Tabanan, PancarPOS | Komisi 3 DPRD Tabanan menegaskan urgensi percepatan pembentukan sistem Siber Pendapatan sebagai solusi digital guna memperkuat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditegaskan saat kunjungan kerja Komisi 3 ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tabanan, Senin (14/7/2025).
Ketua Komisi 3 DPRD Tabanan, Anak Agung Nyoman Dharma Putra, menilai pemanfaatan teknologi digital melalui sistem Siber Pendapatan menjadi kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan PAD yang masih belum optimal. Ia menyoroti lemahnya integrasi data serta lambatnya proses administrasi di sektor perpajakan dan retribusi daerah.
“Masih banyak potensi PAD yang belum tergali secara maksimal karena sistem yang belum terintegrasi dan kendala teknis di lapangan. Dengan Siber Pendapatan, semua proses bisa lebih cepat, transparan, dan terkoneksi antarlembaga,” ujarnya.
Selain itu, Dharma Putra juga mengkritisi kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pajak. Ia mencontohkan masih banyak warga yang menunggu fisik lembar tagihan (kitir pajak), padahal pembayaran bisa dilakukan hanya dengan menggunakan NOP (Nomor Objek Pajak).
“Ini bukti bahwa sistem belum berjalan optimal, dan edukasi publik masih lemah. Siber Pendapatan harus menjawab ini agar masyarakat mudah mengakses informasi dan menunaikan kewajiban pajaknya tanpa menunggu petugas datang,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi 3 juga meminta agar koordinasi antarlembaga ditingkatkan, khususnya antara Bakeuda, BPN, dan para notaris, dalam pengelolaan data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurut mereka, sinergi ini penting untuk memperkuat basis data serta mempercepat proses pencatatan transaksi.
Kepala Bakeuda Tabanan, I Wayan Kotio, menyambut baik dorongan tersebut. Ia menyatakan pihaknya tengah menyiapkan percepatan pembentukan sistem Siber Pendapatan dan sudah membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah. Tim ini melibatkan kejaksaan, kepolisian, BPN, dan unsur pemda, yang kini sedang dalam tahap evaluasi.
“Kami sudah mulai menyusun langkah-langkahnya. Siber Pendapatan memang sangat strategis dan akan kami koordinasikan lebih lanjut agar implementasinya segera berjalan,” tegas Kotio.
Di akhir pertemuan, Komisi 3 menyatakan akan terus mengawal proses optimalisasi pendapatan daerah, termasuk meninjau langsung penggunaan aset oleh masing-masing OPD untuk memastikan efektivitas dan kontribusi terhadap PAD. mas/ama/*
