Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk melanjutkan pembangunan secara fundamental dan komprehensif dengan berlandaskan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (14/8/2026).
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bersama Ny. Seniasih Giri Prasta, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, tokoh masyarakat serta undangan lainnya.
Dalam momentum Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali, Koster mengajak seluruh masyarakat Bali tidak melupakan sejarah dan terus meneruskan semangat pengabdian para pemimpin Bali terdahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan.
Menurutnya, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan tersebut dengan membangun Bali pada masa kini dan masa depan. Pembangunan itu harus diarahkan untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan Bali sepanjang masa.
“Kita sebagai generasi penerus yang mewarisi spirit pengabdian Beliau, wajib meneruskan perjuangan dan pengabdian Beliau, membangun Bali pada masa kini dan masa depan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga eksistensi keberlanjutan Bali sepanjang masa,” tegas Koster.
Koster mengatakan, dalam melanjutkan kepemimpinan pembangunan Bali, dirinya bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengemban amanah masyarakat Bali untuk ngayah secara total, Lascarya Niskala-Sakala.
Pengabdian tersebut, kata dia, harus diwujudkan dengan bekerja sungguh-sungguh, ekstra keras, fokus, tulus dan lurus untuk membangun Bali.
“Dalam melanjutkan Kepemimpinan Pembangunan Bali itulah, Titiang sebagai Gubernur bersama Bapak I Nyoman Giri Prasta sebagai Wakil Gubernur Bali mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat Bali untuk Ngayah secara total Lascarya Niskala-Sakala, berjuang dengan sungguh-sungguh, bekerja ekstra keras, fokus, tulus, lurus membangun Bali,” ujar Koster.
UU Provinsi Bali Jadi Payung Hukum
Dalam pidatonya, Koster menyoroti keberhasilan Bali memperjuangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.
Menurutnya, UU tersebut memberikan pengakuan sekaligus kewenangan yang bersifat khas dan kuat bagi Bali. Pengakuan itu mencakup karakteristik Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, keberadaan Desa Adat dan Subak, serta pola pembangunan yang memperhatikan karakteristik alam, manusia dan kebudayaan Bali.
“Yang sangat penting dan strategis, Undang-Undang Provinsi Bali telah dijadikan sebagai payung hukum dalam menata arah dan tatanan pembangunan Bali sesuai karakteristik alam, manusia, dan kebudayaan Bali,” kata Koster.
UU Provinsi Bali selanjutnya menjadi payung hukum dalam menata arah pembangunan Bali untuk 100 tahun ke depan melalui Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.
Haluan pembangunan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.
Koster menegaskan pembangunan Bali dalam rentang 100 tahun ke depan tetap berlandaskan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia.
Pada saat yang sama, pembangunan diarahkan menuju Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
2025-2030 Jadi Penentu Bali 100 Tahun
Koster menyebut periode 2025-2030 merupakan momentum pertama pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun. Karena itu, keberhasilan pembangunan dalam lima tahun pertama tersebut menjadi sangat menentukan.
Fondasi yang dibangun pada periode 2025-2030 akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan peradaban serta masa depan generasi penerus Bali hingga 100 tahun mendatang.
“Keberhasilan momentum pertama pembangunan Bali lima tahun ke depan, akan menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan peradaban serta masa depan generasi penerus Bali sampai 100 tahun ke depan, bahkan sepanjang jaman. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, hanya ada satu pilihan, harus sukses,” tegasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, pembangunan Bali periode 2025-2030 difokuskan pada enam bidang prioritas.
Pertama, adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal. Kedua, kesehatan, pendidikan, pemuda, olahraga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan.
Ketiga, transformasi perekonomian melalui Ekonomi Kerthi Bali. Keempat, pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara serta transportasi.
Kelima, lingkungan, kehutanan dan energi. Keenam, Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.
Keenam bidang tersebut menjadi bagian dari strategi pembangunan untuk memastikan Bali tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga mampu menjaga lingkungan, kebudayaan dan kualitas kehidupan masyarakat.
Sampah, Kemacetan hingga Pariwisata Jadi Sorotan
Koster mengakui pembangunan Bali selama bertahun-tahun telah memberikan manfaat positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik perkembangan tersebut muncul berbagai persoalan yang harus segera ditangani.
Persoalan tersebut antara lain alih fungsi lahan sawah, sampah, kerusakan ekosistem lingkungan, kemacetan, keterbatasan infrastruktur dan transportasi publik hingga kesenjangan ekonomi antarwilayah.
Karena itu, Pemprov Bali mulai menjalankan sejumlah program superprioritas yang dinilai mendesak.
