Bupati Badung Genjot Infrastruktur Rp 1,5 Triliun, Kuta Selatan Jadi Prioritas 2026

Badung, PancarPOS | I Wayan Adi Arnawa secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Camat Kuta Selatan, Senin 9 Februari. Forum ini menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur inklusif dan berkelanjutan sebagai fondasi pariwisata berkualitas di Kabupaten Badung.
Mengusung tema Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Bupati menegaskan Musrenbang tidak boleh berhenti pada seremonial. Program yang dihasilkan harus konkret dan menjawab persoalan riil di lapangan.
Ia menyoroti kemacetan sebagai ancaman serius bagi daya saing pariwisata. Pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan sekitar Rp 1,5 triliun khusus untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu proyek strategis adalah pembangunan Underpass Simpang Udayana dengan estimasi anggaran Rp 350 miliar yang saat ini memasuki tahap pembebasan lahan melalui kolaborasi lintas pemerintah.
Selain itu, pada APBD Perubahan 2026 disiapkan tambahan Rp 127 miliar untuk pembebasan lahan jalan lingkar barat menuju Udayana. Rekayasa lalu lintas satu arah juga akan diterapkan guna mengurai kepadatan kendaraan di titik rawan konflik.
Persoalan air bersih turut menjadi perhatian. Bupati menargetkan distribusi air di Kuta Selatan mulai stabil pada Februari 2026 melalui penambahan pompa dan optimalisasi jaringan PDAM.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis untuk kebutuhan industri dan pariwisata. Skema ini memungkinkan air permukaan diprioritaskan bagi masyarakat dengan tarif lebih terjangkau.
Di sektor lingkungan, Pemkab Badung memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber melalui TPS3R dan Teba Modern. Sistem ini diproyeksikan mampu menekan volume sampah hingga 60 persen dari hulu serta menjadi transisi menuju konsep Waste to Energy.
Sementara itu, Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta melaporkan Musrenbang tahun ini menampung 609 usulan dari desa dan kelurahan. Infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, dan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama masyarakat.
Forum ini dihadiri anggota DPRD Badung dapil Kuta Selatan, Kapolsek Kuta Selatan, pimpinan OPD, lurah, perbekel, bendesa adat, kaling, serta tokoh masyarakat. mas/ama/*









