Tri Hita Trans Berbasis Desa Adat Tak Bisa Ditawar, PHDI Badung Tegaskan Umat Harus Kuasai Ekonomi Sendiri
Denpasar, PancarPOS | Penguatan gagasan Tri Hita Trans berbasis desa adat kian menemukan momentumnya. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Badung, Dr. Drs. I Gede Rudia Adiputra, M.Ag., menegaskan bahwa transformasi ekonomi masyarakat Bali harus tetap berpijak pada nilai dharma, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial.
Penegasan itu disampaikan saat menerima Founder PT Sentrik Persada Nusantara, I Made Sudiana, SH., MH., di Sekretariat PHDI Badung, Jumat (13/2/2026). Pertemuan tersebut membahas inisiatif penguatan ekonomi mikro berbasis desa adat, termasuk sektor transportasi dan sistem usaha terintegrasi yang dikelola secara profesional oleh krama Bali.
Rudia Adiputra menilai, konsep Tri Hita Trans berbasis desa adat bukan sekadar gagasan ekonomi, melainkan strategi peradaban. Menurutnya, ajaran Hindu tidak hanya mengatur hubungan spiritual, tetapi juga memberikan pedoman konkret dalam pengelolaan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Program ekonomi mikro yang memberdayakan masyarakat adat sangat kami dukung. Ini membuka peluang bagi umat dan krama Bali untuk mampu bersaing, mengelola, serta menguasai lapangan kerja secara mandiri,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam ajaran suci, penghasilan tidak boleh dihabiskan hanya untuk kebutuhan sesaat. Dharma mengajarkan keseimbangan dalam pengelolaan hasil kerja: sebagian untuk kegiatan keagamaan dan sosial, sekitar 30 persen untuk kebutuhan hidup, dan 30 persen lainnya diberdayakan kembali untuk kegiatan produktif.
Pola ini, menurutnya, adalah fondasi ekonomi umat yang berkelanjutan. Jika ekonomi kuat, maka adat dan agama pun akan kokoh. Tanpa penguatan ekonomi, tidak ada yang dapat dipersembahkan dalam bentuk yadnya maupun dana punia.
“Agama bukan hanya tentang upacara dan hari raya. Agama juga mengajarkan kerja keras, kejujuran, dan pengelolaan harta secara benar. Harta yang diperoleh berlandaskan dharma itulah yang menjadi dasar kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Karena itu, PHDI Badung mendorong agar implementasi Tri Hita Trans berbasis desa adat dilakukan secara terorganisir dan profesional. Penguatan manajemen keuangan, tata kelola usaha, serta literasi ekonomi digital harus menjadi bagian dari gerakan bersama.
Di tengah arus globalisasi, Rudia mengingatkan bahwa masyarakat Bali tidak bisa menghindari persaingan. Jika tidak mempersiapkan diri sejak sekarang, krama Bali akan tertinggal dalam transformasi ekonomi berbasis teknologi.
“Aplikasi dan sistem ekonomi berbasis desa adat adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing masyarakat Bali. Dari Bali untuk Bali, dan bahkan untuk dunia,” tegasnya.
Sementara itu, I Made Sudiana menyoroti pentingnya memperkuat daya tawar orang Bali dalam struktur ekonomi modern. Ia menilai struktur ekonomi Bali masih cenderung tradisional dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi digital.
“Kalau kita hanya mengkritik keadaan, itu tidak akan mengubah apa-apa. Yang dibutuhkan adalah solusi konkret dan keberanian untuk berubah,” ujarnya.
Dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di dunia usaha, Sudiana meyakini bahwa peluang bisnis terbuka luas bagi masyarakat Bali. Hambatan terbesar, menurutnya, bukanlah diskriminasi eksternal, melainkan pola pikir yang ragu dan takut bersaing.
Ia menegaskan bahwa dalam dunia usaha tidak ada ruang untuk praktik tidak etis. Profesionalisme, integritas, dan reputasi adalah modal utama. Persaingan harus dibangun melalui kualitas produk dan tata kelola yang baik.
“Yang perlu kita ubah bukan hanya sistem ekonomi, tetapi pola pikir. Anak-anak muda Bali jangan hanya bercita-cita menjadi karyawan. Kita harus melahirkan generasi entrepreneur yang berani dan kompeten,” tegasnya.
Konsep Tri Hita Trans berbasis desa adat, menurut Sudiana, dapat menjadi wadah strategis untuk menggerakkan krama Bali masuk ke sektor-sektor produktif secara terorganisir. Dengan dukungan lembaga adat dan pembinaan manajemen yang baik, ekonomi berbasis komunitas dapat tumbuh tanpa kehilangan identitas budaya.
Pertemuan di Sekretariat PHDI Badung itu menjadi titik awal konsolidasi gagasan besar, yakni membangun kemandirian ekonomi umat yang selaras antara parhyangan, pawongan, dan palemahan. Spirit Tri Hita Karana tidak hanya menjadi filosofi, tetapi diwujudkan dalam sistem ekonomi nyata yang berpihak pada masyarakat adat.
“Di tengah dinamika global dan tekanan pasar modern, Bali dituntut adaptif tanpa tercerabut dari akar budayanya. Sinergi antara lembaga keagamaan, pelaku usaha, dan desa adat menjadi fondasi penting agar transformasi ekonomi berjalan dengan jati diri yang kuat,” beber politisi senior yang sempat menjabat Wakil Bupati Badung itu. ama/ksm/yar
