Rapat Banggar DPRD Tabanan Soroti PAD Stagnan dan Mandeknya Program E-Tiketing Tanah Lot
Tabanan, PancarPOS | Suasana rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Selasa (19/8/2025) kembali diwarnai kritik tajam terhadap kinerja eksekutif. Fokus sorotan kali ini adalah stagnannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lambannya realisasi sejumlah program strategis, termasuk e-tiketing di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot yang sudah lama direncanakan.
Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, secara tegas menyampaikan bahwa PAD Tabanan masih belum menunjukkan perkembangan signifikan. Menurutnya, salah satu indikator kelemahan ada pada penerapan sistem e-tiketing di DTW Tanah Lot yang seharusnya sudah berjalan sejak 15 tahun lalu.
“Program e-tiketing ini jelas untuk mengurangi kebocoran dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Namun hingga kini, jawabannya selalu mengambang dan tidak pernah pasti. Kami berharap program ini benar-benar terealisasi pada 2026 mendatang,” ujar Arnawa dalam forum pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2025.
Selain menyoroti e-tiketing, legislatif juga mendesak Pemkab Tabanan agar berani mengambil langkah strategis dalam meningkatkan PAD. Salah satu yang ditekankan adalah pentingnya menyiapkan lahan investasi yang dapat memberikan tambahan pendapatan dalam kurun 2–3 tahun ke depan. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan pola lama. Harus ada gebrakan agar PAD Tabanan lebih kuat,” imbuh Arnawa.
Sementara itu, Ketua TAPD yang juga Sekda Tabanan, I Gede Susila, memaparkan kondisi fiskal daerah dalam rancangan KUA-PPAS Perubahan 2025. Ia menjelaskan, total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,223 triliun atau turun sekitar Rp12,7 miliar (0,57 persen) dari APBD induk 2025 yang semula Rp2,236 triliun.
PAD Tabanan tahun 2025 sendiri diproyeksikan Rp754 miliar lebih, naik tipis Rp14 miliar dibandingkan target induk Rp739 miliar. Namun, kabar kurang menggembirakan datang dari dana transfer yang justru turun signifikan hingga Rp42,5 miliar, sehingga hanya tersisa Rp1,454 triliun lebih. Penurunan tersebut, menurut Susila, dipengaruhi oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja serta keputusan Menteri Keuangan terkait penyesuaian alokasi transfer ke daerah.
Dari sisi belanja, Pemkab Tabanan juga harus melakukan efisiensi. Belanja daerah diproyeksikan turun Rp19,3 miliar (0,84 persen), dari Rp2,3 triliun lebih menjadi Rp2,2 triliun lebih. Bahkan, belanja operasional ikut terpangkas Rp23 miliar (1,35 persen), dari Rp1,78 triliun menjadi Rp1,75 triliun. Dengan kondisi tersebut, APBD Tabanan 2025 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp70 miliar.
“Meski ada penurunan, kami pastikan program strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Itu sudah menjadi komitmen pimpinan daerah,” tegas Susila.
Rapat Banggar kali ini menjadi peringatan serius bagi Pemkab Tabanan untuk mempercepat realisasi program yang telah lama direncanakan, khususnya di sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung PAD. Publik kini menunggu bukti nyata bahwa janji e-tiketing Tanah Lot benar-benar terwujud dan mampu meningkatkan transparansi serta pendapatan daerah. mas/ama/*
