelurahan Tanjung Benoa, dan ditutup Kamis, 29 Januari 2026 kembali di Kelurahan Jimbaran.
Seluruh layanan dilaksanakan mulai pukul 08.30 Wita hingga 12.30 Wita dengan persyaratan sederhana, yakni STNK asli dan KTP asli. Menurut Jro Gede Pacung, pemetaan titik layanan ini bukan dilakukan secara asal. Seluruhnya berbasis data kepadatan kendaraan, tingkat kepatuhan pajak, serta mobilitas masyarakat.
“Kami memetakan desa mana yang tingkat transaksinya tinggi, mana yang masyarakatnya membutuhkan akses lebih dekat. Ini bukan sekadar buka layanan, tapi membaca denyut sosial ekonomi masyarakat Badung,” jelasnya.
Semus, inovasi yang menyatukan sistem dan empati. Di balik operasional Samsat Keliling, terdapat satu inovasi utama yang menjadi tulang punggung pelayanan, yakni Semus atau Samsat Mobile Unggulan Sinergi. Program ini mengintegrasikan layanan UPTD PPRD, Kepolisian, Jasa Raharja, serta dukungan perbankan daerah dalam satu sistem pelayanan bergerak.
Semus tidak hanya memindahkan loket Samsat ke desa. Lebih dari itu, ia membawa pendekatan pelayanan yang cepat, transparan, dan minim prosedur berbelit. Dengan dukungan sistem digital, proses validasi data kendaraan, pembayaran pajak, hingga pengesahan STNK dapat dilakukan di lokasi tanpa harus kembali ke kantor induk.
“Semus ini lahir dari kebutuhan lapangan. Kami melihat masih ada warga yang enggan ke Samsat karena jarak, waktu, atau antrean. Maka negara yang harus menyesuaikan, bukan masyarakat yang dipaksa,” tegas Jro Gede Pacung.
Data internal UPTD Samsat Badung menunjukkan bahwa sejak Semus dijalankan secara konsisten, terjadi peningkatan signifikan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran tepat waktu. Selain itu, tingkat tunggakan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan bertahap, terutama di wilayah Kuta Selatan yang mobilitas kendaraannya tinggi.
Kontribusi nyata bagi PAD Bali. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. Di tengah tantangan ekonomi global dan fluktuasi sektor pariwisata, optimalisasi PKB menjadi kunci menjaga stabilitas fiskal daerah.
UPTD Samsat Badung, sebagai salah satu kontributor utama PKB Bali, memikul tanggung jawab besar dalam menjaga tren positif tersebut. Menurut Jro Gede Pacung, pelayanan yang baik adalah investasi jangka panjang bagi penerimaan daerah.
“Kalau masyarakat merasa dilayani dengan baik, mereka tidak merasa dipaksa membayar pajak. Mereka paham bahwa pajak kembali untuk pembangunan. Itu yang kami bangun, kesadaran kolektif,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pembayaran PKB kini sudah dapat dilakukan hingga 90 hari sebelum jatuh tempo, memberikan ruang fleksibilitas bagi masyarakat untuk mengatur keuangannya.
Sinergi lintas lembaga. Keberhasilan Samsat Keliling dan Semus tidak terlepas dari sinergi lintas lembaga. Kepolisian memastikan aspek legalitas kendaraan, Jasa Raharja menjamin perlindungan dasar kecelakaan lalu lintas, sementara Bank BPD Bali menjadi mitra strategis dalam sistem pembayaran.
Kolaborasi ini, menurut Jro Gede Pacung, adalah wujud konkret reformasi birokrasi di tingkat layanan. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Pelayanan publik hari ini harus kolaboratif. Ego sektoral harus ditinggalkan,” ujarnya.
Mendekatkan negara ke rakyat. Bagi warga, kehadiran Samsat Keliling bukan sekadar soal bayar pajak. Ia menjadi simbol kehadiran negara di ruang-ruang publik desa, di wantilan pura, di lapangan desa, dan di balai adat. Pelayanan menjadi lebih akrab, dialogis, dan membumi.
Sejumlah warga Jimbaran dan Pecatu mengakui bahwa layanan ini memangkas waktu dan biaya. Mereka tidak lagi harus meninggalkan pekerjaan seharian hanya untuk urusan administrasi. Menatap pelayanan publik Bali ke depan. Dengan konsistensi pelaksanaan Samsat Keliling dan penguatan inovasi Semus, UPTD Samsat Badung menatap 2026 dengan optimisme. Targetnya bukan hanya peningkatan angka, tetapi peningkatan kualitas relasi antara negara dan warga.
“Pelayanan publik itu soal kepercayaan. Sekali kepercayaan tumbuh, maka kepatuhan akan mengikuti,” pungkas Jro Gede Pacung. Di tengah dinamika Bali yang terus bergerak, langkah Samsat Badung ini menjadi contoh bahwa birokrasi bisa lincah, adaptif, dan berpihak pada masyarakat. ama/ksm
