Pertamina Klarifikasi Isu Kelangkaan LPG 3 Kg, Ngurah Aryawan Minta Data Distribusi Dibuka Terang
Denpasar, PancarPOS | Isu kelangkaan LPG 3 kilogram di Kota Denpasar memantik perdebatan publik dan memicu sorotan tajam dari DPRD Kota Denpasar. Setelah sebelumnya kritik keras disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Denpasar Komisi I Fraksi Gerindra, I Made Ngurah Aryawan, kini PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan klarifikasi resmi terkait kondisi distribusi gas subsidi tersebut.
Area Manager Communication, Relations, dan CSR Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, menegaskan bahwa stok LPG 3 kilogram di pangkalan resmi di wilayah Denpasar dalam kondisi aman. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pangkalan sebagai respons atas informasi yang beredar sejak Selasa, 10 Februari 2026, mengenai kesulitan masyarakat mendapatkan gas melon.
Menurut Ahad, hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar pangkalan masih memiliki stok. Ia memaparkan bahwa rata-rata stok yang tersedia di pangkalan berkisar antara 5 hingga 50 tabung, dengan pengiriman harian antara 10 hingga 80 tabung per pangkalan, tergantung alokasi dan kebutuhan wilayah.
“Distribusi resmi kami berakhir di pangkalan. Dari hasil pengecekan, stok di pangkalan masih tersedia. Kekosongan justru banyak terjadi di tingkat pengecer,” ujar Ahad dalam pernyataan tertulisnya, Rabu, 11 Februari 2026.
Ia menjelaskan bahwa pengecer tidak termasuk dalam rantai distribusi resmi yang diawasi langsung oleh Pertamina. Karena itu, Pertamina mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kilogram langsung di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai ketentuan pemerintah daerah serta memastikan ketersediaan stok.
Ahad juga menyinggung adanya peningkatan kebutuhan dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu faktor yang memicu lonjakan permintaan. Denpasar sebagai pusat perdagangan dan jasa di Bali memang memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, termasuk ribuan pelaku usaha mikro yang bergantung pada LPG 3 kilogram sebagai sumber energi utama.
Sebagai langkah mitigasi, Pertamina mengaku telah memperketat pengawasan distribusi hingga tingkat kelurahan dan desa. Aparat wilayah dilibatkan untuk melakukan pelaporan rutin apabila terjadi kekosongan stok di pangkalan resmi. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk memetakan potensi lonjakan kebutuhan di titik tertentu.
Tak hanya itu, Pertamina juga masih menjalankan program pasar murah LPG 3 kilogram di 40 titik distribusi di Denpasar dan sekitarnya. Program tersebut telah berlangsung sejak akhir Januari 2026 dan dijadwalkan hingga 20 Februari 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan serta meredam kepanikan masyarakat.
Melalui klarifikasi ini, Pertamina menepis anggapan adanya kegagalan sistemik dalam distribusi LPG subsidi di Denpasar. Namun, respons tersebut tidak serta merta menghentikan kritik dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kota Denpasar Komisi I Fraksi Gerindra, I Made Ngurah Aryawan, menyatakan menghargai penjelasan Pertamina, namun menegaskan bahwa persoalan kelangkaan tidak bisa hanya dilihat dari ketersediaan di atas kertas. Menurutnya, indikator paling nyata adalah kondisi riil yang dialami masyarakat.
“Kalau memang stok aman di pangkalan, kita perlu buka data distribusi secara transparan. Berapa alokasi per wilayah, berapa kebutuhan riil, dan bagaimana pengawasannya. Jangan sampai aman di laporan, tapi rakyat tetap kesulitan,” tegas Ngurah Aryawan.
Ia menilai penting adanya evaluasi menyeluruh terhadap mata rantai distribusi, termasuk memastikan pangkalan benar-benar menyalurkan LPG subsidi kepada pihak yang berhak. LPG 3 kilogram, katanya, adalah barang subsidi negara yang diperuntukkan bagi rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha mikro, sehingga tidak boleh terjadi penyimpangan.
Ngurah Aryawan juga mendorong agar Disperindag Kota Denpasar turut aktif melakukan pengawasan di lapangan. Menurutnya, pengawasan administratif harus dibarengi pemantauan faktual agar potensi penyelewengan dapat dicegah sejak dini.
“Kita tidak ingin saling menyalahkan. Yang kita inginkan adalah kepastian bahwa dapur rakyat kecil tetap menyala. Kalau ada celah distribusi, itu yang harus dibenahi bersama,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap tata kelola subsidi sangat bergantung pada transparansi dan konsistensi pengawasan. Jika keluhan masyarakat terus muncul, maka perlu ada pembuktian konkret bahwa sistem benar-benar berjalan sesuai regulasi.
Pertamina sendiri membuka akses informasi pangkalan resmi melalui laman subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg untuk membantu masyarakat menemukan lokasi pembelian terdekat. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui Pertamina Contact Center di nomor 135 apabila menemukan kendala distribusi.
Di tengah polemik ini, publik Denpasar menanti satu hal sederhana: kepastian. Kepastian bahwa LPG 3 kilogram tersedia di tempat yang seharusnya, dengan harga sesuai ketentuan, dan benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak.
Perdebatan boleh berlangsung, klarifikasi sudah disampaikan, namun ukuran keberhasilan kebijakan energi subsidi tetap berpulang pada realitas di lapangan. Apakah rakyat kecil dapat membeli gas tanpa antre panjang dan tanpa harga melambung, atau justru kembali menjadi korban sistem distribusi yang belum sepenuhnya tertib. ama/ksm