Program tersebut meliputi penuntasan persoalan sampah, pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), penanganan kemacetan, penertiban usaha transportasi dan akomodasi pariwisata, penertiban Online Travel Agent (OTA), serta penertiban perilaku wisatawan asing yang melanggar aturan.
Koster menilai penanganan berbagai persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama dan kebijakan yang konsisten. Pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus memastikan Bali tetap nyaman, tertib, aman dan berkelanjutan.
Infrastruktur Dikebut 2026-2029
Di bidang infrastruktur, sejumlah pembangunan strategis direncanakan dan mulai dilaksanakan pada periode 2026-2029.
Sejumlah proyek tersebut antara lain Jalan Shortcut Singaraja-Mengwi, Underpass Jimbaran, Jalan Baru Gatot Subroto Barat-Canggu, Underpass Tohpati, Jalan Baru Sunset Road-Mahendradatta, serta sejumlah ruas konektivitas Jalan Lingkar Bali.
Pembangunan infrastruktur tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarkawasan sekaligus menjadi bagian dari upaya mengatasi persoalan kemacetan yang semakin kompleks.
Koster menekankan pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi sehingga mampu mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi serta perkembangan pariwisata Bali.
Bali Sumbang Rp176 Triliun Devisa Pariwisata
Dalam pidatonya, Koster juga menegaskan besarnya kontribusi Bali terhadap sektor pariwisata dan devisa Indonesia.
Data tahun 2025 menunjukkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali melalui jalur udara mencapai 7,05 juta orang atau sekitar 45,8 persen dari total wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.
Kontribusi Bali juga terlihat dari sisi devisa pariwisata. Bali menyumbang sekitar Rp176 triliun atau 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.
“Data ini menunjukkan bahwa Bali berkontribusi sangat besar kepada Indonesia. Meskipun tidak masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara dalam konteks ‘dana bagi hasil’, namun secara tidak langsung, sektor pariwisata Bali berkontribusi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan cadangan devisa negara,” ujar Koster.
Menurut Koster, besarnya kontribusi tersebut menjadi alasan kuat agar pembangunan Bali juga mendapatkan perhatian secara proporsional.
Pariwisata Bali harus terus dijaga kualitasnya. Pertumbuhan jumlah wisatawan harus berjalan seiring dengan kemampuan Bali menjaga lingkungan, budaya, infrastruktur dan kenyamanan masyarakat.
Bali Kejar Net Zero Emission 2045
Komitmen Bali terhadap pembangunan berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam pidato Koster.
Berbagai kebijakan yang berorientasi pada lingkungan dan keberlanjutan telah dijalankan Bali, antara lain pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, pengembangan energi bersih, kendaraan listrik, pertanian organik, perlindungan danau, mata air, sungai dan laut, serta pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Kebijakan tersebut menunjukkan arah pembangunan Bali yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Bali bahkan telah mencanangkan target Net Zero Emission pada 2045.
Target tersebut 15 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional yang ditetapkan pada 2060.
“Bali dinilai berani mengambil langkah dengan mencanangkan target pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2045, 15 tahun lebih cepat dari target nasional tahun 2060,” ungkap Koster.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya Bali menjaga keberlanjutan alam sekaligus menunjukkan posisi Bali dalam mendorong agenda pembangunan rendah karbon.
Koster menegaskan pembangunan Bali ke depan harus tetap berjalan dalam keseimbangan antara alam, manusia dan kebudayaan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan, sementara modernisasi tidak boleh mengikis jati diri Bali.
Karena itu, visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan pembangunan Bali Era Baru.
Peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali akhirnya menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen tersebut.
Dari penguatan adat dan kebudayaan, peningkatan kualitas manusia, transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan hingga digitalisasi dan keamanan, seluruhnya diarahkan dalam satu pola pembangunan yang terintegrasi.
Koster juga mengajak seluruh Sameton Krama Bali, khususnya generasi muda, untuk menjaga kekompakan, persatuan dan semangat gotong royong.
Menurutnya, masa depan Bali bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat Bali.
Generasi saat ini memiliki tugas penting untuk memastikan Bali tetap memiliki alam yang lestari, kebudayaan yang kuat, masyarakat yang sejahtera dan ekonomi yang berdaya saing.
Dengan fondasi UU Provinsi Bali, Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun dan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, Koster menegaskan Bali harus terus bergerak menuju masa depan tanpa kehilangan jati dirinya. “Selamat Hari Jadi ke-68! Dirgahayu Provinsi Bali!” tutup Gubernur Koster. mas/ama/*
