Politik dan Sosial Budaya

Tolak Sembako Kena Pajak, Mudarta: Rakyat Sudah Gak Bernafas Dicekek Lagi


Denpasar, PancarPOS | Kabar mengejutkan bahwa sejumlah bahan sembako dan sekolah akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengenaan pajak terhadap sembako dan sekolah ini tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Mendengar kabar mengejutkan dan memberatkan rakyat di tengah masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, Partai Demokrat Bali bersuara keras dan lantang tegas menolak sembako “dipajaki” oleh pemerintah.

1bl#ik-7/6/2021

“Para simpatisan dan kader Partai Demokrat Bali menolak tegas rencana pemerintah mengenakan PPN untuk sembako. Ini rakyat sudah gak bernafas sekarang seperti dicekek lagi,” tegas Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Made Mudarta saat ditemui di Denpasar, Selasa (15/6/2021). Ia menegaskan rencana pengenaan pajak atas sembako ini sungguh mencederai rasa keadilan rakyat yang tengah berjuang bertahan dari kondisi susah akibat dampak pandemi Covid-19.

“Pemerintah jangan sampai kehilangan hati nurani. Kasihan rakyat sudah susah sekarang jangan lagi ditambah susah dengan mengenakan PPN untuk sembako,” kata Mudarta mengingatkan bahwa semestinta tidak ada pemerintah atau pemimpin yang sampai mencelakakan rakyatnya. Demokrat Bali menilai pengenaan PPN atas sembako ini merupakan hal yang sangat miris dan ironis di tengah masyarakat banyak yang menjerit kesulitan membeli sembako. Perekonomian nasional juga masih terkontaksi cukup dalam alias minus.

1th-ksm#5/2/2021

Apalagi di Bali yang perekonomiannya terdampak sangat. Selama lima kuartal perekonomian Bali mengalami minus. Pariwisata Bali terjun bebas dan masih tertatih-tatih untuk bisa bangkit apalagi belum dibukanya pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara. “Kalau sampai sembako dikenakan pajak, masyarakat makin menjerit. Hari ini saja sembako sudah sulit dijangkau. Apalagi kalau sampai dikenakan pajak PPN, maka masyarakat tambah tercekik dengan harga sembako yang melambung,” sebut Mudarta.

Karenanya Demokrat Bali menegaskan akan tetap berjuang bersama rakyat, berkoalisi dengan rakyat menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat seperti pajak untuk sembako ini. “Jangan sampai nanti diam-diam ketok palu, ya celaka kita. Maka penolakan ini kami gemakan dari Bali karena Bali punya vibarasi, dan taksu yang kuat,” tegas politisi Demokrat asal Jembrana ini. “Semoga suara dari Bali mampu menyentuh hari nurani pemrintah pusat untuk mengurungkan niatkan memajaki sembako,” pungkas Mudarta seraya kembali menegaskan bahwa Demokrat akan tetap berkoalisi bersama rakyat. tim/ama/ksm

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close