Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan seluruh kebijakan dan perencanaan pembangunan di Bali harus berbasis data yang akurat. Karena itu, ia mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai landasan utama dalam menyusun program pembangunan dan penganggaran daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Koster, pembangunan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila seluruh kebijakan pemerintah disusun berdasarkan data yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menggunakan data sebagai landasan yang pasti dan akurat dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan ke depan,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh kepala daerah di Bali, mulai dari bupati, wali kota, hingga perangkat pemerintahan di tingkat desa, mendukung penuh pelaksanaan sensus dengan mengedukasi masyarakat agar memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas.
“Bagi warga masyarakat Bali, saya minta bersama-sama membantu pelaksanaan sensus ekonomi ini dengan memberikan data yang akurat agar menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Koster menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata seluruh unit usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar, tetapi juga melakukan pembaruan data ekonomi keluarga. Menurutnya, data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Bali.
Ia menilai hasil sensus akan menjadi pijakan penting dalam memetakan struktur ekonomi daerah, perkembangan UMKM, produktivitas sektor usaha, pemerataan pembangunan antarwilayah, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Bali memiliki karakteristik ekonomi yang unik karena ditopang sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, dan UMKM. Semua itu membutuhkan data yang berkualitas agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Gubernur Koster juga mengapresiasi kebijakan BPS RI yang memulai pelaksanaan sensus lebih awal agar tidak berbenturan dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan sehingga masyarakat Hindu di Bali dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk tanpa mengganggu proses pendataan.
Ia menegaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya wajib dimanfaatkan seluruh organisasi perangkat daerah sebagai salah satu basis utama dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan.
“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik, dan kebijakan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Bali,” tegasnya.
Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali ditandai dengan prosesi penancapan kayon sebagai simbol dimulainya gerakan bersama membangun Bali berbasis data yang akurat. mas/ama/*
