Badung, PancarPOS | DPRD Kabupaten Badung kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengawal jalannya pemerintahan. Kali ini, Komisi I DPRD Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan menghadirkan 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membedah secara menyeluruh Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025, Kamis (9/4/2026), di Ruang Gosana II Gedung DPRD Badung.
Raker ini dipimpin langsung Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara, didampingi Wakil Ketua II I Wayan Loka Astika, Sekretaris I I Putu Dendy Astra Wijaya, Sekretaris II I Made Rai Wirata, serta anggota Komisi I I Putu Sika Adi Putra dan I Wayan Puspa Negara.
Sebanyak 11 OPD strategis dihadirkan dalam forum ini, mulai dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pertanahan, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dalam rapat tersebut, Komisi I tidak hanya mendengar laporan, tetapi juga melakukan evaluasi tajam terhadap capaian program, kendala pelaksanaan, hingga tingkat serapan anggaran di masing-masing OPD.
Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara menegaskan bahwa secara umum hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah program yang belum mencapai target dan menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.
“Hasilnya cukup bagus. Kita sudah mengevaluasi program yang berjalan dan yang terkendala. Ada beberapa yang tidak mencapai target, itu menjadi bahan evaluasi kita,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa rata-rata serapan anggaran OPD berada di kisaran 75 hingga 90 persen. Angka ini dinilai cukup positif, meskipun belum maksimal. Menurutnya, belum tercapainya angka 100 persen bukan semata karena lemahnya kinerja, melainkan juga dipengaruhi kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Selain itu, dinamika kepegawaian turut memengaruhi serapan anggaran, seperti adanya pegawai yang memasuki masa pensiun serta peralihan tenaga kontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski kinerja dinilai cukup baik, Komisi I tetap memberikan catatan kritis dan masukan strategis kepada seluruh OPD. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik agar semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Badung.
“Walaupun sudah bagus, tetap kita ingatkan dan berikan masukan agar kinerja OPD bisa lebih maksimal, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujar Lanang Umbara.
Komisi I juga menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mengkritisi, tetapi juga memfasilitasi solusi. DPRD siap menjembatani berbagai kendala OPD, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan, agar program-program strategis dapat berjalan lebih efektif.
Dalam hasil Raker tersebut, Komisi I DPRD Badung juga akan merumuskan sejumlah rekomendasi penting kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Di antaranya peningkatan sarana dan prasarana penunjang kerja OPD, termasuk fasilitas kantor dan kendaraan operasional.
Kebutuhan ini dinilai mendesak, mengingat peran vital OPD dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta mendukung sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Badung. Mulai dari armada truk sampah hingga kendaraan operasional Satpol PP untuk menjaga ketertiban umum menjadi perhatian serius.
“Semua sarana ini harus kita tingkatkan agar Badung mampu menjaga keamanan, kenyamanan, dan kepariwisataan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Tak kalah penting, persoalan kekurangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi sorotan utama. Komisi I mendorong BKPSDM Badung untuk lebih agresif melobi pemerintah pusat agar diberikan diskresi atau kekhususan dalam pengangkatan pegawai.
Menurut Lanang Umbara, posisi Badung sebagai barometer perekonomian Bali sekaligus wajah Indonesia di mata dunia, khususnya dalam sektor pariwisata, menuntut dukungan SDM yang kuat, profesional, dan memadai.
“Badung ini urat nadi ekonomi Bali dan wajah Indonesia di tingkat internasional. Untuk menjaganya, kita butuh SDM yang cukup dan mumpuni,” pungkasnya.
Raker ini menjadi bukti bahwa DPRD Badung, khususnya Komisi I, tidak sekadar menjalankan fungsi formalitas, tetapi hadir sebagai pengawal kebijakan yang aktif, kritis, dan solutif. Evaluasi LKPJ bukan hanya soal angka dan laporan, tetapi tentang bagaimana memastikan Badung tetap menjadi daerah unggulan dengan tata kelola pemerintahan yang kuat dan pelayanan publik yang berkualitas. mas/ama/*
