Gubernur Koster Buka Peluang Ekonomi Hijau Bali

Badung, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan aksi iklim Bali tidak hanya diarahkan untuk merespons perubahan iklim, tetapi juga menjadi bagian integral dari pembangunan daerah yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Pesan tersebut disampaikan Koster saat memberikan sambutan dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 melalui paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).

Koster menjelaskan, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi landasan filosofis pembangunan Bali dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.

Dalam kerangka tersebut, aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan tiga unsur utama, yakni Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali. Ketiganya, kata Koster, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan Bali.

Manusia Bali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi dan kearifan lokal dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam.

Menurut Koster, pendekatan tersebut membuat Bali saat ini tidak hanya memiliki kekayaan ekologis, tetapi juga telah memiliki sejumlah aset iklim nyata yang dapat menjadi modal penting untuk membangun ekonomi hijau.

Di sektor energi terbarukan, misalnya, Bali telah memiliki sekitar 45 MWp Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpasang. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik juga terus berkembang dengan tercatat sekitar 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat.

Untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik tersebut, Bali juga telah memiliki 302 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Tak hanya energi, potensi ekonomi hijau Bali juga terbuka dari sektor kelautan dan pesisir melalui blue carbon.

Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove. Dari luasan tersebut, sekitar 88 persen berada dalam kategori lebat. Bali juga memiliki sekitar 1.307 hektare padang lamun.

Koster melihat potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi blue carbon credit. Namun, pengembangannya harus dilakukan secara hati-hati sehingga manfaat ekonomi yang muncul tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat dan tidak mengorbankan kelestarian ekosistem.

Potensi lainnya terdapat pada sektor pertanian. Bali memiliki sekitar 52.909 hektare sawah yang telah menerapkan sistem pertanian organik atau sekitar 82 persen dari total luas sawah.

Besarnya kawasan pertanian organik tersebut dinilai menjadi modal penting dalam pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.

Sementara pada sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan. Di dalamnya terdapat sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan sekitar 26.396 hektare kawasan konservasi.

Kawasan tersebut tidak hanya memiliki fungsi ekologis dalam menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan fungsi ekosistem dalam menyerap karbon.

Koster menegaskan, seluruh potensi tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka atau kekayaan ekologis. Jika dikelola dengan prinsip yang tepat, aset-aset tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru bagi Bali.

Namun, pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik serta tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai memiliki prospek dan dapat dikembangkan secara bankable.

Pertama, blue carbon melalui pengembangan mangrove dan padang lamun. Kedua, solar energy melalui pembangunan PLTS skala besar. Ketiga, agricultural carbon melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.

Khusus pengembangan PLTS skala besar, Bali membuka peluang dengan target tahap pertama sekitar 300 MWp. Kapasitas tersebut selanjutnya dapat dikembangkan hingga mencapai 700 MWp sampai 1.200 MWp.

Pengembangan energi surya tersebut diarahkan bukan hanya untuk mempercepat transisi energi di Bali, tetapi juga membuka peluang renewable energy certificate dan carbon credit.

Koster mengatakan, untuk mewujudkan berbagai peluang tersebut, Bali membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak. Mulai dari investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Namun, kolaborasi tersebut harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali.

Menurut Koster, kerangka regulasi dibutuhkan untuk memberikan kepastian, menjaga kepentingan masyarakat serta memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dan biodiversitas dapat kembali dirasakan Bali.

Dengan demikian, aksi iklim Bali tidak berhenti pada upaya mengurangi emisi. Lebih jauh, agenda tersebut diarahkan untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesan Koster.

Ia menegaskan pembangunan Bali ke depan harus tetap berpijak pada prinsip ekonomi hijau, keberlanjutan dan keseimbangan antara manusia dengan alam.

Melalui pendekatan tersebut, Nangun Sat Kerthi Loka Bali tidak hanya menjadi filosofi pembangunan, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun Bali yang hijau, mandiri, berkelanjutan dan memiliki daya saing global.

Sementara itu, Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA), Rob Raffael Kardinal, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang dinilai telah membangun fondasi kebijakan sekaligus memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.

Menurut Rob, Bali memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan hingga kawasan hutan dinilai dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.

“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel,” ujar Rob.

Ia menilai Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rob menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk memastikan potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek konkret, terukur dan memiliki standar yang dapat diterima secara internasional.

“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya.

Dengan modal alam, budaya, kebijakan dan masyarakat yang dimiliki, Bali kini diarahkan tidak hanya menjadi daerah yang menjaga lingkungan, tetapi juga mampu mengubah upaya pelestarian alam menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. mas/ama/*